Lombok Post
Headline Tanjung

Pengadaan Randis BPBD Dicoret

DIKETOK: Sejumlah anggota DPRD Lombok Utara saat mengikuti rapat paripurna penetapan APBD 2017 di aula kantor DPRD, kemarin (14/12).

TANJUNGA�– Setelah melalui pembahasan cukup singkat, APBD Lombok Utara (KLU) A�2017 ditetapkan. Penetapan APBD 2017 dilakukan dalam rapat paripurna di aula kantor DPRD Lombok Utara, kemarin (14/12). Hadir dalam rapat paripurna tersebut Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar, Wakil Bupati Sarifudin, Sekda H. Suardi, dan sejumlah kepala SKPD.

Sebelum penetapan, Banggar DPRD Lombok Utara terlebih dulu memaparkan laporannya terhadap RAPBD 2017. Juru bicara Banggar DPRD Narsudin memaparkan pendapatan daerah sebesar Rp 841 miliar lebih. Terdiri dari PAD sebesar Rp 135 miliar lebih, dana perimbangan sebesar Rp 590 miliar lebih, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 116 miliar lebih.

Sedangkan untuk belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 878 miliar lebih. Terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 377 miliar lebih dan belanja langsung sebesar Rp 501 miliar lebih.

Untuk pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dari Silpa tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 44 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk penyertaan modal Rp 8 miliar. “Setelah melalui proses pembahasan yang cukup alot terjadi perubahan dan rasionalisasi,a�? ujarnya.

Beberapa rasionalisasi tersebut antara lain pengadaan tanah jalan TPA Jugil disepakati Rp 950 juta dari pengajuan awal Rp 450 juta. Biaya sewa tujuh mobil dokter spesialis RSUD Tanjung sebesar Rp 420 juta dan biaya sewa sembilan unit rumah dokter spesialis sebesar Rp 153 juta juga disetujui.

Selain itu, pengadaan satu unit mobil jabatan pada RSUD Tanjung sebesar Rp 300 juta dan pengadaan enam unit motor sebesar Rp 120 juta dihapus. Sedangkan pengadaan 10 unit motor untuk fasilitas dokter umum di Dikes disetujui.

Dalam laporan Banggar, beberapa item lain yang dihapus yakni belanja pengadaan mobil pada BPBD sebesar Rp 400 juta dan pengadaan tiga unit motor sebesar Rp 60 juta.

Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lombok Utara yakni pembuatan kamus buku bahasa Sasak sebesar Rp 100 juta juga ikut dihapus. “Untuk pengadaan motor dan mobil di SKPD memang menjadi kebutuhan OPD baru. Tetapi masih ada belanja yang lebih prioritas untuk kebutuhan masyarakat sehingga pengadaan motor dan mobil dihapus,a�? tandasnya.

Setelah Banggar membacakan laporannya, lima fraksi yang ada di DPRD Lombok Utara pun membacakan pandangan akhirnya. Secara keseluruhan seluruh fraksi yang ada di DPRD menyetujui laporan Banggar tersebut ditetapkan menjadi APBD Lombok Utara 2017.

Namun seluruh fraksi tetap memberikan beberapa masukan. Seperti yang disampaikan pandangan akhir gabungan Fraksi Merah Putih dan Fraksi PKN yakni meminta eksekutif lebih matang dalam mempersiapkan KUA-PPAS di tahun-tahun mendatang sesuai dengan prioritas kebijakan yang tertuang dalam RPJMD dan RPJP Kabupaten. “Untuk hibah dan bansos serta belanja barang yang diserahkan ke masyarakat harus mempedomani peraturan yang berlaku,a�? ujar juru bicara gabungan Fraksi PKN dan Fraksi Merah Putih Artadi.

Sementara itu, Fraksi Hanura mengatakan jika mengacu pada aturan yang berlaku maka RAPBD 2017 sehingga tidak sinkron dengan KUA-PPAS. Sehingga apa yang dijadikan pedoman penyusunan RAPBD. Bahkan Fraksi Hanura menilai RAPBD 2017 adalah RAPBD terkacau dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mulai dari tidak sesuai KUA-PPAS, draf yang berbeda-beda, hingga program kegiatan yang tidak terencana dengan baik. Tetapi malah banyak program dadakan untuk menyukseskan keinginan kelompok tertentu.

Juru bicara Gabungan Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar Galuh Nurdiyah juga memberikan sejumlah catatan. Mereka meminta Pemkab agar tetap konsisten mengikuti KUA-PPAS untuk tahun berikutnya.

Ditambahkannya, gabungan Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar menilai pengerjaan proyek di sektor pariwisata yang dibuat dalam kegaiatan-kegiatan kecil menimbulkan kesan adanya bagi-bagi jatah proyek kepada rekanan lokal. “Ini harusnya tidak dicantumkan sebagai alasan membentuk paket-paket kecil yang akhirnya berimbas pada kualitas pengerjaan yang kurang baik,a�? tandasnya. (puj/r7)

Berita Lainnya

Masih Banyak Warga Loteng Buang Air Besar Sembarangan

Redaksi LombokPost

Pemkab dan ITDC Raih Penghargaan ISTA

Redaksi LombokPost

Ahli: Penangkapan Muhir Bukan OTT

Redaksi LombokPost

Pola Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf Serupa

Redaksi LombokPost

Kades Jangan Alergi Diperiksa!

Redaksi LombokPost

Surya Paloh Road Show ke Lombok

Redaksi LombokPost

Lima Spa Abal-Abal Ditertibkan

Redaksi Lombok Post

Suka Duka Mahasiswa Bumi Gora Menuntut Ilmu di Benua Biru (2)

Redaksi Lombok Post

Bunuh Diri kok Hobi

Redaksi Lombok Post