Politika

Hamja-Johan Siap Mundur

MATARAM – Anggota Komisi II DPRD NTB H Hamja menilai PKPU 9/2016 sangat tidak adil. Karena anggota DPR, DPD, dan DPRD yang hendak mencalonkan diri di Pilkada diwajibkan mengundurukan. Sementara kepala daerah yang juga jabatan politik tak diharuskan mundur. a�?Itu namanya tak adil, padahal sama-sama jabatan publik,a�? kata Hamja, kemarin (20/12).

Seperti diketahui, dalam PKPU 9/2016 hanya memberikan hak cuti kepada kepala daerah yang maju menjadi Gubernur, Wakil Gubenur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama masih dalam satu provinsi. Sedangkan yang lain, diharuskan mundur dari jabatan sejak ditetapkan sebagai apsangan calon. a�?Apa iya kita saja yang mundur,a�? tambahnya.

Meski demikian, dia mengaku siap mundur jika akan maju di Pilbup Lombok Timur 2018. a�?Sangat siap mundur,a�? tukas politisi Gerindra iini.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi III DPRD NTB H Johan Rosihan. Politisi PKS juga siap mundur jika nanti maju di Pilgub NTB 2018. a�?Sebagai bakal calon wakil gubernur, saya sangat serius dan siap mundur,a�? tegasnya. (ewi/r7)

Related posts

Miq Muji Berharap Ahyar-Mori Bisa AMAN-kan NTB

Redaksi Lombok Post

Janji AMAN untuk Pemerataan Pembangunan di Pulau Sumbawa

Redaksi Lombok Post

Ali-Sakti Pertama Jalani Tes Kesehatan

Redaksi Lombok Post