Lombok Post
Headline Metropolis

Gubernur Anggap Masih Kurang

tgb-sir
Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi

MATARAM – Alokasi dana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaraan (DIPA) tahun 2017 untuk NTB bertambah sekitar Rp 300 miliar. Dari Rp 14,9 triliun menjadi Rp 15,2 triliun. Meski demikian, jumlah ini dianggap masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di NTB.

Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi mengatakan, penambahan ini masih belum maksimal untuk membiayai seluruh perencanaan pembangunan NTB ke depan. Sebab dana pembangunan yang ada di pemerintah, baik dari APBD murni maupun APBN hanya bisa mengcover tidak lebih dari 30 persen kebutuhan pembangunan. Itu pun sudah dianggap sangat maksimal. “Bahkan bisa jadi hanya 20 persen, 70-80 persen itu dari masyarakat swasta,a�? katanya.

Provinsi NTB bersama sepuluh kabupaten/kota di NTB mendapat jatah dana transfer tahun 2017 sebesar Rp 15,2 triliun. Pemprov NTB mendapat dana sebesar Rp 3,4 triliun, Kabupaten Bima Rp 1,4 triliun, Dompu Rp 861 miliar, Lombok Barat Rp 1,2 triliun, Lombok Tengah Rp 1,5 triliun, Lombok Timur Rp 1,9 triliun, Sumbawa Rp 1,3 triliun, Kota Mataram Rp 958 miliar, Kota Bima Rp 695 miliar, Sumbawa Barat Rp 962 miliar, dan Lombok Utara Rp 667 miliar.

Seluruhnya terdiri dari, Rp 560 miliar dana bagi hasil pajak, Rp 770 miliar dana bagi hasil sumber daya alam, Rp 8,7 triliun Dana Alokasi Umum (DAU), Rp 1,6 triliun dana alokasi khusus (DAK) fisik, Rp 2,3 triliun DAK nonfisik dan dana insentif daerah sebesar Rp 254 miliar.

Untuk menutupi ketidakmampuan anggaran pemerintah ini, maka salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memperbanyak investasi. Semakin banyak investasi, maka akan semakin baik untuk mendorong pembangunan.

Untuk mendatangkan banyak investor, syaratnya adalah harus menciptakan kondisi NTB yang aman dan nyaman. Harus ada insentif-insentif bagi para investor, termasuk saat ini dengan adanya kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika. Pengusaha mendapat banyak kemudahan, demikian juga dengan pengembangan global hub Kayangan. Ke depan bisa menjadi kawasan ekonomi khusus baru, sehingga semakin banyak daerah yang bisa dikembangkan untuk pembangunan.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin mengatakan, penambahan DIPA tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat pada daerah. Maka untuk itu, sudah sepantasnya daerah menyikapi dengan cara memperbaiki kinerja, mempercepat realisasi anggaran. Hal ini sesuai dengan arahan Pesiden RI agar semua lembaga pemerintah bergerak cepat merealisasikan anggaran.

Pemprov NTB tentu akan berupaya agar belanja program sudah bisa dilakukan di awal tahun, sehingga progres pembangunan bisa lebih cepat. Meski nanti ada yang harus dilaksanakan di akhir tahun menurutnya tergantung teknis di lapangan. Pemprov akan berupaya untuk merealisasikan anggaran tepat waktu.

Amin juga berharap kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru nanti agar bisa cepat beradaptasi, tidak lama-lama menyesuaikan diri. Sebab mengerjakan program rutin dilaksanakan setiap tahun. Sehingga tidak ada alasan bagi mereka bersantai-santai. (ili/r7)

Berita Lainnya

Muslim Masih Duduk Manis

Redaksi LombokPost

Bahagia Setelah Miliki Kantor Tetap

Redaksi LombokPost

Rusunawa Nelayan Terkendala Lahan

Redaksi LombokPost

Panel Limit, Risha Krodit

Redaksi LombokPost

Jabatan Muslim Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Janji Manis Jadup Bernilai Rp 4,58 M

Redaksi LombokPost

2.368 Formasi CPNS Bakal Lowong

Redaksi Lombok Post

EMAS HITAM DARI NTB

Redaksi Lombok Post

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost