Lombok Post
Kriminal

Jaksa Banding, Syahrullah Juga Banding

BANDING; Penasihat hukum terdakwa Syahrullah, Syarifuddin Lakuy (kiri) didampingi penasihat hukum lainnya Deddy Cahyadi di Pengadilan Tipikor, kemarin (20/12).

MATARAM – Kasus dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Asisten I Pemkot Bima Syahrullah berlanjut di Pengadilan Tinggi (PT) Mataram. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Bima keberatan atas hukuman terdakwa.

Sebelumnya, hakim menghukum Syahrullah, 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Sementara, JPU menuntut terdakwa 7 tahun 6 bulan penjara. Terkait hal ini penasihat hukum Syahrullah, Syarifuddin Lakuy memastikan kliennya akan banding.

a��a��Kita banding. Itu hasil keputusan tim penasihat hukum,a��a�� kata didampingi penasihat hukum lain Deddy Cahyadi di Pengadilan Tipikor Mataram, kemarin(20/12).

Dia menegaskan, kliennya memutuskan menempuh jalur hukum lain karena jaksa sudah resmi banding. Namun, untuk mengajukan banding itu pihaknya diberikan waktu selama tujuh hari pascaputusan di Pengadilan Tipikor Mataram.

a��a��Kalau jaksa sudah resmi banding,a��a�� terang dia.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, klienya juga akan berusaha mengembalikan kerugian keuangan negara. Pembayarannya akan dilakukan secara bertahap.

a��a��Selain banding , kami juga akan kembalikan kerugian negara,a��a�� akunya.

Sementara, JPU Lalu Muhammad Rasydi menegaskan, alasan banding karena vonis yang diberikan majelis hakim jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa.

Diketahui, saat pengadaan tanah bergulir Syahrullah menjabat mantan Asisten I Pemerintah Kota Bima. Kala itu, pemkot membeli lahan pada tahun 2013 seluas 20,7 are. Anggaran yang dihabiskan untuk pengadaan lahan Rp 685 juta.

Pengadaan itu bermasalah dan merugikan negara. Untuk itu, Polres Bima Kota menyelidikinya dan akhirnya menetapkan Syahrullah sebagai tersangka.

Polisi juga telah menyita tiga petak tanah Pemkot Bima. Lokasinya di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima. Sementara, kerugian negara akibat pengadaan lahan ini Rp 650 juta. Angka itu berdasarkan hasil perhitungan dari BPKP RI Perwakilan NTB. (dit/jlo/r2)

Berita Lainnya

Ombudsman RI Pantau Kasus Buku Kemenag

Redaksi LombokPost

Dana Rehabilitasi Sekolah Melonjak Rp 1,2 Miliar

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Gubernur Yakin Kemampuan Brimob

Redaksi LombokPost

Polda Kantongi Data Baru Kasus Pengadaan Buku Madrasah

Redaksi LombokPost

Berkas Banding Merger BPR Dilimpahkan

Redaksi LombokPost

Utamakan Langkah Preventif

Redaksi LombokPost

Absen Kerja, Sukatra Ditemukan Tak Bernyawa

Redaksi LombokPost

Tilang Menurun, Laka Lantas Meningkat

Redaksi LombokPost