Lombok Post
Kriminal

Pemilik Lahan Sekaroh Tolak Panggilan Jaksa

Kasi Pidsus Kejari Selong Iwan Gustiawan

MATARAM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong, akan memanggil para pemilik sertifikat hak milik (SHM) lahan yang diduga illegal, di Hutan Lindung Sekaroh, Lombok Timur (Lotim). Kasi Pidsus Kejari Selong Iwan Gustiawan mengatakan, penyidik telah memanggil pemilik SHM. Termasuk pemilik sertifikat yang berasal dari luar Lotim. Namun panggilan tersebut tidak diindahkan.

a�?Sudah kita layangkan panggilan, tapi belum juga hadir,a�? kata Iwan, kemarin (6/12).

Terkait hal tersebut, dia mengatakan, Kejari Selong tetap menunggu kesediaan para pemilik sertifikat yang berasal dari luar daerah untuk mengindahkan panggilan penyidik jaksa. Tujuannya untuk menuntaskan perkara itu.

a�?Kita layangkan panggilan lagi, untuk mereka yang tidak hadir,a�? ujarnya.

Meski terkendala dalam pemeriksaan pemilik SHM, Iwan mengaku pemeriksaan saksi lain berjalan lancar. Antara lain, pemeriksaan saksi dari instansi dan pemilik SHM yang berdomisili di daerah (Lotim, Red).

a�?Panitia A dari BPN, kepala desa setempat juga sudah rampung (pemeriksaan, Red),a�? ujarnya.

Lebih lanjut, kata Iwan, sambil menunggu kesediaan pemilik SHM yang belum hadir, Kejari Selong telah bersurat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Surat itu terkait permintaan Kejari untuk perhitungan kerugian negara.

a�?Sudah kita minta, tinggal menunggu mereka (Kementerian LHK, Red) untuk turun,a�? kata dia.

Menurut Iwan, pihaknya menunggu kesiapan dari Kementerian LHK. Guna menindaklanjuti potensi kerugian negara maupun letak kawasan yang bersertifikat. Hanya saja, sejauh ini dia belum mendapat kepastian kapan pusat akan turun ke daerah.

Padahal, informasi yang ia peroleh, Kementerian LHK telah siap turun ke daerah. a�?Belum ada koordinasi sejauh ini, terkait kapan mereka akan turun. Seharusnya, sudah bisa terlaksana dalam dua pekan ini,a�? ucapnya.

Meski telah merampungkan pemeriksaan sebagian saksi, Kejari Selong tetap berharap Kementerian LHK turun. Hal ini untuk membantu penyidik agar penanganan perkara dapat segera tuntas.

a�?Kalau masalah Sekaroh ini kita tunggu kesiapan kementerian, kalau sudah siap dan ada hasilnya, kita bisa mengambil kesimpulan secara utuh,a�? terang dia.

Sebelumnya, Kementerian LHK berhasil mengidentifikasi 40 lebih SHM yang terbit di kawasan hutan lindung Sekaroh. Puluhan SHM yang terbit di dalam kawasan hutan lindung Sekaroh, mengatasnamakan perorangan yang kemudian diperjualbelikan kepada pihak lain.

Atas temuan tersebut, Kementerian LHK langsung merekomendasikan pembatalan SHM kepada pemerintah daerah. Pembatalan itu, langsung dilakukan Menteri LHK. Surat pembatalan bahkan telah ditembuskan kepada Gubernur NTB, Bupati Lombok Timur, dan Kepala BPN NTB.(dit/r2)

Berita Lainnya

Ombudsman RI Pantau Kasus Buku Kemenag

Redaksi LombokPost

Dana Rehabilitasi Sekolah Melonjak Rp 1,2 Miliar

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Gubernur Yakin Kemampuan Brimob

Redaksi LombokPost

Polda Kantongi Data Baru Kasus Pengadaan Buku Madrasah

Redaksi LombokPost

Berkas Banding Merger BPR Dilimpahkan

Redaksi LombokPost

Utamakan Langkah Preventif

Redaksi LombokPost

Absen Kerja, Sukatra Ditemukan Tak Bernyawa

Redaksi LombokPost

Tilang Menurun, Laka Lantas Meningkat

Redaksi LombokPost