Lombok Post
Metropolis

Ahyar Maunya Gerak Cepat!

AKRAB: Tiga serangkai pimpinan daerah Kota Mataram tampak berbincang akrab saat mutasi pejabat, akhir pekan lalu. Ivan/Lombok Post

MATARAM – Di tahun 2017 ini, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh meminta seluruh PNS bekerja cepat. Dia ingin, setelah mutasi yang dilakukan sehari sebelum pergantian tahun, penyesuaian tak memakan waktu terlalu lama.

“Kinerja harus meningkat, semua harus kerja keras,a�? ujarnya.

Secara khusus ia meminta PNS yang baru berganti posisi untuk segera mungkin memperbaiki kekurangan pejabat lama di posisi tersebut. Kelebihan harus dilanjutkan, sedang kekurangan yang ada harus ditinggalkan, diganti kinerja lebih baik lagi.

Sementara untuk PNS yang masih tetap di posisi yang sama, wali kota meminta agar melakukan introspeksi diri. “Selain pencapaian, tentu banyak kekurangan selama 2016, ayo kita kerja,a�? katanya saat diwawancarai pada malam pergantian tahun baru dua hari lalu.

Menurutnya hanya dengan sinergi dan keinginan yang kuat untuk berubahlah, kekurangan yang ada bisa diperbaiki. Pengentasan kemiskinan, percepatan pembangunan, serta peningkatan sumber daya manusia adalah hal-hal yang ia inginkan segera menanjak.

“Saya harap PNS mengerti mau saya dan bisa mengimplementasikannya,a�? pesan Ahyar.

Sayangnya, keinginan gerak cepat Ahyar tak sejalan dengan kemampuan pejabat yang ia tunjuk. Buktinya, Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Yance Hendra Dirra mengaku masih buta dengan jabatan barunya.

“Yang jelas ini tugas, baru dan hal pertama yang akan saya lakukan adalah mapping,a�? kata Yance.

Secara latar belakang, sejak berstatus CPNS hingga menjadi Kepala BPKAD, Yance memang tidak pernah keluar dari urusan keuangan. Praktis lulusan Fakultas Ekonomi ini, mengaku asing dengan tugas barunya. Apalagi menjelang waktu pensiunnya.

“Tapi saya sangat siap. Ini saja saya baru pulang dari toko buku, beli buku-buku tentang apa sih Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah itu,a�? tuturnya.

Yance memang berniat a�?membayara�? ekspektasi kepala daerah yang telah mempercayakan dirinya menakhodai dinas ini. Karena itu, secepat mungkin ia ingin menguasai apa peran dari kaca mata publik dinas yang dikepalainya.

Tidak hanya itu, memetakan sumber daya manusia dan fasilitas kantor juga penting. Sehingga, ia bisa memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat. “Terus terang saya buta soal ini. Tapi beri saya waktu satu minggu untuk memahami tugas dan peran saya,a�? jawabnya jujur.

Sementara itu, untuk mengisi delapan posisi kepala SKPD yang kosong, akan ditunjuk pelaksana tugas (Plt). “Tapi baru sementara, bukan kepala definitif,a�? kata Kabag Humas Pemkot Mtaraam L Alwan Basri, kemarin(2/1).

Kepada Lombok Post ia menjelaskan draf nama-nama yang bakal mengisi posisi lowong itu sudah disiapkan. Jika disetujui oleh Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh, para pejabat eseon II tersebut tinggal memimpin saja sembari menanti pimpinan definitif mendatang.

“Siapa-siapa itu saya tak bisa kasih tahu, masih bisa berubah juga tergantung pak wali,a�? ujarnya.

Delapan posisi kepala yang lowong saat ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perdagangan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Ada pula Dinas Kelautan Perikanan, Bappeda, Balitbang, serta BKD Pengembangan SDM.

Terkait proses untuk menentukan pimpinan definitif, Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito sebelumnya mengatakan semua bergantung panitia seleksi. Rencananya pembentukan pansel dilakukan dalam satu dua hari ini, untuk selanjutnya segera bekerja melakukan seleksi pejabat.

Mereka yang kini menduduki Eselon IIIA merupakan kelompok yang paling memungkinkan menduduki posisi kepala dinas dan badan Eselon IIB itu. Kendati sejumlah nama sudah beredar (baca Lombok Post Jumat 30/12/2016), Sekda Eko mengatakan tak ada yang bisa dipastikan saat ini. a�?Semua tergantung nilai dan keinginan wali kota nanti,a�? ujar Eko.

Terpisah, Perwakilan Ombudsman NTB Ridho Rasyid meminta para pejabat di Pemkot Mataram menginstrospeksi diri. “Yang penting ada semangat untuk memperbaiki diri dan ada yang memimpin upaya perubahan itu,a�? ujarnya.

Nilai Kepatuhan Pemkot Mataram terhadap standar pelayanan publik yang dirilis Ombudsman NTB akhir tahun lalu menunjukkan kota ini ada di zona kuning. Dengan nilai rata-rata 60,25 ada sejumlah PR yang harus dibenahi.

Sejumlah instansi yang mendapat sorotan karena nilai rendah kala itu adalah BLH, Dinsosnakertrans, Dinas PKP, Dinas Kesehatan, termasuk juga sejumlah dinas lain yang rendah pada beberapa mata penilaian.

Berkaca pada Sumbawa dan Bima yang sanggup memperbaiki diri, Ombudsman NTB menyarankan Pemkot Mataram melakukan upaya sungguh-sungguh untuk berbenah. Standar pelayanan tersebut lanjutnya penting sebagai dasar masyarakat mendapat haknya dari pemerintah.

Jika nilai yang diperoleh terus tak memuaskan, bisa saja berdampak pada pemotongan anggaran pusat. Hal itu sesuai sikap Bappeda dan Kemenpan yang menggunakan acuan nilai Ombudsman sebagai dasar penyaluran sejumlah anggaran. a�?Bisa sampai sejauh itu lho,a�? katanya mengingatkan.

Kini pemkot diminta menentukan siapa yang memimpin upaya pembenahan itu. Hal tersebut terbukti berhasil di dua daerah tadi. a�?Kalau sekarang belum ada itu, jadi tak tahu apa sudah benar apa belum, apa sudah ada hasil atau tidak,a�? tukasnya. (yuk/zad/r5)

Berita Lainnya

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost

Modal Awal Rp 800 Ribu, Kini Omzetnya Rp 2,5 Juta Sehari

Redaksi LombokPost

Hujan Deras, PDAM Tetap Ngadat

Redaksi LombokPost

Penyakit Menular Serang Anak Pengungsi

Redaksi LombokPost

Waspada ! Semua Pohon Berpotensi Tumbang!

Redaksi LombokPost

Lahan Menyempit, Petani Terjepit

Redaksi LombokPost