Sumbawa

Setahun Hasilkan 11 Perda

TALIWANG a�� Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hanya bisa menyelesaikan 11 peraturan daerah (perda) dari 45 perda yang direncanakan selama tahun 2016 ini. Rendahnya realisasi penetapan produk hukum daerah ini menjadi cerminan rendahnya produktivitas DPRD KSB.

Penetapan produk hukum daerah, terutama perda harus melalui pembahasan dan persetujuan DPRD KSB. Pemerintah telah mengusulkan surat tentang pembahasan empat raperda yang akan ditetapkan sebagai perda.

Usulan itu dilakukan pada masa sidang ke dua dan ketiga. 10 November lalu, pemerintah sudah mengajukan surat tentang pembahasan empat raperda ini, namun karena padatnya jadwal DPRD sendiri, kemungkinan empat raperda itu akan dijadikan sebagai raperda luncuran pada 2017 mendatang.

“Dua raperda yang kita ajukan itu merupakan raperda baru, dua lainnya merupakan raperda yang perlu direvisi yaitu IMB dan izin gangguan (HO), ” kata Kepala Bagian Hukum Setda KSB Ahmad Yani, kemarin.

DuaA� raperda baru itu antara lain tentang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan retribusi kepelabuhanan. Menurutnya, DPRD juga tidak memiliki waktu banyak tentang pembahasan empat raperda ini. Karena sebelumnya, DPRD juga disibukkan dengan penyusunan perda tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2017.

Ahmad Yani mengaku, empat raperda tersebut nantinya akan menjadi prioritas yang harus dituntaskan pada 2017 mendatang. Karenanya, sampai saat raperda yang sudah diundangkan itu baru 11.

“Baru 11 yang sudah kita undangkan, dua menunggu klarifikasi dari kementerian. Pertama tentang retribusi olahraga dan rekreasi dan retribusi pelayanan rumah sakit umum daerah. Ini belum turun klarifikasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), ” katanya.

Dikatakan, jumlah tersebut bisa saja bertambah. Namun karena klarifikasinya belum turun dan belum disetujui pemerintah yang lebih tinggi, Pemda KSB belum bisa mencatat sebagai produk hukum yang sudah sah diberlakukan. Termasuk raperda tentang pengangkatan staf desa.

“Klarifikasi dari provinsi memang sudah turun, tapi belum kami ajukan kembali. Karena kita lihat, kesibukan teman-teman di BPMPD juga,” katanya.

Khusus raperda tentang staf desa ini, Bagian Hukum akan membahas lebih lanjut dengan BPMPD. Hanya saja, kemungkin tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat, mengingat pihak BPMPD juga saat ini tengah disibukkan dengan pilkades dan pelantikan kepala desa (kades).

” Masih ada beberapa raperda yang memang masih perlu disinkronisasi, termasuk melakukan evaluasi tentang catatan yang diberikan pihak pemprov sendiri,” katanya.(far/r4)

Related posts

NasDem : Amin Jadi Cagub

Redaksi Lombok post

Sempat Dikira Kucing, Ternyata Warga Maluk Temukan Bayi

Redaksi Lombok post

Petugas Bandara Diduga Curi HP Penumpang

Redaksi Lombok post