Lombok Post
Headline Pendidikan

Persiapan Kepindahan SMA Sederajat ke Provinsi

Tri Budiprayitno
Kepala Biro Organisasi Pemprov NTB Tri Budiprayitno.

Mulai 2017 mendatang, SMA/SMK mulai ditangani provinsi. Guru, pegawai, pengawas tidak lagi akan menjadi PNS kabupaten/kota, melainkan akan menjadi PNS provinsi

***

PENGELOLAAN SMA/SMK mulai 2017 mendatang akan ditangani provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Terdapat perubahan pembagian urusan dalam pengelolaan bidang pendidikan. Diantaranya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pendidikan menengah (SMA/SMK) yang sebelumnya dikelola pemerintah kabupaten/kota berdasar UU tersebut kewenangan pengelolaannya beralih ke pemerintah provinsi pada 2017 mendatang.

Sehubungan dengan berlakunya UU tersebut maka daerah harus segera melakukan penyesuaian atas perubahan-perubahan yang telah ditetapkan pada UU tersebut. Diantaranya, perubahan mengenai tupoksi kelembagaan maupun perubahan mengenai kelembagaan. Pemerintah daerah menyiapkan peraturan-peraturan di daerah terkait dengan perubahan tupoksi kewenangan tersebut.Termasuk didalamnya nasib guru dan pegawai honor.

Selama ini, pemprov telah mendata guru SMA/SMK di kabupaten/kota yang akan hijrah ke provinsi. Dari hasil pendataan tersebut. Guru honor jauh lebih besar dibandingkan guru yang statusnya PNS. Tercatat jumlah guru PNS jenjang SMA 3.770A� orang, sedangkan non PNSA� 4.733 orang. Total guru SMAA� 8.503. Guru SMK PNS 2.306 orang, non PNS sebanyak 4.985 orang. Total guru SMK 7.291 orang. Total guru SMK 15.794 orang.

a�?Guru honor lebih besar dibandingkan yang PNS. Ini yang akan pindah ke provinsi,a�? kata Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah NTB Tri Budi Prayitno

Sementara lanjutnya, untukA� pengawas jumlahnya 203 orang. Dengan rincian pengawas SMA 142 orang, pengawas SMK sebanyak 61 orang. Belum lagi tenaga adminsitrasi. Jenjang SMA statusnya PNS 497 orang, dan non PNS sebanyak 1.722 orang. Sedangkan jenjang SMK yang statusnya PNS A�292 orang, non PNS 1.582. Total tenaga administrasi 4.093 orang.

Pendataan guru, pegawai SMA/SMK ke tangan provinsi tidak berjalan mulus. Dimana, A�pemprov tidak ingin nengakomodir pegawai dan guru honor masuk ke provinsi. Pemrov hanya ingin mendata guru, pegawai, dan pengawas yang statusnya PNS. Wacana ini membuat guru dan pegawai yang sratusnya non PNS gantung. Protes mulai bermunculan. Terutama dari oraganisasi profesi guru. Seperti PGRI NTB.

PGRI meminta pemprov jangan lepas tangan dengan nasib guru dan pegawai honor saat peralihan. Mereka harus menjadi perhatian pemprov pada saat peralihan.

a�?Guru dan pegawai honorA� ada di sekolah karena kebutuhan,a�? kata Ketua PGRI NTB H Ali Rahim.

Ali menegaskan, peran guru honor dengan PNS di sekolah sama. Mereka sama-sama melaksanakan tugas mengajar.Tidak mungkin guru dan pegawai honor ada jika tidak dibutuhkan pihak sekolah atau daerah. Oleh karena itu, ia meminta pemprov tanggungjawab atas peralihan ini. a�?Guru dan pegawai honor harus diperhatikan dengan peralihan ini,a�? imbuhnya.

Menurutnya, peralihan SMA ke provinsi hal yang tidak bisa ditawar. Sehingga mau tak mau pemprov harus mengambil sikap dalam mensejahterakan guru dan pegawai honor. Gaji guru dan pegawai honor bisa dianggarkan melalui APBD. a�?Kami ingin pemprov tidak takut dalam mengeluarkan anggaran,a�? ucapnya.

Kadis Dikpora NTB H M Suruji mengatakan, guru honorer yang terkena pelimpahan status kepegawaian dari kabupaten/kota ke provinsi dijamin gajinya.

A�a�?Masak kita tak mampu gaji guru dan pegawai honor,a�? katanya.

Saat ini, gaji guru honorer diperoleh dari APBD kabupaten/kota dan komite sekolah. Nantinya, gaji guru honor yang masuk dalam tanggungan provinsi akan dibiayai melalui dana APBD NTB dengan cara disalurkan ke sekolah dalam bentuk bantuan operasional. Dan sekolah yang akan membayarkan gaji tersebut karena pihak sekolah lebih paham siapa yang harus menerima gaji tersebut.Namun kata dia, jika gaji honor bisa dipenuhi komite sekolah, maka tidak perlu gunakan dana APBD.

a�?Kalau bisa seperti masih dikelola kabupaten/kota. Dibayar sekolah melalui dana komote,a�? kata dia. (ali rojai/bersambung)

Berita Lainnya

2.368 Formasi CPNS Bakal Lowong

Redaksi Lombok Post

EMAS HITAM DARI NTB

Redaksi Lombok Post

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost