Lombok Post
Metropolis

Demi Politik, Mataram Jadi Nomer Dua

BERI BANTUAN: Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh saat memberikan bantuan langsung pada korban banjir Bandang Bima, Rabu (4/1). Dok Lombok Post Group

MATARAMA�– Kunjungan Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh ke Bima untuk menyerahkan langsung bantuan korban banjir menuai polemik. Ahyar dianggap mulai lupa dengan kodratnya yang harus lebih fokus pada masyarakat Mataram.

“Saya kira Pak Ahyar harus menyadari betul tugas utamanya selaku wali kota,a�? ujar Pengamat Politik IAIN Mataram Agus, kemarin.

Dia mengingatkan Ahyar agar jangan sampai tugas utama untuk melayani warga Mataram dinomerduakan. Menurutnya, ada banyak masalah Mataram yang hingga kini perlu mendapat perhatian serius. Masalah-masalah itu lanjutnya perlu mendapat perhatian dan penyelesaian segera.

Agus seolah ingin menyindir Ahyar dengan masalah abrasi di pesisir Mataram, banjir rob di Bintaro, hingga banjir kiriman yang sempat menerjang Sekarbela beberapa waktu lalu. a�?Dan itu (masalah di Mataram, Red) adalah tanggung jawab wali kota,a�? ujarnya.

Terkait rencana Ahyar maju menurutnya memang menjadi problematika UU pemilu saat ini. Dia adalah salah satu pihak yang berkeyakinan kepala daerah yang hendak maju harus mengundurkan diri.

Lantaran aturan saat ini sudah berkata lain, ia meminta Ahyar pintar membagi waktu. Jangan sampai Mataram dinomerduakan. Misalnya Sabtu dan Minggu digunakan untuk blusukan di luar Mataram. Selebihnya, tetap fokus di Mataram. a�?Jangan sampai (terlalu sibuk, Red) justru tak mampu membuat pemilih jadi simpatik,a�? sarannya.

Dalam kesempatan itu, Agus juga menyinggung terkait rencana mutasi pengisian delapan posisi kepala dinas dan badan, termasuk dua posisi staf ahli. Sesuai semangat birokrasi, Ahyar diminta membebaskan birokrasi dari kepentingan politik.

Pernyataannya itu terkait rumor akan dipilihnya pejabat-pejabat yang mampu menjanjikan suara bagi Ahyar ketika maju nantinya. Namun demikian, karena wali kota adalah jabatan politik, ia menyadari sulit dihindari adanya orientasi politik itu. Termasuk dalam hal ini, kebijakan mutasi birokrasi. a�?Apalagi posisi birokrasi sangat strategis dalam sistem politik kita,a�? ujarnya.

Selain karena menguasai anggaran, birokrasi juga memiliki peran penting lantaran menjadi pelayan publik yang bersentuhan langsung. Mereka juga menjadi implementator kebijakan. Fungsi tersebutA� menyebabkan birokrasi sangat dekat dengan masyarakat. a�?Maka efektif mempengaruhi pemilih,a�? ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ahyar bertolak langsung ke Bima untuk menyumbangkan sejumlah bantuan masyarakat Mataram. Tak sampai disitu, dalam kunjungannya, Ahyar bahkan secara gamblang mengatakan ketertarikannya untuk berpasangan dengan Wali Kota Bima sebagai calon pendampingnya jika maju dalam Pilkada Gubernur 2018 mendatang,

“Beliau ini punya track record yang baik, mengapa tidak,a�? kata Ahyar kala itu. (yuk/r5)

 

Berita Lainnya

Gerbang Kota Ikut Terseok-Seok!

Redaksi Lombok Post

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

Redaksi Lombok Post

330 Tukang RISHA Minggat, Rumah Korban Gempa Baru Jadi 85 Unit

Redaksi Lombok Post

Ogah Berniaga di Jalan Niaga

Redaksi LombokPost

Tolong, Jangan Masuk Angin!

Redaksi LombokPost

Volume Monumen Tak Sesuai Kontrak, Rekanan Didenda Rp 1,2 Juta Perhari

Redaksi LombokPost

Baginya, yang Penting Jangan Mengemis!

Redaksi LombokPost

Ibu Kota kok Kotor?

Redaksi LombokPost