Lombok Post
Giri Menang

Tinggal Tunggu Pelantikan

TIDAK DIRESPON: Sejumlah warga menyegel Kantor Desa Ombe Baru Selasa (27/12) lalu. Penyegelan dipicu sengketa pilkades. ZAINUDDIN/LOMBOK POST

GIRI MENANG – Tim penyelesaian sengketa pilkades yang dibentuk Pemkab Lombok Barat (Lobar) telah menyelesaikan kerjanya. Dalam rapat yang berlangsung alot di ruang Jayengrana Kantor Bupati Lobar kemarin (30/12), tim memutuskan melanjutkan tahap akhir pilkades serentak, yakni pelantikan kades pemenang.

Sekda Lobar H Moch Taufiq dikonfirmasi usai rapat mengatakan, aduan yang diteruskan ke panitia kabupaten sudah dibahas tuntas. Karena itu, mengacu pada peraturan bupati Nomor 40 Tahun 2016 keputusuan tim adalah melanjutkan ke proses selanjutnya.

a�?Jika ada pihak-pihak yang tidak puas silahkan gugat,a�? saran sekda.

Mengenai persoalan kertas suara di Desa Ombe Baru dan Gili Gede Indah, menurut sekda seharusnya dipersoalkan sebelum Ketua KPPS menandatangani berita acara.

a�?Memang diatur dalam pasal 39,A� tapi sesungguhnya ketika Ketua KPPS menandatangani berita acara, itu berarti sudah selesai,a�? pungkasnya.

Keputusan tim penyelesaian sengketa pilkades sekaligus mematahkan permintaan pendukung calon kades nomor urut tiga Desa Ombe Baru H Mazni Hamid. Sebelumnya puluhan pendukungnya melakukan aksi penyegelan kantor desa karena permintaan membuka kotak suara di TPS 7 dan TPS 9 tidak direspons.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Lobar HL Surapati mengungkapkan, tahapan pilkades serentak tahun 2016 telah diputuskan berlanjut ke tahap pelantikan. Namun ia mengaku, tanggal pelantikan sejauh ini belum ditentukan.

a�?Pelantikan mengacu pada akhir masa jabatan kades yang ikut pilkades serentak,a�? terangnya.

Diketahui dari 18 desa yang menggelar pilkades serentak, desa dengan masa jabatan kades paling akhir adalah Desa Batu Putik. Masa jabatan kades di desa ini berakhir 20 Februari.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Lobar Suhaimi Samsuri yang menghadiri undangan rapat tim penyelesaian sengketa pilkades menjelaskan, KPU tidak punya kewenangan berbicara pilkades. Termasuk sengketa yang terjadi.

Lobar tahun 2018 mendatang akan melangsungkan Pilkades serentak di 78 desa. Kareana itu, ia menyarankan pemerintah belajar dari pengalaman pilkades serentak tahap pertama ini.

a�?Ke depan bisa lebih terbuka lagi membangun komunikasi,a�? sarannya.

Ia berharap pemerintah menyiapkan regulasi yang lebih baik. Sehingga tidak sampai muncul celah sengketa. (zen/r3)

Berita Lainnya

PJU di PLTU Jeranjang Segera Dibangun

Redaksi LombokPost

Pemancing Diduga Hanyut di Perairan Labuan Poh

Redaksi LombokPost

Sinyal Mutasi Makin Menguat

Redaksi LombokPost

Sekolah Terdampak Gempa Belum Diperhatikan

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Butuh Lebih Banyak Huntara

Redaksi LombokPost

HUT SMAN 1 Gerung Meriah

Redaksi LombokPost

Pariwisata Senggigi Diyakini Pulih Lebih Cepat

Redaksi LombokPost

9.345 Orang Tertahan di Pengungsian

Redaksi LombokPost

Bupati Bela PT Tripat

Redaksi LombokPost