Lombok Post
Headline Metropolis

Dua Pejabat Eselon II Bakal Nonjob

sidak-pegawai1-sir
SIDAK PEGAWAI: Sekda Provinsi NTB H Rosiady Sayuti (kanan) saat melakukan sidak pegawai di ruang Bidang Penyuluh Kehutanan Bakorluh NTB, kemarin (6/12).

MATARAM – Jelang mutasi, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB H Rosiady Sayuti melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke beberapa SKPD yang akan dilebur menjadi dinas baru, kemarin (6/12). Salah satunya Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) dan Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) NTB.

Sidak ini juga dimanfaatkan Sekda Rosiady untuk melihat kedisiplinan PNS. Ia berkeliling dari ruangan satu ke ruangan lain untuk melihat langsung kinerja para pegawai. Ia menemukan beberapa pejabat sedang tidak ada di tempat, seperti kepala bidang Kehutanan Bakorluh NTB, dan beberapa pejabat eselon III lainnya yang sedang keluar. Meski demikian, ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) NTB ini tidak marah. Ia hanya memberi arahan kepada pegawai yang masuk untuk bekerja lebih baik.

Setelah berkeliling ruangan, ia mengumpulkan para pejabat eselon III. Seperti di Kantor BLHP NTB, beberapa kepala bidang dikumpulkan bersama Kepala BLHP Hery Erpan Rayes. Ditemani, Kepala Biro Organisasi Setda NTB Tri Budiprayitno, Sekda menanyakan profil masing-masing kepala bidang, kompetensi dan latar belakang pendidikanya. Data itu diperlukan Baperjakat sebagai bahan pertimbangan untuk prombakan pejabat jelang mutasi Desember ini.

Hal yang sama dilakukan di kantor Bakorluh NTB, Sekda Rosiady mengumpulkan semua penyuluh dan pejabat struktural di aula. Ia memberikan arahan, agar para penyuluh tidak galau karena badannya akan dihapus. Ia memastikan, Desember ini mereka sudah akan menempati posisi baru. Tapi ia tidak bisa memastikan ke mana mereka akan dipindah. Meski demikian, ia meminta para pejabat tenang karena Provinsi NTB termasuk yang beruntung, dibandingkan daerah lain banyak pejabat dinonjobkan. Kepala daerah melakukan perombakan besar-besaran. “Kita bersyukur NTB ini tidak menjadikan perubahan OPD sebagai gelombang Tsunami,a�? katanya.

Ia menjelaskan, perubahan organisasi perangkat daerah (OPD) mengharuskan pemerintah untuk merombak pejabat struktural, terutama eselon III dan eselon IV. Banyak diantara mereka yang akan mendapat promosi jabatan, sebab setelah perubahan OPD ternyata melahirkan enam posisi jabatan eselon III baru, ditambah pejabat yang pensiun sebanyak 29 orang. Dengan demikian, para pejabat eselon IV banyak yang akan dipromosikan. Tapi mereka akan diseleksi, apakah sudah lulus uji kompetensi dan memiliki latar belakang pendidikan yang cocok dengan jabatan saat ini.

Demikian juga dengan jabatan eselon IV mengalami penambahan sebanyak sembilan posisi. Belum lagi ditambah dengan pejabat yang pensiun mencapai puluhan orang. Ini menjadi kesempatan bagi para pejabat muda untuk mengisi lowongan tersebut, asal sesuai kepangkatan, kompetensi dan pendidikan. “Insya Allah semua akan mendapat tempat sesuai kompetensinya,a�? ujar Rosiady.

Sementara untuk eselon II, kepala SKPD tinggal diroling dari pejabat yang ada. Sebab meski ada lima SKPD yang dihapus, tapi lima SKPD baru mucul. Tapi dua pejabat bakal nonjob, sebab dua posisi staf ahli berkurang. Dalam perubahan OPD, jumlah staf ahli dikurangi dari lima menjadi tiga. Sehingga dua orang pejabat harus siap-siap dinonjobkan karena tidak ada posisi. “Siapa yang tidak mendapat porsi itu kebijakan pak gubernur,a�? katanya.

Ia menambahkan, untuk pejabat yang pensiun bulan Januari-Februari, ia pastikan mereka tidak akan diperpanjang masa kerjanya. Meski baru berhenti total berdinas bulan April, tapi mereka diminta dengan ikhlas melepas jabatan setelah memasuki masa pensiun karena kebutuhan organisasi. “Yang off ini kan yang pensiun-pensiun saja,a�? katanya.

Ia berharap, bagi yang sudah memproses widyaswara segera memprosesnya di pusat sehingga mereka bisa menjadi pejabat fungsional. Dengan demikian tidak akan ada pejabat yang nonjob. (ili/r7)A�A�

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost