Headline Metropolis

Baperjakat Harus Profesional!

abdul

MATARAM – Legislatif mengingatkan kepada eksekutif agar tidak ada main mata dalam mutasi pejabat pada akhir tahun ini. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) diminta bekerja profesional dan tidak menempatkan pejabat atas dasar suka dan tidak suka. Terutama mutasi pejabat eselon III dan eselon IV yang dinilai cukup rawan.

Wakil Ketua DPRD NTB Abdul Hadi mengatakan, mutasi menjadi kewenangan penuh kepala daerah, tapi dewan akan tetap melakukan pengawasan. Politisi PKS ini meminta agar para pejabat yang berprestasi dan memiliki kinerja baik dipertahankan, bahkan harus diberikan penghargaan. Sementara pejabat yang bekinerja buruk harus diberikan pembinaan, tidak sebaliknya mempromosikan mereka. “Kami berharap seperti itu (jangan ada main mata) kami yakin BKD dan Baperjakat tetap bekerja profesional,a�? katanya.

Jelang mutasi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengavaluasi kinerja 900 orang pejabat. Terdiri dari 600 orang pejabat eselon IV, dan 300 pejabat eselon III. Hingga kemarin, para pejabat eselon III masih dievaluasi kinerjanya. Hasil evaluasi akan dijadikan pedoman dalam memutasi para pejabat.A� “Kalau evaluasi tidak boleh berdasarkan like and dislike,a�? katanya.

Ia mengakui, dalam perombakan birokrasi selalu ada saja faktor kedekatan yang menjadi pertimbangan. Pimpinan cenderung akan memilih orang yang dekat dengan mereka. Tapi hal ini akan menjadi pertaruhan bagi baik dan tidaknya kinerja pemerintah ke depan. Jika hasilnya baik maka mutasi tersebut bisa dianggap berhasil, tapi jika justru hasilnya buruk maka mutasi berdasarkan kedekatan akan merusak kinerja pelayanan pemerintah.

Tapi ia berharap kepala daerah tetap mengedepankan penilaian berdasarkan kinerja, bukan dasar kedekatan dengan pimpinan. Sehingga bisa memberikan kesempatan bagi mereka yang benar-benar bekerja dengan baik.

Terkait mutasi pejabat eselon II, ia berharap para kepala SKPD tersebut tetap fokus melaksanakan tugas sampai akhir, tidak terpengaruh isu mutasi. Jangan sampai meninggalkan tugas dan permasalahan. Semua administrasi dan program sudah tuntas, sehingga di awal tahun kepala SKPD baru bisa memulai tugas dengan baik. Kepeminpinan baru nanti akan membawa program dan rencana baru di 2017. Untuk tahun anggaran 2016 tetap menjadi tanggungjawab SKPD lama. “SKPD harus tetap saja sebagai seorang birokrat harus tetap bekerja secara profesional,a�? imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Rosiady Sayuti mengatakan, hingga saat ini ia belum menerima hasil evaluasi para pejabat, sehingga belum bisa melaporkan ke gubernur. Saat ini masih dalam tahap persiapan, sehingga belum bisa ia berikan penjelasan. a�?Belum, belum, belum,a�? katanya. (ili/r7)A�

Related posts

Stok Pupuk di Loteng Menipis

Redaksi Lombok post

Tangkap Segera Pelaku Pencurian Tramadol !

Redaksi Lombok Post

TGB King Maker NTB

Redaksi Lombok Post