Lombok Post
Kriminal

FKD Loteng Cegah Kades Masuk Penjara

PERHITUNGAN SUARA: Kades Aikmual, Praya Lombok Tengah Asrorul Hadi, saat melaksanakan perhitungan suara Musda FKD Loteng di Gedung PKK, kemarin (18/12).

PRAYA – Hasil Musyawarah Daerah (Musda) Forum Kepala Desa (FKD) Lombok Tengah (Loteng), akhirnya memenangkan Kades Nyerot, Kecamatan Jonggat Sahim sebagai ketua. Salah satu program utamanya sebagai Ketua FKD, Sahim ingin menekan jumlah Kades Loteng yang masuk penjara karena terseret kasus pidana.

a�?Caranya, dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Itu saja kuncinya, tidak ada yang lain,a�? kata Sahim, kemarin (18/12) di gedung PKK.

Langkah itu, diakui Sahim yang tidak pernah dilakukan para pengurus FKD sebelumnya. Mereka cendrung apatis dan tidak peduli ketika ada kades terjerat kasus hukum. Terbukti, sejak Tim Pengawal dan Pengaman Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D), tidak ada satu pun pemerintah desa yang menjalankannya.

Padahal, menurut Sahim TP4D itu cukup penting, dalam meminimalisir kesalahan pengelolaan anggaran di tingkat desa. Karena, jaksa melakukan pendampingan, dari awal pencairan anggaran pembangunan desa, sampai proses pertanggungjawabannya.

a�?Program yang satu itu, dalam waktu dekat akan dimulai dari seluruh desa di Kecamatan Jonggat,a�? katanya.

Sebelum diterapkan, pihaknya akan meminta kepolisian, jaksa, Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) menggelar sosialisasi terlebih dahulu. Itu disiapkan, karena desa benar-benar tidak mengetahui manfaat dari TP4D tersebut.

a�?Inilah kesalahan pengurus FKD sebelumnya,a�? sindir Sahim.

Kendati demikian, kata Sahim kekurangan dan kelebihan pada pengurus FKD sebelumnya, menjadi evaluasi perbaikan pada kepengurusannya kedepan. Khususnya, menyangkut advokasi para kades yang terjerat kasus hukum.

Advokasi yang dimaksud, terangnya bukan berarti pengurus FKD akan menyiapkan pengacara atau meminta bantuan hukum kepada Pemkab. Bagi Sahim, tidak ada masalah yang sulit dan rumit di dunia ini, yang tidak bisa diselesaikan dengan cara komunikasi dan koordinasi.

Lagi-lagi, tekan Sahim komunikasi dan koordinasi itu bukan berarti ada embel-embel materi. Melainkan, murni pendampingan, arahan dan petunjuk mana yang melanggar aturan hukum dan tidaknya. Hal itu dimulai dari pengelolaan anggaran pembangunan desa yang transparan.

Bila perlu, saran Sahim seluruh kades memasang papan pengumuman menggunakan, di depan kantor desanya masing-masing. Isinya tentang, rincian penggunaan anggaran.

a�?Mohon seluruh elemen masyarakat mengawasi kebijakan dan keputusan kami. Jika salah, tegur dan laporkan,a�? seru ketua FKD terpilih periode 2017-2019 tersebut.

Sementara itu, Kepala Kejari Praya Feri Mupahir membenarkan bahwa, sampai saat ini tidak ada satu pun desa yang memanfaatkan program TP4D. Akibatnya, ada beberapa desa yang terjerat kasus hukum, gara-gara kesalahan pengelolaan anggaran desa.

A�a�?Kami berharap, kedepan desa-desa mulai menerapkannya,a�? kata Feri, terpisah.

Sampai saat ini juga, tambah Feri kades yang dilaporkan ke jaksa berjumlah 18. Sebelum dilakukan penyelidikan, pihaknya menyerahkan persoalan yang ada di internal Pemkab, melalui audit investigasi Inspektorat. Jika ditemukan kerugian negara cukup signifikan, maka proses hukum dilanjutkan. a�?Begitu pula sebaliknya,a�? katanya.(dss/r2)

Berita Lainnya

Buron Pembegalan Wisatawan Tertangkap di Sekotong

Redaksi LombokPost

Lagi, Pelajar di Lombok Tengah Terseret Kasus Narkoba

Redaksi LombokPost

Ombudsman RI Pantau Kasus Buku Kemenag

Redaksi LombokPost

Dana Rehabilitasi Sekolah Melonjak Rp 1,2 Miliar

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Gubernur Yakin Kemampuan Brimob

Redaksi LombokPost

Polda Kantongi Data Baru Kasus Pengadaan Buku Madrasah

Redaksi LombokPost

Berkas Banding Merger BPR Dilimpahkan

Redaksi LombokPost

Utamakan Langkah Preventif

Redaksi LombokPost