Lombok Post
Kriminal

Jaksa Panggil Pejabat Kementerian LHK

HUTAN LINDUNG: Jalan menuju Pantai Pink, yang membelah kawasan Hutan Lindung, Sekaroh, Lombok Timur. Menurut Kementerian LHK dalam kawasan Hutan Sekaroh, sebanyak 40 lebih SHM terbit secara ilegal

MATARAM – Penyidik Kejaksaan Negeri Selong, Lombok Timur (Lotim) akan memeriksa pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Pemeriksaan ini, terkait temuan pusat yang menyatakan lebih dari 40 Sertifikat Hak Milik (SHM) lahan ilegal, ada di Hutan Lindung Sekaroh.

Kasi Pidsus Kejari Selong Iwan Gustiawan mengatakan, pihaknya telah melayangkan panggilan terhadap pejabat dari Kementerian LHK. Adapun pejabat yang dipanggil adalah Istanto, dia menjabat sebagai Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK.

a�?Sudah kita layangkan panggilan, agenda (pemeriksaan, Red) Jumat (besok, Red),a�? kata Iwan Gustiawan, kemarin (7/12).

Pemeriksaan Istanto, diungkapkan Iwan untuk menambah materi penyidikan. Dia juga tak menampik pemeriksaan tersebut, juga terkait temuan Kementerian LHK. Dimana terdapat 40 SHM ilegal yang masuk dalam kawasan hutan lindung Sekaroh.

a�?Itu temuan pusat, sebelumnya kami tidak tahu ada 40 lebih SHM di (hutan, Red) Sekaroh,a�? ujar dia.

Sebelumnya,penyidik telah memeriksa sebagian pemilik SHM ilegal di kawasan Hutan Sekaroh. Pemeriksaan terhadap Panitia A dari BPN, kepala desa setempat juga telah dilakukan.

Selain itu, pihaknya menunggu kesiapan dari Kementerian LHK. Hali ini guna menindaklanjuti potensi kerugian negara maupun letak kawasan yang bersertifikat. Hanya saja, sejauh ini dia belum mendapat kepastian akan pusat akan turun ke daerah.

Karena telah merampungkan pemeriksaan sebagian saksi, Kejari Selong tetap berharap Kementerian LHK turun. Membantu penyidik agar penanganan perkara dapat segera tuntas.

a�?Kalau masalah Sekaroh ini kita tunggu kesiapan kementerian, kalau sudah siap dan ada hasilnya, kita bisa mengambil kesimpulan secara utuh,a�? terang dia.

Sebelumnya, Kementerian LHK berhasil mengidentifikasi 40 lebih SHM yang terbit di kawasan hutan lindung Sekaroh. Puluhan SHM yang terbit di dalam kawasan hutan lindung Sekaroh, mengatasnamakan perorangan yang kemudian diperjualbelikan kepada pihak lain.

Atas temuan tersebut, Kementerian LHK langsung merekomendasikan pembatalan SHM kepada pemerintah daerah. Pembatalan itu, langsung dilakukan Menteri LHK. Surat pembatalan bahkan telah ditembuskan kepada Gubernur NTB, Bupati Lombok Timur, dan Kepala BPN NTB.

MATARAM-Penyidik Kejaksaan Negeri Selong, Lombok Timur (Lotim) akan memeriksa pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Pemeriksaan ini, terkait temuan pusat yang menyatakan lebih dari 40 Sertifikat Hak Milik (SHM) lahan ilegal, ada di Hutan Lindung Sekaroh.

Kasi Pidsus Kejari Selong Iwan Gustiawan mengatakan, pihaknya telah melayangkan panggilan terhadap pejabat dari Kementerian LHK. Adapun pejabat yang dipanggil adalah Istanto, dia menjabat sebagai Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK.

a�?Sudah kita layangkan panggilan, agenda (pemeriksaan, Red) Jumat (besok, Red),a�? kata Iwan Gustiawan, kemarin (7/12).

Pemeriksaan Istanto, diungkapkan Iwan untuk menambah materi penyidikan. Dia juga tak menampik pemeriksaan tersebut, juga terkait temuan Kementerian LHK. Dimana terdapat 40 SHM ilegal yang masuk dalam kawasan hutan lindung Sekaroh.

a�?Itu temuan pusat, sebelumnya kami tidak tahu ada 40 lebih SHM di (hutan, Red) Sekaroh,a�? ujar dia.

Sebelumnya,penyidik telah memeriksa sebagian pemilik SHM ilegal di kawasan Hutan Sekaroh. Pemeriksaan terhadap Panitia A dari BPN, kepala desa setempat juga telah dilakukan.

Selain itu, pihaknya menunggu kesiapan dari Kementerian LHK. Hali ini guna menindaklanjuti potensi kerugian negara maupun letak kawasan yang bersertifikat. Hanya saja, sejauh ini dia belum mendapat kepastian akan pusat akan turun ke daerah.

