Lombok Post
Praya

Studi LARAP Dam Mujur Dievaluasi

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng HL Rasyidi

PRAYA – Kendala program studi land acquisition resettelement action plan (Larap) Dam Mujur di Desa Kelebuh, Praya Timur Lombok Tengah (Loteng) akan di evaluasi kembali. Dalam waktu dekat ini, Pemkab akan bertemu dengan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) dan pemerintah provinsi, guna membicarakan permasalahan yang selama ini terjadi.

a�?Dengan harapan, kita ada satu kesepahaman dan langkah,a�? kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng HL Rasyidi, kemarin (15/12).

Ia tidak ingin, kendala Larap di lima dusun di Desa Kelebuh tersebut, berlarut-larut. Untuk menyelesaikannya, butuh kerja sama semua pihak, tidak bisa serta merta diserahkan ke Pemkab sendiri. Apalagi, permasalahan itu datangnya dari BWS. Lalu, Pemkab pun melanjutkan pekerjaan yang dimaksud.

Sayangnya, kata Rasyidi di tengah perjalanan pekerjaan, Pemkab justru mengalami berbagai kendala. Sudah dua kali Wakil Bupati Lalu Pathul Bahri turun ke Desa Kelebuh, baik resmi maupun tidak resmi. Belum lagi dari jajaran Dinas PU dan ESDM, serta pejabat Pemkab lainnya. Namun belum membuahkan hasil.

Hal itu terjadi, menurut Rasyidi karena belum adanya kesepahaman dan pengertian dari masyarakat. Khususnya, menyangkut tuntutan tentang, berapa harga lahan, siapa yang bertanggungjawab dan dimana warga direlokasi. a�?Siapa pun pejabat, tidak akan berani menjawab tuntutan itu, baik lisan maupun tulisan. Karena, Larap saja belum selesai,a�? kata Rasyidi.

Kecuali, lanjut pria asal Desa Mangkung tersebut, studi Larap selesai, kemudian Amdal dilaksanakan. Lalu, tim appraisal turun melakukan perhitungan, maka tuntutan yang dimaksud akan dijawab secara gamblang. Begitu pula sebaliknya. a�?Ingat, ini proyek pusat. Bukan Pemkab, apalagi provinsi,a�? tekan Rasyidi.

Pernyataan itu disampaikan, diakui Rasyidi untuk menjawab aksi demonstrasi yang dilaksanakan para pemuda desa, yang mengatasnamakan dirinya datang dari Kecamatan Praya Timur, Pujut dan Praya Barat, kemarin (14/12) di kantor bupati dan gedung DPRD Loteng.

Kendati demikian, pihaknya tidak mau banyak berdebat. Untuk itulah, satu-satunya solusi yaitu, semua pihak yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pembangunan dam Mujur harus bertemu. Tujuannya, menyatukan kesepahaman dan langkah, dalam menyelesaikan kendala Larap.

a�?Kita ingin menawarkan ke BWS dan provinsi, agar dibentuk tim percepatan pembangunan dam Mujur, secepatnya. Tidak bisa ditunda-tunda lagi,a�? kata Rasyidi.

Tim itulah, tambah Rasyidi yang akan mengawal kebijakan dan anggaran pembangunan dam Mujur, dari tingkat pusat hingga daerah. Termasuk, berurusan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtimas) di lokasi pembangunan dam Mujur. a�?Prinsipnya, Larap menjadi urusan wajib. BWS harus bertanggungjawab, tidak boleh lepas tangan begitu saja,a�? tegas Wakil Ketua DPRD Loteng Ahmad Ziadi, terpisah.(dss/r2)

Berita Lainnya

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Kadis Baru Ditugaskan Perangi Calo

Redaksi LombokPost

PT Angkasa Pura I Salurkan Dana Pinjaman Mitra Binaan

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost