Lombok Post
Giri Menang

Dewan Bakal Panggil Kadis PU

Ketua DPRD Lobar Hj Sumiatun

GIRI MENANG – Kalangan legislatif Lombok Barat masih enggan menanggapi dua oknum pejabat Pemkab Lombok Barat yang terjerat kasus pungutan liar (pungli). Dua pimpinan DPRD Lobar yang dimintai konfirmasi soal ini, kompak mengatakan belum bisa mengomentari terlalu jauh.

a�?Yang ada kejadian pungli itu dimana, saya belum tahu. No comment dulu ya, karena saya belum ada laporan,a�? ungkap Ketua DPRD Lobar Hj Sumiatun kepada wartawan selepas acara penarikan undian hadiah, pekan gebyar PBB di kantor PPKD Lobar, kemarin (27/12).

Politisi Partai Golkar ini mengaku belum tahu secara pasti kabar pejabat Pemkab Lobar yang melakukan pungli tersebut. Meski demikian, jika memang benar tindakannya telah mencoreng institusi. “Apa pun itu namanya pungli jelas merugikan,a�? ucapnya.

Sumiatun bahkan menegaskan, pemberantasan terhadap pungli merupakan intruksi langsung dari pemerintah pusat. Karena itu, jika memang benar dua pejabat pemkab terbukti melakukan pungli, dia mendesak aparat hukum menindak tegas. “Pungli merugikan negara,a�? pungkasnya.

Apakah ini karena kurang pengawasan? a�?Komentar saya itu dulu, apa pun itu saya tidak tahu masalah seperti apa. Kalau menyangkut hukum silakan diselesaikan secara hukum,a�? tutupnya.

Sebagaimana diberitakan, dua oknum pejabat publik di Lombok Barat ditangkap karena diduga melakukan pungli.

Salah seorang ASN di Dinas PU yang menjabat sebagai salah satu staff adminsitrasi tertangkap OTT oleh tim Saber pungli Polres Lobar Rabu (21/12) lalu. Yang bersangkutan diduga melakukan pungli kepada kontraktor.

Kemudian pada pertengahan Desember, Kades Sekotong Barat berinisial N juga ditangkap dengan kasus serupa. Setelah diduga melakukan pungutan kepada pemohon prona.

Wakil Ketua III DPRD Lobar Sulhan Muchlis ketika dikonfirmasi terkait kasus ini pun awalnya tidak mau memberikan komentar. Namun setelah diberondong pertanyaan, Sulhan pun mengatakan akan memanggil pimpinan instansi terkait untuk mengklarifikasi. “Intinya kita panggil dulu, menanyakan kronologisnya seperti apa,a�? katanya.

Pemanggilan yang bersangkutan akan dilakukan paska perayaan tahun baru. Sulhan juga mengatakan pihaknya tidak mau ikut campur terlalu dalam soal kasus tersebut, karena sudah masuk ranah hukum. Sebagai pimpinan dewan, jelas dirinyaA� mendukung penuh.

“Kita dukung proses hukum yang berjalan. Cuman seperti apa, apakah ini sebuah rantai atau tidak. Apakah hanya oknum itu saja atau ada keterlibatan orang lain, itu yang diklarifikasi,a�? tandasnya. (zen/r5)

Berita Lainnya

Dengan Kartu Nikah Administrasi Lebih Mudah, Benarkah?

Redaksi LombokPost

Harga Kedelai dan Kacang Tanah Melonjak

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Tiga Desa dan Dua Sekolah Diaudit Khusus

Redaksi LombokPost

PJU di PLTU Jeranjang Segera Dibangun

Redaksi LombokPost

Pemancing Diduga Hanyut di Perairan Labuan Poh

Redaksi LombokPost

Sinyal Mutasi Makin Menguat

Redaksi LombokPost

Sekolah Terdampak Gempa Belum Diperhatikan

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Butuh Lebih Banyak Huntara

Redaksi LombokPost