Metropolis

Dinas PU “Angkat Tangan”

MATARAM – Pemintaan agar lelang proyek 2017 lebih awal masih sulit dipenuhi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov NTB. Meski pemerintah pusat membolehkan tender sejak 2016, tapi kenyataanya pemda belum siap untuk melaksanakannya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB Wedha Magma Ardhi mengatakan, pihaknya akan mengusahakan agar tender proyek lebih awal. Saat ini pihaknya sedang menyusun dokumen yang diperlukan untuk melakukan lelang. Tapi dengan situasi saat ini, menurutnya tidak mungkin bisa melakukan tender bulan Desember.

a�?Kalau lihat perkembangan, tidak bisa,a�? katanya, kemarin (20/12).

Wedha menyebutkan, jumlah proyek yang akan ditender PU tahun 2017 kurang lebih Rp 1 triliun. Terdiri dari proyek infrastruktur percepatan Rp 650 miliar, proyek jalan prime Rp 150 miliar, DAK Rp 95 miliar untuk perbaikan jalan dan irigasi, termasuk proyek-proyek yang ada di Cipta Karya SDA.

Terkait seringnya proyek molor hingga akhir tahun ia mengatakan, Dinas PU akan berusaha semua selesai tepat waktu. a�?Kita berusaha tidak sama seperti tahun lalu,a�? katanya.

Terpisah Ketua Komisi IV DPRD NTB H Wahidin mengatakan, harapan dewan dengan pemerintah pusat sama. Artinya, mana proyek yang sudah bisa dilelang maka segera harus ditender agar bisa mencapai target dan tidak terburu-buru pengerjaanya. a�?Langkah-langkah taktis itu perlu dimulai, minimal awal Januari,a�? katannya.

Menurutnya SKPD bisa melakukan percepatan tender proyek, tapi tetap harus sesuai aturan serta perencanaan dipersiapkan dengan matang. “Jangan sampai cepat-cepat tapi perencanaannya tidak matang,” pesannya.

Ditambahkan, A�semua aspek harus dipersiapkan dengan baik, cepat, tepat dan mencapai target pembangunan. Jika tender dilakukan Juni-Juli maka dikhawatirkan penyelesaian proyek juga akan tidak baik. a�?HarapanA� kita bulan Oktober itu sudah harus selesai, tuntas,a�? tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) NTB Taukhid mengatakan, pihaknya siap membantu pemda bila ada kendala dalam mempercepat pelaksanaan anggaran. Menurutnya hal itu sangat mungkin dilakukan. Tapi selama ini, pemerintah jarang meminta bantuan kepada kantor direktorat jenderal perbendaharaan. a�?Kalau pemda sendiri belum (minta bantuan) tapi kami membuka diri dan siap menerima konsultasi dan sebagainya,a�? ujar Taukhid.

Ia mengatakan, jika pemda sudah menetapkan APBD di Desember itu berarti awal yang baik. Tapi jika ditetapkan pada Januari maka hal itu akan membuat semua pekerjaan molor. Dan bila Desember sudah ditetapkan, berati awal tahun pengerjaan proyek sudah bisaA� dilakukan. a�?Harusnya tidak ada masalah,a�? katanya.

Taukhid memastikan, dana transfer pusat ke daerah pasti selalu tepat waktu diberikan, sehingga seharusnya tidak ada alasan pengerjaan molor karena dananya dikirim tepat waktu.

Tahun 2017, jumlah dana transfer dan dana desa ke Pemprov NTB dan semua kabupaten/kota senilai Rp 15,2 triliun. Sementara untuk dana transfer daerah tahun 2016, ia menargetkan hingga Desember ini bisa terealisasi hingga 95 persen, dan data terbaru sudah mencapai angka 80 persen yang terealisasi. (ili/r7)

Related posts

Kampung-Kampung Penuh Warna

Redaksi Lombok Post

Terkait Proyek Jembatan Mangkrak, Suryadi a�?Bentengia�? Tiga Nama

Redaksi Lombok Post

Investasi Kian Pede

Redaksi Lombok post