Lombok Post
Metropolis

Tinggal 18 Hektare Belum Tuntas

Kapolda NTB Brigjen Pol Umar Septono

MATARAM – Proses penyelesaian lahan di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika menemui titik terang. Satu per satu warga mau menerima dana kerahiman yang akan diberikan pemerintah. Dari 109 hektare luas lahan yang dipersoalkan, 90 hektare diantaranya diklaim pemerintah sudah tuntas. Sisanya tinggal 18 hektare masih bertahan.

Kapolda NTB Brigjen Pol Umar Septono mengatakan, secara teknis penyelesaian dengan warga di lapangan ditangani Pemda Kabupaten Lombok Tengah. Mereka yang lebih paham permasalahannya di tingkat masyarakat.

Tim sendiri menargetkan, persoalan ini tuntas bulan ini. Tapi patokan itu tidak bisa terlalu baku, karena harus berhadapan dengan masyarakat. Akan Tetapi dengan sebagian besar sudah mau menerima bayaran tersebut, sedikit melegakan pemerintah. Hanya ada beberapa warga yang masih menuntut harga mahal. Di sisi lain pemerintah tidak punya uang banyak untuk itu. Dana yang tersedia hanya Rp 4,5 juta per are dari pusat. a�?Ini uang kerahiman, bukan ganti rugi karena itu tanah negara,a�? tegasnya, Jumat (16/12).

Kapolda berharap semua pihak sama-sama saling memahami. Karena ini adalah untuk kepentingan pembangunan. Jika sebagian besar bisa menerima, menurutnya kenapa yang lain tidak bisa. Jika warga tidak mengambil uang kerahiman saat ini, maka warga bisa merugi. Sebab percuma warga bertahan, karena ke depan semua kawasan tersebut akan dimanfaatkan oleh PT ITDC. Sehingga lahan tersebut tidak akan bisa dimanfaatkan pihak lain.

Sementara itu, Komisaris PT ITDCA� Lalu Gita Aryadi mengatakaan, dalam hal ini Pemda Lombok Tengah telah membentuk tim lapangan yang bertugas memerifikasi lahan di lokasi tersebut. Hasil verifikasi kemudian dilaporkan kepada tim percepatan penyelesaian lahan yang diketuai Polda NTB, Danrem 162/WB, dan lainnya. a�?Jadi yang menerima dokumen-dokuman adalah bupati Lombok Tengah,a�? jelasnya.

Hasil verifikasi Pemda Lombok Tengah ini juga akan kembali dicek oleh tim, dan seterusnya. Sehingga bila semua proses itu sudah selesai maka baru terakhir dilakukan pembayaran. Menurutnya, jika tanpa Instruksi Presiden (Inpres) sudah bisa selesai, maka tidak ada masalah bila Inpres tidak diterbitkan. Terkait beberapa pejabat dan dewan yang diduga memiliki lahan di lokasi tersebut ia mengaku harus memerifikasi informasi tersebut.

Proses pembangunan sendiri sudah mulai dilakukan seperti Hotel Fullmoon yang sudah melakukan ground breaking. Kemudian juga akses jalan sudah dibangun. Tapi ada kendala karenaA� proyek penataan dan jalan pantai kuta gagal kontrak. Disebabkan kontraktor mundur karena tidak sanggup. Setelah gagal dan dibuka lagi, kini sudah ada penawar baru lagi untuk proyek di 2016. (ili/r7)

Berita Lainnya

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Bikin Menu Nasiq Lobi Hingga Manuq Sebur Saus Lebui

Redaksi LombokPost

Ayo, Keruk Sungai Ancar!

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Harus Nabung Stok Sabar

Redaksi LombokPost

Pol PP Mengeluh Lagi

Redaksi LombokPost

Evi: Kasihan Pak Sudenom

Redaksi LombokPost

Yang Lolos TKD Jangan Senang Dulu!

Redaksi LombokPost

Sekolah Sesak, ABK Terdesak

Redaksi LombokPost