Lombok Post
Headline Tanjung

Masih Berani Pungli?

BERANTAS PUNGLI: Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar (kiri) saat mengukuhkan tim Saber Pungli, kemarin (28/12).

TANJUNG – Pemkab Lombok Utara resmi memiliki tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Tim yang beranggotakan 37 orang tersebut dikukuhkan langsung Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar, kemarin (28/12).

Hadir dalam pengukuhan tersebut Plt Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih selaku Wakil Ketua I tim Saber Pungli RI, Kapolres Lombok Utara, Kejari Mataram, dan BPKP Perwakilan NTB.

Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengungkapkan, pungli merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang atau PNS atau pejabat negara dengan cara meminta sejumlah uang yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. a�?Hal ini sama saja dengan pemerasan, penipuan atau korupsi,a�? ujar Najmul usai mengukuhkan tim Saber Pungli Lombok Utara.

Ditambahkan, pungli bisa juga diartikan pengenaan biaya di tempat yang seharusnya gratis. Kebanyakan pungli dipungut aparat. Meskipun pungli adalah ilegal dan termasuk KKN tetapi kenyataannya masih banyak terjadi.

Menurut Najmul, penyebab pungli masih terjadi adalah karena tingginya ketidakpastian pelayanan. Sehingga prosedur pelayanan publik menjadi panjang dan melelahkan bagi masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat justru menjadi toleran terhadap pungli agar cepat dilayani.

Berdasarkan Perpres Nomor 87 tahun 2016, Saber Pungli merupakan bagian dari paket kebijakan hukum pertama dan menjadi prioritas presiden karena banyak keluhan yang diterima presiden. a�?Saya harap Saber Pungli yang dilantik ini dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik dalam membersihkan Lombok Utara dari aksi pungli,a�? katanya.

Najmul pun menegaskan, setiap anggota tim diminta untuk melek teknologi. Karena sangat diperlukan dalam operasi pemberantasan pungli terutama data yang akurat. Selain itu, tim juga harus dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab membantu mewujudkan Lombok Utara yang bersih dari pungli. a�?Kita harus punya sikap membenahi dan memperbaiki sistem, jangan sampai apatis dan tidak peduliA� terhadap pungli yang sering terjadi di sekitar kita. Sikap yang harus kita ambil menyikapi pungli adalah tegas, menghentikan, jangan sampai terlibat dalam pungli,a�? tandasnya.

Jika ini dilaksanakan, maka pihaknya yakin semua tugas dan program akan dapat berjalan sukses. Namun harus membangun dengan komitmen tegas dan integritas seluruh perangkat pimpinan di daerah serta didukung elemen masyarakat.

Saber Pungli Lombok Utara diangkat dengan SK Bupati Lombok Utara Nomor 384/28/INSPEKTORAT/2016. Tim ini terdiri dari Pemkab Lombok Utara, Polres Lombok Utara, Kejari Mataram, Inspektorat Lombok Utara, TNI, dan beberapa SKPD di Lombok Utara.

Sementara itu, Wakil Ketua I Saber Pungli RI Sri Wahyuningsih mengungkapkan pemerintah daerah harus bisa mengawal nawacita pemerintah pusat dalam percepatan perekonomian, pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia.

Menurutnya, beberapa lokasi yang rawan pungli adalah sektor perizinan, hibah dan bansos, kepegawaian, pendidikan, pengadaan barang dan jasa, dan pelayanan publik. a�?Mari kita bekerja dan bergerak cepat menindak tegas pungli yang terjadi,a�? ujarnya.

Sri berharap, pemerintah harus bisa membangun stigma pendidikan. Jangan sampai pemerintah dianggap bermain-main. Untuk itu setelah dikukuhkan, tim harus membangun komunikasi dan harus menjaga integritas dalam menjalankan tugas. (puj/r7)

Berita Lainnya

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost