Lombok Post
Giri Menang

112 Pejabat Belum Lapor LHKPN

GIRI MENANGA�– Tingkat kepatuhan pejabat lingkup Pemkab Lombok Barat A�terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masih rendah. A�Saat ini, Pemkab Lobar memiliki kurang lebih 7.000 Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebanyak 175 di antaranya termasuk pejabat yang wajib melaporkan harta terhitung sejak 10 Oktober 2016. Sebagaimana diwajibkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Namun nyatanya, hingga saat ini yang sudah mengisi form A dan form B sebanyak 63 pejabat. Itu artinya dari seluruh pejabat yang wajib, yang sudah lapor belum mencapai 50 persen.

a�?Sementara yang sudah mengupdate LHKPN baru 12 orang,a�? terang Kepala Inspektorat Lobar H Rahmad Agus Hidayat saat acara pra rapat pimpinan di Ruang Jayangrana, kemarin (14/12).

Agus memamparkan, terdapat sejumlah alasan para pejabat tersebut masih abai melalapor harta kekayaan. Sebagian merasa formulir LHKPN cukup rumit. Ada juga yang menganggap jika sudah melapor satu kali tidak perlu lapor kembali.

a�?Pemahaman kitakalau sudah satu kali mengisi sudah selesai, padahal tidak demikian,a�? katanya.

Ia menjelaskan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2005, LHKPN setiap dua tahun harus di update. Begitupun saat pejabat yang bersangkutan pindah jabatan, mereka wajib kembali melaporkan harta kekayaannya.

a�?Ini yang belum dipahami,a�? tandasnya.

Terkait hal tersebut, ditempat yang sama Sekda Lombok Barat H Moch Taufiq mengistruksikan pejabat yang belum melapor LHKPN untuk segera melaporkan harta kekayaannya. Bahkan jika memungkinkan, Sekda berharap tuntas sebelum akhir Desember.

a�?Sebelum Desember harus terselesaikan, supaya kita menjadi percontohan,a�? harapnya.

Sekda juga mengingatkan melaporkan LHKPN adalah kewajiban semua pejabat eselon II. Karena itu, ia berharap para wajib lapor, secara sukarela jika sudah waktunya. a�?Ingat melaporkan LHKPN itu ada kewajiban,a�? pesan Sekda.

Sementara untuk eselon III, IV, hingga staffA� Pemkab Lobar mulai tahun depan akan diwajibkan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada Bupati melalui Inspektorat. Yang selanjutnya diteruskan ke Menpan/RB.

Saat ini, di Pemkab Lobar bagi pejabat yang belum menyerahkan LHKPN memang tidak ada sanksi. Hanya ada segelintir instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengeluarkan peraturan masing-masing soal LHKPN. (zen/r5)

Berita Lainnya

Perawatan Jalan Memang Tak Maksimal

Redaksi LombokPost

Dekat PLTU, Jalur ke Jeranjang Malah Gelap Gulita

Redaksi LombokPost

Tekan Kemiskinan, Eksekutif dan Legislatif Harus Bersinergi

Redaksi LombokPost

Calon PNS Siapkan Diri, Tes SKB Digelar Sehari

Redaksi LombokPost

Jaspel Puskesmas Gunungsari Tersumbat

Redaksi LombokPost

Hotel di Senggigi Mulai Bangkit

Redaksi LombokPost

Empat Bulan Tersiksa di Pengungsian

Redaksi LombokPost

Giliran Warga Langko Gedor Kantor Desa

Redaksi LombokPost

Dengan Kartu Nikah Administrasi Lebih Mudah, Benarkah?

Redaksi LombokPost