Lombok Post
Tanjung

Pemkab Lombok Utara Memang Top!

PENYUMBANG PAD: Tampak wisatawan mancanegara sedang berjalan-jalan di Gili Trawangan beberapa waktu lalu. Sektor pariwisata menjadi pendongkrak target PAD 2016 bagi Pemkab Lombok Utara

TANJUNG – Jelang akhir tahun, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Lombok Utara melebihi target. Tahun 2016, pemkab menargetkan PAD Rp 115 miliar lebih. Saat ini realisasi PAD sudah mencapai Rp 124 miliar. a�?Kenaikannya Rp 9,32 miliar, hingga akhir tahun diprediksi bisa naik Rp 10 milar,a�? ujar Kabid Pendapatan DPPKAD Lombok Utara Vidi Ekakusuma, kemarin (16/12).

Dijelaskan, sumbangan terbesar kenaikan PAD ini dari sektor pariwisata, khususnya pajak hotel dan restoran. Apalagi dengan digalakkannya wisata halal, otomatis A�mendongkrak kesadaran pengusaha hotel dan restoran membayar pajak. a�?Geliat pariwisata di Lombok Utara semakin mendongkrak sektor usaha pariwisata,a�? katanya.

Sementara tahun 2017, PAD ditargetkan sebesar Rp 135 miliar. Terkait ini, Vidi mengatakan target itu bisa tercapai. Hal ini jika melihat potensi pajak lain yang bisa mendongkrak capaian PAD pada 2017. a�?Kita juga akan dongkrak dari PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), kita sudah lakukan pemuktahiran data khususnya di wilayah tiga gili,a�? ungkapnya.

Dengan adanya pemuktahiran data ini diharapkan target PAD bisa terdongkrak. Untuk 2016 sendiri, PBB menyumbangkan PAD sebesar Rp 5 miliar. Kemudian pada 2017 dari sektor PBB ditargetkan naik menjadi Rp 8 miliar. a�?Tren PBB ini semakin meningkat dari tahun ke tahun,a�? cetusnya.

Lebih lanjut, Vidi mengungkapkan, pihaknya mendapatkan masukan dari wakil bupati terkait upaya peningkatan PAD. Salah satunya pemasangan CCTV di pintu-pintu masuk sumber retribusi. a�?Tujuannya untuk meningkatkan pengawasan dari sektor pariwisata ini,a�? tandasnya.

Ke depan, pihaknya juga akan menggunakan chip untuk memantau pajak dari restoran maupun hotel. a�?Kita juga akan mengarah ke sana (pemakaian chip),a�? katanya.

Dalam hal analisis potensi PAD, pemkab sementara ini menggunakan pihak ketiga yakni dari Unram untuk sektor PBB. Sementara untuk pajak restoran dan hotel akan dilihat efisiensi terlebih dulu. a�?Pihak ketiga juga sepertinya perlu,a�? pungkasnya. (puj/r7)

Berita Lainnya

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost