Lombok Post
Politika

Ketua DPRD NTB Diganti, Balon Gubernur Semakin Pede

MINTA DUKUNGAN: Ketua DPRD NTB Umar Said (kanan) usai bertemu empat mata dengan Ketua DPD II Golkar Lobar Sumiatun, di ruang Ketua DPRD Lobar, Senin (27/6).

SEPANJANG tahun 2016 perpolitikan di NTB diwarnai oleh beberapa isu besar. Mulai dari konflik internal parpol yang berujung pada pergantian Ketua DPRD NTB. Selain itu, munculnya PKPU 9 tahun 2016 membuat bakal calon (balon) gubernur NTB semakin all out. Terutama balon dari kepala daerah.

***

TAHUN ini dua parpol besar dilanda konflik internal, yakni Golkar dan PPP. Konflik yang terjadi di pusat itu merembet sampai ke daerah. Beruntung Golkar bisa berakhir anti klimaks dengan terjadinya pergantian Ketua DPRD NTB. Sedangkan PPP di NTB masih sering “perang dingin” di media menanggapi perkembangan di tingkat pusat.

Khusus untuk Golkar, saat konflik berakhir tidak hanya diwarnai oleh pergantian Ketua DPRD NTB dari H Umar Said ke Hj Bq Isvie Rupaeda saja. Akan tetapi, masyarakat dikejutkan juga dengan hengkangnya H Muhammad Amin ke Partai NasDem. Bahkan Wakil Gubernur NTB langsung menjadi nakhoda di partai besutan Surya Paloh itu.

Selain itu, terjadi juga penguatan kelembagaan parpol. Salah satunya dari Golkar yang ditandai terpilihnya HM Suhaili FT sebagai Ketua DPD I Partai Golkar NTB. Dia dipandang dapat memperkuat Golkar dalam dua momentum pemilu yakni Pilkada serentar 2018 dan Pileg 2019. Bahkan, Suhaili terus mendapat dorongan partainya untuk maju dalam Pilgub NTB 2018.

Masih dari Golkar, ada H Mohan Roliskana yang terpilih menjadi Ketua DPD II Partai Golkar Kota Mataram. Lagi-lagi karena Mohan dipandang kuat pada Pileg 2019 dan layak menjadi kader sebagai kandidat wali kota Mataram ke depan. Terlebih Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh digadang juga akan bersaing di Pilgub NTB 2018.

Selain itu, di 2016 terjadi pemetaan kandidat bakal calon gubernur pada Pilgub 2018. Ada dua model gerakan yang dilakukan para elite politik. Yakni, gerakan merapat ke parpol dan gerakan pengumpulan dukungan KTP. Pemetaan ini semakin panas dengan munculnya PKPU 9 Tahun 2016. Di mana kepala daerah tidak perlu mundur jika ingin maju di Pilgub yang masih dalam satu provinsi. Ini membuat kandidat balon semakin pede. Seperti, Bupati Loteng HM Suhaili FT, Bupati Lotim HM Ali Bin Dachlan, dan Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh.

Mereka semakin pede karena tak perlu mundur dari jabatannya. Sehingga mereka akan bertarung habis-habisan untuk menuju NTB 1. Saat ini yang perlu dipertimbangkan adalah elektabilitas mereka sehingga sering “turun gunung” menyapa masyarakat.

Salah satu yang cukup menyita perhatian adalah Suhaili dan Ahyar sama-sama kader Golkar. Sehingga tidak mungkin keduanya diusung maju untuk jadi balon gubenur. Walaupun nantinya keputusan ada di tangan DPP.

Akan tetapi sebelum sampai ke putusan DPP. Beredar kabar jika Ahyar akan hengkang dari Golkar. Dia dikabarkan akan memimpin Gerindra NTB menggantikan H Willgo Zainar. Isu pergantian ini dibantah oleh sejumlah kader Gerindra.

Semua fenomena politik 2016 di atas akan semakin menguat, tetapi semakin mengerucut di tahun 2017. Paket pasangan calon gubernur misalnya akan mulai semakin jelas.

Dari pengamatan pengamat politik dari IAIN Mataram Agus, politik tahun 2017 akan semakin memanas. Para figur akan mulai saling memberi kritik untuk mempengaruhi pikiran pemilih terhadap lawan politiknya.

Seperti diketahui, ada dua fokus pertarungan politik di tahun 2017 yakni Pilkada 2018 dan Pileg serta Pilpres 2019. Ketika persiapan pertarungan politik ini berjalan secara berbarengan, maka tentu seluruh sumber daya politik akan digerakkan. Mulai dari birokrasi, APBN atau APBD, ormas, hingga pemodal. Jadi tahun 2017 hingga 2018 adalah tahunnya politik di NTB.

Tahun 2017 akan menjadi tahapan persiapan penyelenggaraan Pilgub dan Pileg serta Pilpres. Maka di tahun ini energi akan mulai terkuras untuk proses tersebut. Karena itu, ada beberapa komponen yang harus dipastikan sudah siap di tahun 2017. Salah satunya soal anggaran.

Selain itu, validitas data kependududukan beserta e-KTP bagi semua pendududuk. Karena ini menjadi dasar penetapan jumlah dukungan calon perseorangan.

Termasuk nanti keanggotaan partai politik dan dukungan minimal calon DPD.

Di awal tahun 2017 boleh jadi NTB akan disuguhkan oleh mutasi di pejabat birokrasi di seluruh kabupaten/kota tak terkecuali di pemprov. Ini sebagai konsekuensi perubahan organisasi perangkat daerah (OPD). Tentu mutasi pejabat birokrasi sulit bisa dilepaskan dari kepentingan politik. (lestari dewi/r7)

Berita Lainnya

Janji Korban Gempa Harus Dituntaskan

Redaksi LombokPost

Garbi Bakal Gembosi PKS?

Redaksi LombokPost

HBK Dukung Program Zul-Rohmi

Redaksi LombokPost

Pendaftaran Calon Angota KPU Diperpanjang

Redaksi LombokPost

Sembilan Sekolah Lolos Babak Penyisihan Lomba Cerdas Cermat

Redaksi LombokPost

Partisipasi Pemilih Nasional Ditarget 77,5 Persen

Redaksi Lombok Post

Pemilu Serentak 2019 Ribet

Redaksi LombokPost

Ma’ruf Amin Kampanye di Pondok?

Redaksi Lombok Post

Tiga Caleg DPRD NTB Dinyatakan TMS

Redaksi LombokPost