Headline Kriminal

Klaim Penanganan Korupsi Semakin Baik

MATARAM – Imbauan tidak melakukan tindak pidana korupsi terus dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Kemarin (9/12), bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Kejati membagikan stiker berisi imbauan pencegahan perilaku koruptif.

Kajati NTB Tedjolekmono mengatakan, hari anti korupsi sedunia, menjadi momentum introspeksi bagi kejaksaan. Melakukan evaluasi terkait penanganan tindak pidana korupsi, agar menjadi lebih baik lagi.

a�?Penanganan korupsi bukan saja nasional, tetapi juga jadi atensi internasional. Ini jadi momentum kami untuk evaluasi apa yang telah dilakukan selama 2016,a�? kata dia, kemarin.

Meski sederhana, Kajati menilai pembagian stiker bisa menjadi pengingat masyarakat untuk tidak melakukan korupsi. Di kesempatan yang sama, Tedjolekmono mengklaim penanganan korupsi di jajarannya semakin baik.

Selama 2016 ini, penanganan yang lebih baik terlihat dari beberapa perkara yang telah dinaikkan tahapan penanganannya. a�?Progres penanganan korupsi sudah baik, dari segi penindakan dan pencegahan,a�? klaimnya.

Padahal, berdasarkan data yang dihimpun koran ini, penanganan tindak pidana korupsi yang ditangani Kejati NTB sepanjang 2016, malah terjadi penurunan. Dari sejumlah kasus, hanya kasus proyek Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Lombok Utara (KLU), yang naik ke penuntutan.

Mengenai hal tersebut, Tedjolekmono tak menampiknya. Dimana telah terjadi penurunan di tingkat penuntutan. a�?Memang benar seperti itu, karena proses pemberkasan dari tingkat penyidikan ke penuntutan tersendat,a�? aku dia.

Namun, lanjut dia, kenaikan terjadi di tingkat penyelidikan ke penyidikan. Tedjolekmono mengklaim sejumlah kasus telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Hanya saja, dia enggan membeberkan kasus mana saja yang naik ke penyidikan.

a�?Ini tetap jadi bahan evaluasi seluruh jajaran untuk tahun depan,a�? kata dia.

Disinggung perihal Inpres Nomor 1 Tahun 2016, Tedjolekmono mengaku tidak terlalu berpengaruh. Meski turun dalam jumlah, tetapi bukan berarti jajarannya tidak melakukan upaya pemberantasan korupsi.

a�?Kita lakukan penindakan dengan upaya pencegahan agar tidak ada korupsi,a�? ujar pria berkacamata ini.

Pencegahan tersebut, menjadi salah satu cara untuk memberantas korupsi. Meski imbasnya jumlah tindak pidana korupsi yang diusut jaksa menurun, tetapi Tedjolekmono menilai hal tersebut sebagai langkah positif.

a�?Statistik penindakan saja yang menurun, tapi pencegahan kita meningkat. Ini konsekuensi logis dari Inpres Nomor 1 Tahun 2016,a�? jelasnya.

Selanjutnya, dia juga meminta peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi kejaksaan. Selain masyarakat, pihaknya juga telah membentuk tim sapu bersih pungli yang telah dibentuk di masing-masing wilayah.

a�?Sudah ada call centernya, kalau terjadi perilaku koruptif atau pungli, bisa langsung dilaporkan,a�? tandasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB Tri Budi Pangastuti mengatakan, penanganan tindak pidana korupsi harus dengan usaha ekstra. Sebab, korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Artinya, penanganan dan pencegahannya juga harus lebih keras.

Mengenai komitmen kepolisian dalam pemberantasan korupsi, lanjut Tri Budi, telah tertuang dalam Promoter Kapolri.(dit/r2)

 

Related posts

Punya 25 Spesialis, RS Unram Siap Action

Redaksi Lombok Post

Pembangunan Jalan di Gili Air, Pemkab Minta Kejelasan Pemprov

Redaksi LombokPost

Religiusmu Manaa��?

Iklan Lombok Post