Lombok Post
Politika

PAN Siap Judicial Review PKPU 9/2016

Wakil Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) NTB H Ali Ahmad

MATARAM – Partai Amanat Nasional (PAN) NTB mencermati kondisi perpolitikan saat ini. PAN tidak ingin gawangnya kebobolan ketika maju dalam kontestasi pilkada serentak di NTB 2018 mendatang.

a�?PAN harus sangat berhati-hati menentukan figurnya,a�? kata Wakil Ketua DPW PAN NTB H Ali Ahmad, kemarin.

Kondisi politik saat ini tengah memihak kepada kepala daerah. Itu diwujudkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9/2016. Dalam aturan ini hanya kepala daerah yang mendapat hak cuti ketika akan mencalonkan diri menjadi gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/walikota dalam satu provinsi. Sementara TNI/Polri, PNS, DPR RI, DPD RI, DPRD, lurah/kades, penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya.

Menurut Ali Ahmad, hal itu tentu menjadi masalah bagi parpol. Karena itu, keputusan pengusungan kandidat harus dicermati sebaik mungkin. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan PKPU 9/2016 membuka peluang bagi kepala daerah yang sebelumnya tidak niat maju menjadi maju. Lantaran tidak ada risiko kehilangan jabatan meski kalah dalam pilkada.

a�?Jadi ajang coba-coba kepala daerah karena tidak berisiko,a�? ucapnya.

Dikatakan, munculnya diskriminasi keadilan dalam PKPU 9/2016 bukan salah KPU. KPU hanya sebagai eksekutor sesuai petunjuk pelaksana dan teknis. Adapun isi PKPU tersebut, kata Ali, tentunya sudah dibahas dan disepakati dewan di DPR RI.

Dai berharap partai politik atau pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan judicial review. Ali Ahmad sendiri menegaskan akan menggugat aturan itu. Tentunya dengan pihak-pihak yang sependapat dengannya guna mewujudkan keadilan di Indonesia.

a�?Kalau ada yang sepemikiran, saya daftar paling depan,a�? kata Ali.

Sebelumnya, Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansari mengatakan, posisi KPU hanya sebagai pelaksana peraturan yang sudah ada. Sebagai pengguna dari sebuah undang-undang yang justru dibuat oleh pemerintah bersama DPR RI.

a�?Prinsip KPU sebagai user, pengguna undang-undang,a�? terangnya. (ewi/r4)

Berita Lainnya

Surya Paloh Road Show ke Lombok

Redaksi LombokPost

Produk Olahan Pertanian Bisa Jadi Peluang Usaha Emak-Emak

Redaksi LombokPost

Didukung Warga, Ustad Budi Tak Gentar Dikepung Calon Petahana

Redaksi Lombok Post

Wajib Atasi Masalah Tanpa Masalah

Redaksi LombokPost

Dianggap Tak Berimbang, TV ini Diboikot Prabowo-Sandi

Redaksi LombokPost

Gagal, Caleg PAN NTB Akan Dapat Kompensasi

Redaksi LombokPost

Nurdin Rangkul FKPPI NTB

Redaksi LombokPost

Sama-sama Rasakan ”Efek Ekor Jas

Redaksi LombokPost

Hari Pertama, Fokus Tes Kesehatan Fisik

Redaksi LombokPost