Karena telah merampungkan pemeriksaan sebagian saksi, Kejari Selong tetap berharap Kementerian LHK turun. Membantu penyidik agar penanganan perkara dapat segera tuntas.

a�?Kalau masalah Sekaroh ini kita tunggu kesiapan kementerian, kalau sudah siap dan ada hasilnya, kita bisa mengambil kesimpulan secara utuh,a�? terang dia.

Sebelumnya, Kementerian LHK berhasil mengidentifikasi 40 lebih SHM yang terbit di kawasan hutan lindung Sekaroh. Puluhan SHM yang terbit di dalam kawasan hutan lindung Sekaroh, mengatasnamakan perorangan yang kemudian diperjualbelikan kepada pihak lain.

Atas temuan tersebut, Kementerian LHK langsung merekomendasikan pembatalan SHM kepada pemerintah daerah. Pembatalan itu, langsung dilakukan Menteri LHK. Surat pembatalan bahkan telah ditembuskan kepada Gubernur NTB, Bupati Lombok Timur, dan Kepala BPN NTB.(dit/r2)

MATARAM-Penyidik Kejaksaan Negeri Selong, Lombok Timur (Lotim) akan memeriksa pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Pemeriksaan ini, terkait temuan pusat yang menyatakan lebih dari 40 Sertifikat Hak Milik (SHM) lahan ilegal, ada di Hutan Lindung Sekaroh.

Kasi Pidsus Kejari Selong Iwan Gustiawan mengatakan, pihaknya telah melayangkan panggilan terhadap pejabat dari Kementerian LHK. Adapun pejabat yang dipanggil adalah Istanto, dia menjabat sebagai Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK.

a�?Sudah kita layangkan panggilan, agenda (pemeriksaan, Red) Jumat (besok, Red),a�? kata Iwan Gustiawan, kemarin (7/12).

Pemeriksaan Istanto, diungkapkan Iwan untuk menambah materi penyidikan. Dia juga tak menampik pemeriksaan tersebut, juga terkait temuan Kementerian LHK. Dimana terdapat 40 SHM ilegal yang masuk dalam kawasan hutan lindung Sekaroh.

a�?Itu temuan pusat, sebelumnya kami tidak tahu ada 40 lebih SHM di (hutan, Red) Sekaroh,a�? ujar dia.

Sebelumnya,penyidik telah memeriksa sebagian pemilik SHM ilegal di kawasan Hutan Sekaroh. Pemeriksaan terhadap Panitia A dari BPN, kepala desa setempat juga telah dilakukan.

Selain itu, pihaknya menunggu kesiapan dari Kementerian LHK. Hali ini guna menindaklanjuti potensi kerugian negara maupun letak kawasan yang bersertifikat. Hanya saja, sejauh ini dia belum mendapat kepastian akan pusat akan turun ke daerah.

Karena telah merampungkan pemeriksaan sebagian saksi, Kejari Selong tetap berharap Kementerian LHK turun. Membantu penyidik agar penanganan perkara dapat segera tuntas.

a�?Kalau masalah Sekaroh ini kita tunggu kesiapan kementerian, kalau sudah siap dan ada hasilnya, kita bisa mengambil kesimpulan secara utuh,a�? terang dia.

Sebelumnya, Kementerian LHK berhasil mengidentifikasi 40 lebih SHM yang terbit di kawasan hutan lindung Sekaroh. Puluhan SHM yang terbit di dalam kawasan hutan lindung Sekaroh, mengatasnamakan perorangan yang kemudian diperjualbelikan kepada pihak lain.

Atas temuan tersebut, Kementerian LHK langsung merekomendasikan pembatalan SHM kepada pemerintah daerah. Pembatalan itu, langsung dilakukan Menteri LHK. Surat pembatalan bahkan telah ditembuskan kepada Gubernur NTB, Bupati Lombok Timur, dan Kepala BPN NTB.(dit/r2)

Berita Lainnya

Buron Pembegalan Wisatawan Tertangkap di Sekotong

Redaksi LombokPost

Lagi, Pelajar di Lombok Tengah Terseret Kasus Narkoba

Redaksi LombokPost

Ombudsman RI Pantau Kasus Buku Kemenag

Redaksi LombokPost

Dana Rehabilitasi Sekolah Melonjak Rp 1,2 Miliar

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Gubernur Yakin Kemampuan Brimob

Redaksi LombokPost

Polda Kantongi Data Baru Kasus Pengadaan Buku Madrasah

Redaksi LombokPost

Berkas Banding Merger BPR Dilimpahkan

Redaksi LombokPost

Utamakan Langkah Preventif

Redaksi LombokPost