Lombok Post
Metropolis

Cegah Korupsi, Pengawas Harus Jeli!

rakorwasda-sir
PENGAWASAN: Wagub NTB H Muhammad Amin (kiri) membuka Rakorwasda NTB di Lombok Raya, kemarin (8/12).

MATARAM – Untuk menciptakan birokrasi yang bersih, dibutuhkan peran pengawas yang kuat. Para pengawas diharapkan tidak hanya sekadar melakukan tugas rutin, tapi mereka juga lebih jeli dalam melakukan pengawasan untuk mencegah penyimpangan.

Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengawasan daerah (Rakorwasda) yang diselenggarakan Inspektorat NTB, kemarin (8/12). Kegiatan ini diikuti 60 orang pengawas Inspektorat NTB dan 30 orang peserta dari inspektorat tiap kabupaten/kota se-NTB.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyepakati tugas-tugas pengawasan di tingkat provinsi NTB maupun tingkat kabupaten/kota. Sehingga ada keseragaman dalam penjadwalan pemeriksa, kemudian mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola keuangan pemerintah daerah yang efektif.

Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin mengatakan, pengawasan dibutuhkan untuk mendukung pemerintahan yang efektif dan transparan, serta bebas dari praktik kroupsi. Ia menyebutkan, saat ini praktik korupsi banyak sekali modusnya dan melibatkan semua kalangan.

Amin mengaku, pemerintah tidak menginginkan ada praktik korupsi terus bertambah. Sebab, selain merupakan kejahatan luar biasa, biaya penanganan kasus korupsi sangat besar. Satu perkara bisa menghabiskan Rp 200 juta, sementara yang dikorupsi hanya Rp 8 juta. Artinya tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Tapi sebagai konsekuensi, mau tidak mau akhirnya dianggarkan. “Kalau tidak ada perkara korupsi, negara kan bisa diuntungkan,a�? ujarnya.

Untuk itu, pengawasan internal sangat dibutuhkan dalam melakukan pencegahan. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah mencegah daripada menangani kasus korupsi. Orientasi ini menurutnya sangat dibutuhkan agar para pengawas lebih berperan.

Sementara Inspektur Inspektorat Provinsi NTB Ibu Salim mengatakan, esensi Rakorwasda bukanlah semata bertemu tatap muka, namun lebih dari itu. Dalam rapat koordinasi ini harus ada integrasi dan pemaduan seluruh sumber daya pengawasan yang ada dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah. (ili/r7)

Berita Lainnya

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Bikin Menu Nasiq Lobi Hingga Manuq Sebur Saus Lebui

Redaksi LombokPost

Ayo, Keruk Sungai Ancar!

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Harus Nabung Stok Sabar

Redaksi LombokPost

Pol PP Mengeluh Lagi

Redaksi LombokPost

Evi: Kasihan Pak Sudenom

Redaksi LombokPost

Yang Lolos TKD Jangan Senang Dulu!

Redaksi LombokPost

Sekolah Sesak, ABK Terdesak

Redaksi LombokPost

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost