Lombok Post
Tanjung

2017, Pemkab Siapkan Rp 47 Miliar

Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin

TANJUNGA�– Angka kemiskinan di Lombok Utara yang masih tinggi. Untuk itu, pada 2017, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp 47 miliar yang tersebar di seluruh SKPD. “Kita ini keroyokan, tentu tidak cukup dengan dana yang ada di bansos,a�? ujar Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin, kemarin (7/12).

Berdasarkan data, jumlah penduduk miskin di Lombok Utara mencapai 33,4 persen. Dari angka ini pemerintah daerah menargetkan menurunkan angka kemiskinan menjadi 18 persen selama lima tahun ke depan. Dengan anggaran APBD 2017 mendatang, Pemkab berencana akan menurunkan angka kemiskinan menjadi 26,73 persen atau turun 2,5 persen.

Menurut Sarifudin, persoalan angka kemiskinan tidak akan bisa diturunkan jika hanya mengharapkan bantuan langsung baik hibah maupun bantuan sosial. Sehingga penyaluran dana bansos dianggarkan sebesar Rp 9 miliar. “Jika melihat dana yang ada di Kesra seperti Bansos tentu tidak cukup, tetapi ada anggaran di masing-masing SKPD tadi,a�? tandasnya.

Sarifudin menjelaskan, menurunkan angka kemiskinan tidak bisa hanya menggunakan satu nomenklatur. Melainkan semua SKPD harus keroyokan untuk mempercepat menurunkan angka kemiskinan tersebut.

Tahun depan, pihaknya ingin menyelesaikan pekerjaan yang sedang berjalan. Sehingga dalam kurun waktu lima tahun sudah mampu menurunkan angka kemiskinan dari 33,4 persen menjadi 18 persen. Karena itu setiap tahun pihaknya mempunyai target 2,5 persen.

Lebih lanjut, Sarifudin menjelaskan, program intervensi yang dilakukan dalam kurun lima tahun yakni menciptakan 10 wirausaha baru, mengalokasikan 20 persen APBD ke sektor pendidikan, Rp 500 juta ke sektor pertanian untuk persiapan operasi pupuk ketika terjadi kenaikan harga, termasuk juga sektor-sektor lainnya. Selain itu, juga ada sinergitas dengan pemprov yang akan menyalurkan bantuan dana hibah sekitar Rp 27 miliar dalam bentuk kegiatan. Dengan angka ini, intervensi kemiksinan di daerah itu sangat luar biasa. “Sinergi pemprov dan daerah dari sisi anggaran pasti ada. Tapi kami tidak berpangku ke provinsi, karena kemiksinan berbasis kabupaten sehingga kami harus menurunkan setinggi mungkin angka kemiskinan,a�? paparnya.

Sarifudin menegaskan dengan strategi keroyokan SKPD, bukan berarti bantuan yang mengarahkan penurunan angka kemiskinan menumpuk di satu tempat. Namun, bagaimana masyarakat miskin mendapatkan bantuan secara merata dan tepat sasaran. “Misalnya saja kategori bantuan air bersih, kesehatan berupa kartu BPJS, rumah layak huni, dan pemberdayaan perekonomian masyarakat,a�? pungkasnya. (puj/r7)

Berita Lainnya

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost