Lombok Post
Metropolis

Guru Honor Dapat SK Wali Kota

Kabag Hukum Setda Kota Mataram Mansur

MATARAM – Pemkot Mataram kini tengah menyusun payung hukum sebagai dasar pemberian pengakuan pada Guru Tidak Tetap (GTT). Kemungkinannya ada semacam Surat Keputusan (SK) dari wali kota yang akan diberikan pada guru non PNS yang banyak tersebar di berbagai sekolah.

“Payung hukum itu sedang kami godok,” kata Kabag Hukum Setda Kota Mataram Mansur, kemarin(7/12).

Payung hukum yang rencananya diselesaikan sebelum pergantian tahun ini diharap bisa menjadi angin segar bagi para guru honor.

Selama ini mereka memang berada dalam dilema. SK masing-masing kepala sekolah tempatnya mengabdi yang dijadikan dasar dianggap kurang kuat kedudukannya.

Saat si kepala sekolah pindah, atau ketika si guru hendak pindah, jelas SK itu tak lagi berlaku. “Ini pegangan buat mereka,” Mansur menambahkan.

Terkait siapa saja yang berhak menerima SK wali kota itu, ia mengatakan ada aturan mainnya. Misalnya dilihat dari jenjang pendidikan dan lama mengabdi.

Hingga kini memang belum diputuskan siapa-siapa saja dan berapa penerimanya. “Soal jumlah, kita belum sampai sana,” ujarnya.

Lantas apakah SK tersebut juga akan meningkatkan penghasilan para guru? Terkait itu, ia belum bisa memastikan. “Kita masih bahas dengan Dikpora dan tergantung anggaran juga,” jawabnya.

Terpisah, Kadis Dikpora Kota Mataram H Sudenom juga belum berani memastikan nasib guru honor tersebut. Hingga kini bayaran mereka bergantung kemampuan sekolah tempatnya mengajar. Namun secara umum kisarannya hanya Rp 150 ribu perbulan.

“Untuk tahun ini bayarannya dari sekolah semua, APBD belum bisa, untuk tahun depan kami juga belum tahu,” ujarnya.

Berbeda dengan sikap eksekutif yang terkesan masih ragu menggelontorkan APBD untuk guru honor, legislatif justru mendukungnya. “Apa salahnya kita alokasikan. Jasa mereka besar,” kata Anggota DPRD Kota Mataram Misban Ratmaji.

Toh jika pun gaji guru honor saat ini ditingkatkan dua kali lipat, tetap masih rendah dari UMK. Namun setidaknya pengalokasian APBD menjadi bukti keberpihakan pemkot pada nasib GTT. “Pemerintah tak boleh tutup mata,” pesannya.(yuk/r5)

Berita Lainnya

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Bikin Menu Nasiq Lobi Hingga Manuq Sebur Saus Lebui

Redaksi LombokPost

Ayo, Keruk Sungai Ancar!

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Harus Nabung Stok Sabar

Redaksi LombokPost

Pol PP Mengeluh Lagi

Redaksi LombokPost

Evi: Kasihan Pak Sudenom

Redaksi LombokPost

Yang Lolos TKD Jangan Senang Dulu!

Redaksi LombokPost

Sekolah Sesak, ABK Terdesak

Redaksi LombokPost

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost