Lombok Post
Headline Metropolis

Ini Merugikan Masyarakat!

TIDAK TERIMA PASIEN BPJS: Seorang pegawai Rumah Sakit Siti Hajar, Mataram, melayani seorang keluarga pasien, Senin (2/1). Rumah sakit Siti Hajar adalah salah satu rumah sakit di Mataram yang kini tidak menerima pasien BPJS. IVAN/LOMBOK POST

MATARAM – Awal tahun 2017 ditandai dengan berhentinya kerja sama BPJS Kesehatan dengan sejumlah rumah sakit swasta. Karena sejumlah pertimbangan, kedua belah pihak sepakat bercerai alias tak melanjutkan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

“Itu benar, masa waktu perjanjiannya usai 31 Desember 2016,a�? ujar Kepala Menejemen Kepesertaan UPMP4 BPJS Cabang Mataram Lalu Chusnan, kemarin(2/1).

Dari 119 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan di wilayah Divisi Regional XI mencakup Bali, NTB, NTT terdapat delapan RS Swasta yang berakhir masa waktu PKSnya. Sedangkan khusus di Mataram berdasar pemberitahuan BPJS Kesehatan, ada lima RS Swasta yang tak lagi melayani peserta JKN KIS.

Rumah sakit tersebut adalah RS Islam Siti Hajar Mataram, RS Risa Sentra Medika Mataram, RS Harapan Keluarga Mataram, RS Biomedika Mataram, danA� RS St. Antonius Ampenan.

Berdasarkan Peraturan Presiden 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 36 ayat (3), dinyatakan bahwa fasilitas kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. a�?Sesuai aturan tersebut bahwa kerja sama RS Swasta dengan BPJS Kesehatan bersifat sukarela,a�? jelasnya.

BPJS Kesehatan lanjutnya senantiasa comply terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam melakukan kontrak dengan fasilitas kesehatan, termasuk Rumah Sakit. Untuk itu, kepada peserta JKN KIS diminta memanfaatkan RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan.

Rumah sakit tersebut adalah, RSU Provinsi NTB, RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, RSUD Kota Mataram, RSUD Patut Patuh Patju Gerung Kabupaten Lombok Barat, RSUD Tanjung Kabupaten Lombok Utara, Rumkit Tk. IV Wirabhakti, RS Bahayangkara, RSIA Permata Hati Mataram.

“Silakan datangi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS,a�? pesannya.

Ditanya terkait VIP yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan 64/2016, A�Lalu Chusnan enggan menanggapinya. “Mungkin lebih tepat domainnya dinas kesehatan sebagai bagian dari pemerintah yang mengeluarkan regulasi tersebut,a�? jawabnya.

Putusnya kerja sama itu membua sejumlah RS Swasta mengeluarkan permakluman yang isinya, mulai, Minggu tanggal 1 Januari 2017 kemarin, mereka menolak memberi pelayanan pada peserta BPJS Kesehatan. a�?Iya mulai minggu kemarin,a�? kata seorang staf, di UGD Rumah Sakit Islam (RSI) Siti Hajar Mataram yang enggan menyebutkan namanya.

Maka praktis, pelayanan di RSI Siti Hajar menolak memberikan pelayanan pada pasien-pasien gawat darurat. Mereka yang mengajukan pelayanan pembiayaan kesehatan menggunakan, kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak dilayani.

a�?Tapi kami beri pilihan. Kalau mereka mau bayar biayanya tanpa JKN-KIS kami layani,a�? terangnya.

Staf itu mengaku tidak tahu persis, sudah berapa jumlah pasien peserta BPJS yang ditolak RSI Siti Hajar. Namun perhari kemarin, hingga sekitar pukul 12 siang, sudah ada tiga pasien yang membutuhkan pelayanan UGD ditolak karena meminta pelayanan pembayaran menggunakan BPJS.

Kalau sudah begini, jelas yang dirugikan lagi-lagi masyarakat. Terutama masyarakat yang tidak mampu.

a�?Sampai siang ini saja sudah ada tiga yang minta dilayani dengan BPJS. Tapi terpaksa kami tolak karena ini sudah keputusan managemen. Silakan ditanyakan informasi lengkapnya pada managemen pak,a�? terangnya.

Dari keterangan mereka, ada beberapa pasien peserta BPJS yang kecewa, lalu membawa pulang keluarganya yang sakit. Tetapi ada pula yang bersedia membayar penuh pelayanan kesehatan tanpa menggunakan BPJS.

a�?Iya ada yang kembali (pergi) ada yang bersedia,a�? terangnya.

Sementara itu, kontak bagian Humas RSI Siti Hajar saat coba dihubungi koran ini tidak menjawab panggilan. Seorang penjaga keamanan, menyarankan pada koran ini untuk kembali esok hari.

a�?Mungkin karena masih suasana libur pak, jadi sebaiknya kalau butuh keterangan besok saja kembali,a�? sarannya.

Terpisah Direktur RSUD Kota Mataram dr HL Herman Mahaputra yang dimintai tanggapan mengatakan, sebagai RS plat merah, pihaknya harus mengikuti ketetapan pemerintah. Aturan baru terkait pasien VIP yang harus menyesuaikan pembayaran kamar, ditambah sejumlah jasa lain seperti dokter spesialis, jenis obat-obatan, dan aneka pelayanan berbeda di kelas VIP, menurutnya akan berdampak pada pembiayaan yang dikeluarkan si pasien. Aturan lama yang hanya membebankan biaya tambahan berupa selisih harga kamar yang ditanggung dengan harga sisa di VIP jelas berbeda dengan aturan terkini. a�?Tapi kita ikut saja,a�? ujarnya.

Sejumlah RS swasta yang tak lagi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, diduga karena aturan tersebut juga diyakini memberi dampak. Yang paling nyata tentu saja meningkatnya kunjungan ke RS yang masih melayani pasien BPJS Kesehatan.

“RSUD Kota tentu jadi salah satu yang diserbu pasien, kami harus mempersiapkan diri,a�? jawabnya. (yuk/zad/r5)

Berita Lainnya

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost