Lombok Post
Giri Menang

Internal Dulu, Baru Masyarakat

kapolres
Kapolres Lobar AKBP I Wayan Jiartana

GIRI MENANGA�– Sudah mulai berlakunya revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), disambut baik oleh sejumlah kalangan. Adanya perubahan pada Undang-Undang tersebut diharapkan mendorong masyarakat agar lebih bijak lagi di media sosial (Medsos).

Di Lombok Barat, sejauh ini tingkat kasus pencemaran nama baik di media sosial terbilang masih relatif rendah. Kendati demikian, masyarakat tetap diimbau supaya berpikir matang-matang sebelum memposting status ke Medsos.

Kastatreskrim Polres Lobar AKP Joko Tantomo mengakui, kasus pencemaran nama baik di Medsos sangat riskan terjadi. Seperti baru-baru ini, salah seorang warga Kecamatan Gerung dilaporkan karena menghina institusi Polri.

a�?Itu berkasnya sudah P21. Kasusnya terjadi sebelum revisi (UU ITE),a�? terang Joko, kemarin (6/21).

Sementara itu, Kapolres Lobar AKBP I Wayan Jiartana mengatakan, kasus pencemaran nama baik di Medsos menjadi salah satu atensi institusi Polri. Khusunya di ranah hukum Lobar, kasus seperti ini belum banyak terjadi. Sebab, masyarakat belum banyak melapor.

Kendati demikian, ia berharap masyarakat Lobar lebih bijak memanfaatkan Medsos. a�?Karena apa yang kita posting jika bersinggungan dengan hak asasi orang lain, sebenarnya bisa dituntut. Apalagi dengan revisi UU ITE ini ancamannya tinggi,a�? ungkap Kapolres ditemui usai apel gelar pasukan pengamanan Pilkades serentak di Mapolres Lobar, kemarin.

Namun sebelum ke masyarakat, Jiartana mengakui ia akan fokus mengingatkan kesatuannya. Ia meminta setiap anggota Polres Lobar juga mengingatkan keluarga masing-masing agar tidak sembarang menulis status yang berbau pencamaran nama baik di Medsos.

a�?Terus saya ingatkan di setiap apel dan kegiatan lain. Karena tuntutannya tak main-main,a�? katanya.

Salah satu poin penting dalam revisi UU ITE tersebut yakni pengurangan durasi hukuman penjara terkait pencemaran nama baik, penghinaan, dan sebagainya. A�Yang semula enam tahun penjara, dikurangi menjadi di bawah lima tahun.

“Yang empat tahun bisa tidak di penjara, hanya wajib lapor,a�? jelasnya.

Terkait ada warga Lobar yang terjerat revisi UU ITE ini, diakui Jiartana sejauh ini belum ada. Namun sebelum revisi UU sudah ada kasus yang ditangani. (zen/r5)

Berita Lainnya

Perawatan Jalan Memang Tak Maksimal

Redaksi LombokPost

Dekat PLTU, Jalur ke Jeranjang Malah Gelap Gulita

Redaksi LombokPost

Tekan Kemiskinan, Eksekutif dan Legislatif Harus Bersinergi

Redaksi LombokPost

Calon PNS Siapkan Diri, Tes SKB Digelar Sehari

Redaksi LombokPost

Jaspel Puskesmas Gunungsari Tersumbat

Redaksi LombokPost

Hotel di Senggigi Mulai Bangkit

Redaksi LombokPost

Empat Bulan Tersiksa di Pengungsian

Redaksi LombokPost

Giliran Warga Langko Gedor Kantor Desa

Redaksi LombokPost

Dengan Kartu Nikah Administrasi Lebih Mudah, Benarkah?

Redaksi LombokPost