Lombok Post
Metropolis

DKP Usulkan Pakai Sistem Zonasi

hamdi-sir
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB Lalu Hamdi

MATARAM – Pemprov NTB kembali mendesak pemerintah pusat merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster dan Rajungan. Hal ini bertujuan agar budi daya lokal tidak mati.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB Lalu Hamdi mengatakan, yang dilakukan pemerintah saat ini adalah tindakan preventif. Seperti, memberikan sosisaliasi dan pemahaman kepada masyarakat. Bahwa bibit Lobster ukuran 8 sentimeter ke bawah dilarang ditangkap. Karena aturannya sudah diterapkan, maka apabila ada yang melanggar mereka akan diproses secara hukum. “Itu sudah menjadi konsekuensi,a�? katanya, Senin (5/12).

Meski demikian, DKP NTB terus memberikan usulan saran dan masukan kepada kementerian agar Permen KP Nomor 1 Tahun 2015 bisa ditinjau kembali. Poin yang diusulkan dalam revisi tersebut adalah, NTB mengusulkan agar larangan menangkap bibit lobster itu sifatnya zonasi. Artinya, hanya di tempat tertentu dilarang. Tapi di lokasi lain diharapkan pemerintah mengizinkan. Artinya, membuat suatu kawasan konservasi bagi daerah yang produktif. Lokasi tersebut lindungi. “Tetapi di luar kawasan itu kita minta supaya diperbolehkan,a�? katanya.

Kedua, Pemprov NTB mengusulkan agar penangkapan bibit lobster diperbolehkan untuk kebutuhan budi daya masyarakat lokal. Sehingga kebutuhan bibit untuk budi daya bisa terpenuhi. “Itu yang kita usulkan, kita tunggu hasilnya,a�? katanya.

Hamdi menyebutkan, jumlah bibit lobster yang ditangkap tahun 2013 di Lombok Timur dan Lombok Tengah saja sebanyak 5 juta ekor. Belum termasuk daerah lain. Tantangan ke depan adalah bagaimana mencegah perdagangan bibit ke luar negeri. Sebab semakin dilarang harganya semakin tinggi sehingga banyak yang nekat menjual ke luar negeri.

Jika usulan Pemprov NTB diterima, maka ia yakni masalah ini bisa dikurangi. Sehingga masyarakat akan untung karena tidak kekurangan bibit untuk budi daya lobster. “Tinggal nanti diperketat pengawasan saja untuk mengurangi penyelundupan,” pungkasnya. (ili/r7)

Berita Lainnya

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost

SPSI Usul UMK Rp 2,13 Juta

Redaksi LombokPost

Rumah Belum Jadi, Tenda Kemasukan Air

Redaksi LombokPost

Pasca Gempa, BPS Belum Keluarkan Data Kemiskinan

Redaksi LombokPost

Kalau Lagi Mood, Lima Jam Bisa Selesai

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Longsor!

Redaksi LombokPost

Taksi Online Jangan Parkir Sembarangan!

Redaksi LombokPost

Bantuan Jadup Urung Disalurkan

Redaksi LombokPost