Lombok Post
Metropolis

Kearifan Lokal Perlu Dibuatkan Perda

kearifan-lokal-sir
DIALOG: Para tokoh masyarakat dan budayawan serius berdiskusi dalam silaturahmi penguatan akses kearifan lokal, di Hotel Aston Inn, Rabu (7/12) lalu.

MATARAM – Para budayawan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah sepakat jika kearifan lokal harus dijunjung dan dihidupkan kembali. Ini untuk menata kehidupan sosial masyarakat NTB. Hal ini terungkap dalam silaturahmi penguatan akses kearifan lokal yang diselenggarakan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB di Hotel Aston Inn, Rabu (7/12) lalu.

Pertemuan yang dihadiri 50 tokoh dari Suku Sasak, Samawa dan Mbojo ini dipenuhi diskusi untuk menggali nilai-nilai kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat NTB.

Peserta Focus Group Discussion (FGD) ditemani beberapa tim ahli, seperti Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram Dr M Natsir.

Natsir mengatakan, kearifan lokal adalah nilai-nilai lama di tengah masyarakat. Ketika terjadi perubahan ideologi dan pemahaman, maka ada yang bertahan secara positif tapi ada juga yang tidak mempu mengikuti perkembangan itu. “Terjadilah disharmonisasi sosial, ujung-ujungnya terjadi konflik sosial,a�? ujarnya.

Konflik ini ada yang disebabkan karena mendapat diskriminasi sosial, atau ketidakadilan kebijakan. Maka menurutnya, nilai kearifan lokal harus terus dipupuk. Kearifan lokal yang berbeda di masing-masing daerah perlu pencerahan, mana nilai yang masih relevan dengan zaman. Misalnya, terhadap teknologi handphone saja, jika anak-anak tidak dikontrol maka dampaknya menjadi negatif. Dalam hal ini, anak-anak membutuhkan bimbingan untuk mengenal nilai kearifan lokal agar tidak salah arah. “Kearifan lokal ini harus sesuai dengan nilai lokal dan nilai Pancasila,a�? ujarnya.

Tantangan kearifan lokal ke depan adalah arus gelobalisasi. Dunia barat mempengaruhi generasi muda dengan budaya dan gaya hidup, misalnya dalam hal berpakaian saja dari yang tertutup menjadi serba terbuka. Dalam hal ini orang tua dan masyarakat perlu melakukan kontrol sosial untuk menyaring nilai dari luar. “Supaya kita tidak terjebak dalam gaya hidup orang luar,a�? ujarnya.

Dalam hal ini pemerintah harus memiliki political will untuk menghidupkan kembali lembaga-lembaga adat dan budaya yang ada. Lembaga ini bisa berperan merumuskan kembali nilai-nilai kearifan lokal. Jika hal ini bisa dilakukan, maka ia yakin nilai kearifan lokal akan kembali dipedomani masyarakat.

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Haramain Narmada TGH Hasanain Djuaini mengatakan, arus globalisasi pasti akan menggempur semua tradisi dan budaya yang ada. Hal ini akan berdampak pada tiga hal terpenting bagi manusia yakni identitas, pola hidup dan mempengaruhi harapan serta perspektif masyarakat tentang hidup. Jika tidak ada harapan, maka tidak akan ada orang yang mau bekerja, dan akan lebih banyak bersikap apatis. Artinya akibat dari tren-tren abad ke-21 tidak bisa dihindari. Untuk itu masyarakat harus bisa menyesuaikan diri dengan tidak menghilangkan nilai-nilai luhur yang ada.

Menurut Hasanain, kearifan lokal bukan hanya sesuatu yang lama. Tetapi juga bisa dibuat baru oleh generasai saat ini, tetapi murni hasil produk masyarakat berdasarkan nilai yang disepakati bersama. “Tradisi dan budaya itu juga adalah kearifan lokal modern yang kita buat sekarang,a�? katanya.

Untuk memperkuat nilai-nilai kearifan lokan di tengah masyarakat, maka perlu dibuat Perda khusus tentang kearifan lokal. Regulasi tersebut diharapkan bisa menjadi panduan bagi semua kalangan untuk hidup bersama. Tentu dengan mengelaborasi nilai-nilai yang diyakini dan disepakati bersama.

Menurutnya, formalitas dibutuhkan agar semua kalangan mau mengikuti kearifan lokal tersebut. Sebab jika tidak ada instrumen formal, maka tidak bisa seseorang mendapat pelayanan dari aparat. Misalnya, ketika ada warga keberatan dengan tradisi nyongkolan, dia tidak bisa memprotes ke pemerintah karena tidak ada landasan formalnya. “Negara perlu formalitas, bila anda melapor itu menjadi dasarnya,a�? kata Hasanian.

Dengan adanya Perda maka semua mekanisme diatur dengan jelas dan bisa diikuti semua pihak. Tapi perda tersebut menurutnya tidak buat sembarangan, harus dibuat secara serius agar tidak sia-sia. “Bukan perda ecek-ecek,a�? tandasnya. (ili/r7)

Berita Lainnya

2.368 Formasi CPNS Bakal Lowong

Redaksi Lombok Post

EMAS HITAM DARI NTB

Redaksi Lombok Post

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post