Lombok Post
Metropolis

OPD Baru, Gaji Bengkak

RAPAT: Sekda NTB H Rosiady Sayuti (dua dari kanan) bersama beberapa kepala SKPD membahas lokasi kantor baru di ruang rapat Sekda NTB, Rabu (4/1). SIRTU/LOMBOK POST

MATARAM – A�Pemberlakuan Organisasi Perangkat Daerah yang baru menjadikan urusan gaji dan tunjangan di Pemprov NTB menjadi bengkak. Jika sebelumnya sebulan gaji dan tunjangan Pemprov NTB menganggarkan Rp 30 miliar. Maka mulai 2017 ini, sebulan untuk bayar gaji dan tunjangan, anggaran habis Rp 60 miliar.

Pembengkakan itu tidak semata lantaran jumlah organisasi dan jabatan struktural kian banyak. Namun, ada andil besar pula pelimpahan kewenangan urusan pendidikan setingkat SMA ke provinsi yang efektif mulai Januari 2017 ini.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB H Supran mengatakan, saat ini jumlah pegawai Pemprov NTB mencapai 14 ribu. Sehingga besaran alokasi untuk gaji dan tunjangan juga meningkat dua kali lipat dari tahun lalu.

Menurut Supran, kondisi ini tidak boros. Sebab, kenaikan anggaran gaji dan tunjangan disebabkan ada penambahan pegawai dari kabupaten/kota se-NTB. Kecuali jumlah SKPD dan pegawai tetap tapi anggaran gaji meningkat, kondisi itu baru dikatakan boros.

Gemuknya jumlah pegawai ini merupakan konsekuensi dari penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengharuskan pelimpahan pegawai ke provinsi. a�?Orang OPD-nya berubah pegawainya bertambah, bukan boros namanya, hanya ada peningkatan,a�? ujar Supran.

Sementara itu, terkait membengkaknya jumlah SKPD yang tidak sejalan dengan tujuan Peratuan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 yang menginginkan adanya efesiensi. Sekretaris Daerah NTB H Rosiady Sayuti punya jawaban.

Dia mengatakan, idealnya perubahan organisasi perangkat daerah (OPD) harus efisien dan efektif, tapi jika harus memilih di antara keduanya, maka ia memilih efektivitas. a�?Sebab percuma kita efisien tapi hasilnya tidak efektif,a�? katanya.

Maka dari itu, dalam perubahan ada beberapa SKPD yang dipisah, seperti dinas perindustrian dan perdagangan yang selama ini gabung, sekarang dipisah. Demikian juga dengan dinas pendidikan dan pemuda olahraga yang selama ini gabung akhirnya dipisah juga. Kebijakan ini tentu bukan bentuk efisiensi, tetapi tujuannya adalah untukA� efektifivitas pencapaian target di bidang tersebut.

Misalnya dalam bidang perdagangan, sengaja dipisah karena kondisi ekspor NTB masih relatif rendah, kemudian proses hilirisasi perindustrian pertumbuhannya masih lamban. Dengan ditangani dua dinas maka diharapkan sektor perdagangan dan industri akan semakin dinamis. Masing-masing akan lebih fokus dalam mencapai target pembangunan. Indikatornya bisa dilihat dari nilai ekspor yang semakin tinggi, kemudian industrilisasi UKM semakin banyak.

a�?Industri kita akan semakin tumbuh karena dipegang oleh dinas perindustrian, itulah efektivitas yang saya maksud,a�? katanya.

Demikian juga dengan dinas pemuda dan olahraga yang selama ini kurang maksimal akan lebih fokus karena ditangani satu dinas. Hal ini bisa dimaksimalkan organisasi-organisasi pemuda, baik dalam bidang olahraga, kepramukaan, dan sebagainya. Sehingga pengembangan potensi pemuda bisa lebih maksimal.

Belum Punya Kantor

Sementara itu, hari pertama masuk kerja, para kepala SKPD baru lingkup Pemprov NTB kemarin, masih sibuk mencari kantor dinas. Sebab, fasilitas kantor belum disediakan. Akibatnya, beberapa kepala dinas masih berkantor di kantor lama sambil berkemas-kemas.

Seperti Kepala Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) dan Statistik Tri Budi Prayitno, Kepala Dinas Perindustrian Hj Baiq Eva Nurcahyaningsih, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Hj Husnanidiaty Nurdin, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Fathurrahman, dan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman I Gusti Bagus Sugiartha.

Kemarin, mereka berkumpul di ruang rapat Sekda NTB membahas gedung kantor yang akan mereka gunakan.

Dalam rapat tersebut diputuskan, BKD akan menggunakan eks kantor Dinas Perkebunan, Dispora menggunakan eks kantor Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian, Dinas Perindustrian menggunakan kantor eks Bakorluh, Dinas Perumahan dan Permukiman tetap di kompleks Dinas PU, sementara Diskominfo akan menggunakan kantor Bawaslu NTB di Jalan Airlangga, sementara Bawaslu akan dipindahkan ke kantor Korpri NTB.

Sekda NTB H Rosiady SayutiA� mengatakan, dengan kondisi saat ini tentu masing-masing SKPD belum bisa efektif bekerja. Mereka harus menyiapkan kantor yang baru, sementara bagi dinas lama harus melakukan konsolidasi internal, termasuk karyawan baru kemarin ada kepastian posisi mereka. a�?Kita harapkan minggu ini penataan kantor selesai,a�? katanya.

Kondisinya memang belum ideal. Tetapi empat kantor tersebut sudah punya mebeler masing-masing. Tinggal penataan dan pembagian ruangannya. Tentu ke depan harus ada penataan lebih lanjut untuk memaksimalkan pelayanan di kantor masing-masing. A�(ili/r8)

Berita Lainnya

Pemkot Optimis Semua Formasi Terisi

Redaksi LombokPost

Lahan Belum Beres, Pemkot Usulkan Rusunawa Nelayan

Redaksi LombokPost

Bukan Gertak Sambal! Ormas Ancam Turun Tertibkan Tempat Maksiat

Redaksi LombokPost

Lima Spa Abal-Abal Ditertibkan

Redaksi Lombok Post

Bunuh Diri kok Hobi

Redaksi Lombok Post

Situs Tua Ambruk Lagi

Redaksi Lombok Post

Dua Kafe Siapkan Wanita Penghibur

Redaksi Lombok Post

Efek Pemberlakuan Sistem Zonasi, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

Redaksi Lombok Post

Bukan Tidak Tahu, tapi Malas Patuh!

Redaksi LombokPost