Lombok Post
Kriminal

Setelah Listrik Giliran Tarif STNK Naik

Bayar : Seorang pria dibantu pihak kepolisian mengurus surat kendaraannya setelah lama mengantre di kantor Samsat Mataram, Kamis (5/1). Tempat ini mendadak ramai setelah isu kenaikan pajak kendaraan. VIAN MARDIANSAH/LOMBOK POST

MATARAM – Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Pajak, membawa konsekuensi kenaikan untuk tarif pajak tertentu. Bahkan sejumlah item dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang sebelumnya gratis, kini berbayar.

Tarif gratis menjadi berbayar ini terdapat pada item PNPB untuk pengesahan STNK. Adanya PP Nomor 60 Tahun 2016, mengharuskan kendaraan roda dua maupun tiga, membayar sebesar Rp 25 ribu untuk pengesahan STNK per tahun. Taraif lebih mahal berlaku untuk roda empat atau lebih, yakni Rp 50 ribu.

Perubahan lainnya terdapat pada PNBP Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau dikenal dengan pelat nomor. Kini, untuk roda dua dan tiga berlaku tarif per pasang sebesar Rp 60 ribu. Bagi roda empat atau lebih, sebesar Rp 100 ribu. Jumlah itu naik dua kali lipat dibanding tarif sebelumnya.

Untuk kepengurusan BPKB, mengalami kenaikan paling tinggi. BPKB bagi kendaraan baru jenis roda dua dan tiga, ditetapkan tarif sebesar Rp 225 ribu. Untuk roda empat atau lebih, tarifnya Rp 375 ribu. Tarif yang sama diberlakukan untuk ganti kepemlikan BPKB, untuk seluruh jenis kendaraan.

“Bukan pajak kendaraan yang naik, tapi hanya PNBP saja, jadi masyarakat jangan panik,” kata Kasubdit Min Regident Ditlantas Polda NTB AKBP Ida Bagus Winarta, kemarin (5/1).

Bagus mengatakan, naiknya PNBP bisa bermanfaat bagi daerah. Digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana bagi kepentingan masyarakat luas.

“Pemerintah pasti akan mengelola ini dengan baik, untuk kemajuan daerah,” ujar dia.

Tarif naik, apakah jaminan berhentinya pungutan liar? Menanggapi itu, Bagus menegaskan kepolisian tidak berhenti untuk memberantas pungli. Pengawasan dari internal seperti Propam, akan ikut dilibatkan, guna mencegah peluang pungli.

Bukan itu saja, untuk mengantisipasi percaloan, Ditlantas tengah mewacanakan agar setiap uang pembayaran yang diberikan masyarakat, tidak langsung diterima petugas kepolisian. Melainkan diserahkan kepada petugas bank.

Hanya saja untuk merealisasikan hal itu, petugas bank masih kekurangan personel. “Inovasi kita sudah banyak, tapi pihak bank masih kekurangan personel. Jadi ke depan kita harapkan petugas dari bank bisa ditambah,” kata.(dit/r2)

Berita Lainnya

Gubernur Yakin Kemampuan Brimob

Redaksi LombokPost

Polda Kantongi Data Baru Kasus Pengadaan Buku Madrasah

Redaksi LombokPost

Berkas Banding Merger BPR Dilimpahkan

Redaksi LombokPost

Utamakan Langkah Preventif

Redaksi LombokPost

Absen Kerja, Sukatra Ditemukan Tak Bernyawa

Redaksi LombokPost

Tilang Menurun, Laka Lantas Meningkat

Redaksi LombokPost

Rekanan Kembalikan Kerugian Negara

Redaksi LombokPost

Saksi Beberkan Percakapan Muhir

Redaksi LombokPost

Jaksa Siap Eksekusi Baiq Nuril

Redaksi LombokPost