Lombok Post
Headline Tanjung

Kinerja TAPD Perlu Dievaluasi

anggota Banggar DPRD Ardianto usai rapat.

TANJUNGA�– Lima Fraksi DPRD Lombok Utara sebagian besar menyoroti tidak sinkronnya RAPBD 2017 dengan KUA-PPAS. Hal ini disampaikan fraksi dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat fraksi, kemarin (8/12).

Tidak sinkronnya RAPBD dengan KUA-PPAS dinilai dewan sebagai dampak kerja yang dilakukan terburu-buru tetapi tidak teliti. “Ini harus dilakukan pembenahan terhadap TAPD, supaya betul-betul bekerja dan tidak sekadar bekerja. Ketika terjadi perubahan mereka harus mengonsultasikan dengan DPRD, supaya dewan tidak terkejut pada saat menerima RAPBD,a�? ujar anggota Banggar DPRD Ardianto usai rapat.

Menurutnya penyusunan RAPBD ini dilakukan tanpa memperhatikan KUA-PPAS. Padahal KUA-PPAS ini seharusnya menjadi dasar eksekutif menyusun RAPBD. “Hal ini termasuk kelalaian dan ketidakpahaman. Dan ini sudah seringkali terjadi,” keluhnya.

Perwakilan Fraksi Hanura Rianto mengungkapkan, dalam aturan perundang-undangan KUA-PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan menyusun RAPBD.

Dalam KUA-PPAS, PAD disepakati sejumlah Rp 127 miliar, sedangkan di RAPBD 2017 justru meningkat menjadi Rp 135 miliar. Selain itu, dalam belanja daerah juga ada perbedaan. Belanja tidak langsung dalam KUA-PPAS diproyeksikan dan disepakati Rp 382 miliar lebih, sedangkan dalam RAPBD 2017 berkurang menjadi Rp 377 miliar.

Dalam belanja tidak langsung tersebut, beberapa poin juga mengalami perubahan. Misalnya, belanja hibah, dalam KUA-PPAS sebesar Rp 14 miliar lebih, sedangkan dalam RAPBD 2017 meningkat menjadi Rp 16 miliar lebih. Sementara, belanja bansos mengalami penurunan. Dalam KUA-PPAS Rp 12 miliar, sedangkan RAPBD 2017 menjadi Rp 9 miliar.

Hal yang sama juga terjadi di belanja langsung. Jika dalam KUA-PPAS disepakati Rp 481 miliar lebih, dalam RAPBD 2017 meningkat menjadi Rp 501 miliar lebih.

Juru Bicara Fraksi Demokrat Kardi juga mengungkapkan hal yang sama. Salah satunya terjadi penurunan pendapatan pada pos retribusi daerah sebesar Rp 11 miliar lebih yang telah disepakati di KUA-PPAS. Kemudian pada RAPBD turun menjadi Rp 10 miliar.

Terkait program wirausaha baru, Fraksi Demokrat meminta pemerintah harus memiliki data kongkret terpadu antar SKPD. Terkait jumlah data yang riil, akurat, dan berkeadilan. Sehingga data yang dipakai benar-benar skala prioritas. Supaya dapat menurunkan angka kemiskinan secara umum tanpa ada kelompok-kelompok tertentu.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar Ikhawanudin mengungkapkan, rumusan RAPBD seharusnya sesuai dengan perencanaan dan penetapan OPD yang baru. Sehingga dapat mengurangi hal-hal yang menjadi penghambat kinerja SKPD.

Penempatan SDM harus bersesuaian dengan kompetensi, kualifikasi, dan profesional, arif, bijaksana, berkeadilan, dan mengedepankan kualitas, proses dan hasil terhadap pengisian SKPD.

Fraksi Merah Putih juga mempertanyakan adanya perbedaan angka yang telah disepati pada KUA-PPAS. Namun, lebih menekankan kepada kenaikan PAD sebesar Rp 135 miliar lebih.

Berbeda yang diutarakan Ketua Fraksi PKN Tusen Lasima. Ia justru mengkhawatirkan adanya penundaan pembayaran DAU, sehingga berimbas ke pekerjaan tahun depan. Tusen menyarankan agar bupati mengevaluasi kinerja SKPD yang tidak maksimal menjalankan visi-misi pemerintahan daerah. (puj/r7)A�

Berita Lainnya

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Memahami Potensi Pemuda

Redaksi LombokPost

IGI Pertanyakan Kebijakan Sukiman

Redaksi LombokPost

26 Oven Untuk Petani Tembakau Lotim

Redaksi LombokPost

Garbi Bakal Gembosi PKS?

Redaksi LombokPost