Lombok Post
Praya

Anggap Jaksa Lamban, Warga Mengadu ke KPK

HARING: Perwakilan pemuda Desa Mantang, Batukliang Lombon Tengah saat dengar pendapat di Gedung DPRD setempat, kemarin (20/12).

PRAYA – Sejumlah warga mengaku telah melaporkan dugaan korupsi di Desa Mantang, Batukliang Lombok Tengah (Loteng) ke Komisi Pemberanasan Korupsi (KPK). Itu dilakukan, karena warga desa setempat merasa tidak percaya dengan sikap dan langkah hukum yang dijalankan Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya dan Inspektorat.

“Laporan yang saya layangkan itu, siap saya pertangungjawabkan dimata hukum,” kata koordinator aksi H Faozan Azima, kemarin (20/12) saat menggelar hearing di ruang Banmus DPRD setempat.

Jika ada yang salah, pihaknya siap menerima konsekuensi. Karena, bagaimana pun caranya, pemerintah Desa Mantang harus diselamatkan. Apalagi, nilai dugaan korupsi yang dilakukan kepala desa (kades) bersangkutan cukup besar, mencapai Rp 300 juta lebih.

Dana itu, kata Faozan diperoleh dari alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) sejak tahun 2013 lalu, hingga tahun 3015.

“Mohon dewan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), ikut mengawal dan membantu,” ujarnya.

Dihadapan Anggota Komisi II DPRD Loteng Supriadi, Anggota Komisi IV TGH Jamaluddin dan Kepala BPMD Lalu Arif Munandar. Faozan mengatakan, sudah beberapa kali melaporkan dugaan korupsi di desanya itu dilaporkan ke jaksa. Namun, tidak ada langkah nyata untuk menyelesaikannya. “Yang ada, malah saya yang dilaporkan dan saya dijebloskan ke penjara,” katanya.

“Beberapa minggu lalu, kami sudah melaporkan kasus desa ini ke Inspektorat. Tapi, lagi-lagi tidak ada kejelasan,” sindirnya.

Senada dikatakan warga desa lainnya, Baiq Sri Arianingrum. Ia menambahkan, sampai saat ini pemerintah desa enggan memasang papan pengumaman pengelolaan anggaran pembangunan desa, tidak ada asas transparansi dan akuntabel. Sehingga, patut dicurigai. “Kalau tidak percaya, silahkan cek langsung,” katanya, singkat.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPRD Supriadi berjanji akan mengawal laporan yang dimaksud sampai tuntas dan sampai ada kejelasan, apakah kades bersangkutan benar melakukan dugaan korupsi atau tidak. “Kita tunggu saja,” katanya. “Saya minta, aparatur pemerintah Desa Mantang lebih terbuka lagi,” saran Supriadi.

Hal yang sama dikatakan Kepala BPMD Loteng Lalu Aris Munandar. Dikatakannya,A� setiap pemimpin akar rumput berkewajiban mengelola anggaran pembangunan desanya secara terbuka, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Jika itu yang dilakukan, maka wajar saja ada beberapa desa yang mempermasalahkan aparatur desanya masing-masing.

“Berbicara Desa Mantang, kami tidak mau mengintervensi terlalu jauh. Tapi, kami akan melakukan pembinaan dan pengawasan,” kata Aris.(dss/r2)

Berita Lainnya

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Kadis Baru Ditugaskan Perangi Calo

Redaksi LombokPost

PT Angkasa Pura I Salurkan Dana Pinjaman Mitra Binaan

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost