Metropolis

Martawang Bisa Bergeser

MATARAM – Isu mutasi, promosi, dan demosi semakin panas. Kasak-kusuk pejabat resah dan harap-harap cemas, banyak terdengar.

Tanggal 31 Desember, seakan menjadi momok. Sebab, di tanggal itulah, nasib sejumlah pejabat di Pemkot Mataram akan ditentukan.

Sejarah mutasi, sepertinya masih membuat banyak pejabat trauma. Meski Pemkot Mataram sejauh ini tidak pernah menonjobkan pejabat, namun bukan tidak mungkin dalam mutasi kali ini sejarah baru bakal tercipta.

Sebab, Pemkot Mataram di periode kedua Ahyar-Mohan (Aman) beberapa kejutan sudah terjadi. Diantaranya, lengsernya Sekda Makmur Said setelah sepuluh tahun menjabat.

Dan, naiknya Effendi Eko Saswito sebagai sekda menggantikan Makmur, membuat peta menjadi berubah 180 derajat. “Tapi kita berharap, itu tidak dibawa ke proses mutasi nanti,a�? kata Pengamat Politik Senior Darmansyah.

Faksi politik di dalam pemkot menurutnya tidak banyak berubah. Hanya saja, kali ini salah satu kubu (pejabat yang dulu berlindung di balik Makmur Said), dinilai sedang berupaya mencari perlindungan baru.

Tidak tanggung-tanggung gerbong ini muai mencuri hati Wali Kota H Ahyar Abduh. a�?Iya betul. Tapi kita berharap ini disudahi (pertikaian antar kubu). Jika menginginkan pemerintahan yang bersih dan benar-benar untuk rakyat,a�? ujarnya.

Sebenarnya, beberapa waktu lalu ada momen pertemuan menarik. Tepatnya hari Selasa (13/12) lalu. Ahyar masuk ke ruangan Eko. Untuk membahas grand design mutasi.

Uniknya pertemuan ini, tanpa dihadiri Wakil Wali Kota H Mohan Roliskana. Pertemuan ini pun memunculkan banyak spekulasi dan interpretasi.

Menanggapi itu, Darmansyah menegaskan memang idealnya membahas persoalan besar sebaiknya bersama-sama. Dengan melibatkan banyak pihak. Apalagi urgensi mutasi menyangkut masa depan Kota Mataram.

a�?Kita tidak tahu ada apa dibalik pertemuan (ekslusive) itu ya. Tentu hanya mereka (Ahyar dan Eko) yang tahu persis. Tapi seharusnya melibatkan wakil wali kota juga. apalagi untuk persoalan besar,a�? ujar Darmansyah.

Ia menambahkan orang-orang bisa bebas mengartikan itu. Termasuk itu langkah wali kota, mengamankan pejabat yang kini berusaha berlindung di baliknya. Apalagi, sebagai pemegang keputusan tertinggi, wali kota dinilai punya kewenangan menempatkan orang yang diinginkannya. Termasuk mereka yang memiliki perbedaan prinsip dengan wakil wali kota dan sekda.

a�?Semoga ini bukan indikasi pecahnya dua kubu kepala daerah,a�? harapnya.

Sebab, jika itu yang terjadi, dikhawatirkan keputusan yang dilahirkan cenderung subjektif. Sehingga perdebatan siapa yang layak menduduki jabatan apa, bisa meruncing dan sengit.

Inilah yang berpotensi memunculkan a�?Matahari Kembara��. Sebuah istilah politik, menggambarkan adanya pertarungan kepentingan antara dua kutub.

Karena itu, mengindari spekulasi lebih liar dari orang luar dan dalam pemerintahan, pertemuan membahas mutasi kedepan, harus melibatkan semua pihak.

Utamakan Peningkatan Pelayanan

Darmansyah mendorong, mutasi besar-besaran 31 Desember nanti bisa bermakna misi memberikan perubahan besar pada pelayanan pemerintah. Bukan dalam arti sempit, hanya menyelamatkan pejabat yang kehilangan kepala dengan naiknya Eko sebagai sekda.

a�?Apalagi semua daerah di Indonesia saat ini sedang berlomba-lomba mewujudkan model pemerintahan ideal. Saya fikir Pak Ahyar punya motivasi serupa, mewujudkan Kota Mataram lebih baik,a�? sambungnya.

Maka langkah bijak yang bisa dilakukan Ahyar merangkul pihak-pihak yang berbeda prinsip dan pandangan. Lalu melakukan penyegaran mesin birokrasi. Sebaiknya tidak hanya mengandalkan orang-orang lama, atau mereka yang tengah mencari perlindungan dan a�?mukaa�� di depannya.

“Pelayanan publik pemerintah jika tidak mau dianggap tidak ada perubahan, kepala daerah harus berani, memilih orang baru dengan ide dan kreativitas yang segar,a�? ulasnya.

Tidak penting dari kubu dan kelompok mana pejabat itu. Tetapi semua harus dinilai secara objektif.

Jika hanya bertumpu pada pejabat lama, ia menilai sulit bagi wali kota, melakukan perubahan besar.

Baginya, inilah momentum tepat. Mengingat Ahyar juga punya ambisi maju bertarung di Pilgub 2018. Maka, kepuasan publik dan kinerja nyata, sangat berpengaruh pada elektabilitasnya nanti.

a�?Mari berfikir tentang kota yang lebih baik,a�? tandasnya.

Sementara itu, Sekda Kota Mataram Effendi Eko Saswito sebelumnya mengatakan Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai amanat Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016, masih jadi PR yang dikerjakan saat ini. Pembahasan belum sama sekali masuk ke orang-perorang yang layak menduduki jabatan tertentu.

a�?Belum bahas itu. Ingat keputusan tertinggi ada di Pak Wali. Kalau beliau sudah tanda tangan,a�? tegasnya.

Namun dimintai komentar terkait banyaknya persoalan selama ini di kota apakah bisa menjadi acuan pejabat untuk digeser, Eko mengatakan bisa saja. Ia menggaris bawahi, perlunya perbaikan sistem pemerintahan. Karena itu, dibutuhkan orang-orang tepat mengisi jabatan tertentu.

a�?Kinerja, hasil assessmen dan pansel nanti tetap jadi acuan kita melakukan mutasi dan promosi,a�? tegasnya.

Nama Pejabat Mulai Berseliweran

Kendati terkesan masih adem ayem, penelusuran Lombok Post mendapati sejumlah nama yang sudah mulai berseliweran. Nama-nama itu disebut-sebut berpeluang besar mendapat posisi baru yang strategis.

Mengacu Perda Kota Mataram 15/2016 terkait pembentukan dan susunan perangkat daerah, ada sejumah SKPD baru yang bakal terbentuk. SKPD tersebut nantinya bakal dipimpin pejabat definitif setelah gerbong mutasi dilaksanakan.

Namun, penelusuran Koran ini mendapati sudah ada sejumlah pejabat yang ditunjuk menjadi Plt untuk dinas-dinas baru tersebut. Hal itu harus dilakukan karena, Plt dibutuhkan setidaknya untuk menandatangani Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) untuk anggaran 2017. a�?Supaya anggaran 2017 bisa segera digunakan, makanya sudah tunjuk Plt,a�? kata sumber internal pemkot.

Nama-nama tersebut diantaranya, Kadis Pertamanan HM Kemal Islam menjadi Plt di SKPD baru bernama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ada juga Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) H Syaiful Mukmin menjabat Plt Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, serta Kepala Bappeda L Martawang menjabat Plt Badan Penelitian dan Pengembangan.

Satu lagi posisi yang cukup strategis adalah Badan Keuangan Daerah. Badan bertipe A yang melaksanakan fungsi penunjangan keuangan itu merupakan gabungan dari sebagian Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan sebagian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Uniknya, baik HM Syakirin Hukmi, pimpinan Dispenda maupun Yance Hendra pimpinan BPKAD tak menjadi pilihan utama.

Sumber Lombok Post tersebut justru menyebut nama Asisten Administrasi Umum Hj Baiq Evi Ganevia. a�?Para Plt inilah yang paling berpeluang menduduki posisi kadis di SKPD itu,a�? kata sumber tersebut.

Lombok Post lantas mencoba mencari kebenaran informasi tersebut melalui Kepala BKD Hj Dewi Mardiana. Menurutnya proses penggodokan rencana mutasi belum sampai pada nama siapa pun. Dia juga membantah adanya Plt untuk dinas-dinas baru tersebut. a�?Tidak ada itu,a�? kilahnya.

Namun pernyataan Dewi terpatahkan setelah Kepala BPM Kota Mataram H Syaiful Mukmin membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakanA� sejak beberapa waktu lalu, ia sudah diperintahkan untuk mulai melakukan penyusunan anggaran 2017 sesuai KUA PPAS Pemkot Mataram. a�?Sudah ada surat tugas dari kepala daerah,a�? ujarnya jujur.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang menyandang status tipe A lanjut Syaiful bakal diisi empat kabid dan 15 kasi. Ketika ditanya apakah ini menjadi sinyal dia akan menduduki posisi tersebut secara permanen nantinya, ia mengatakan tak tahu pasti.

BPM Mataram yang kini dipimpinnya memang akan dihapus kelak. Namun perihal kepastiannya, ia menyerahkan sepenuhnya pada kepala daerah. a�?Saya tak tahu pasti, bisa ya bisa tidak,a�? jawabnya.

Wawali Dilibatkan

Sementara itu, Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana yang jarang terpantau ikut membahas soal mutasi hanya tersenyum saat ditanyai soal beberapa nama. Mohan hanya memastikan jika dirinya dilibatkan dalam membahas pejabat-pejabat yang pantas menduduki jabatan tertentu.

a�?Kan ndak harus formal begitu (walau jarang terlihat ikut rapat),a�? jawab Mohan.

Ia sekaligus menepis rumor ada apa, di balik dirinya yang terlihat jarang ikut rapat pembahasan pejabat. Tanpa mengklarifikasi ketidakhadirannya beberapa kali, Mohan hanya menjawab singkat.

a�?Ya sudahlah, nanti (kalau sudah waktunya) pasti diberitahu,a�? jawabnya pendek sembari tersenyum.

Namun menariknya, ia tidak bisa mendetailkan secara persis sudah sejauh mana pembahasan terkait mutasi, promosi dan demosi yang kabarnya akan dilaksanakan 31 Desember nanti. Namun sumber-sumber yang menyebutkan jika pembahasan mutasi kali ini sangat rahasia ditepis Mohan. a�?Lewat email? Nggaklah. Saya fikir tidak sampai seperti itu,a�? kilahnya.

Pada akhirnya kemudian Mohan juga mengungkapkan jika saat ini pembahasan memang sudah mengarah pada orang perorang pejabat. Siapa yang pantas menduduki jabatan apa.

Beberapa nama diakuinya sudah mulai dikerucutkan untuk menduduki jabatan tertentu. Ia pun dilibatkan untuk membahas kelayakannya. a�?Iya ada beberapa nama yang sudah disodorkan, lalu saya dimintai pendapat, ya begitu,a�? urainya singkat.

Soal dua nama yang kabarnya sudah di ploting menduduki jabatan diantaranya Kabag Humas dan Protokol yakni Lalu Alwan Basri menjadi Kepala Dianas Perikanan dan Kabag Hukum Mansur yang akan menduduki jabatan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Mohan hanya tersenyum. a�?Nah itu kamu (wartawan, Red) lebih tahu,a�? kelitnya.

Pernyataan ini disampaikan Mohan seolah ingin menegaskan jika dirinya belum membahas sampai sedetail itu. Hanya saja, ia kemudian mengatakan itu kemungkinan masih dalam wacana. Menurutnya dua nama itu tentu boleh saja dipromosikan.

a�?Pembahasan belum finis, belum finalisasi. Itu (dua nama) wacana untuk mempromosikan, ya boleh saja,a�? nilainya.

Yang jelas saat ini kepala daerah dan baperjakat tengah bekerja. Menganalisa dan mengukur siapa yang layak dan pantas menduduki jabatan tertentu. Karena itu ia meminta pihak-pihak yang ingin tahu perubahan seperti apa yang ditawarkan terkait struktur mesin birokrasi kota, bersabar menunggu hasilnya.

a�?Sekarang belum bisa saya sampaikan secara eksplisit, tapi kalau sudah waktunya pasti akan dibuka,a�? tandasnya. (zad/yuk/r5)

Related posts

Ingat, Penetapan UMK Deadlinenya 21 November!

Redaksi Lombok Post

Pemerintah Hancurkan Investasi

Iklan Lombok Post

Waduh, Adipura Bakal Lepas?

Redaksi Lombok Post