Lombok Post
Ekonomi Bisnis

Di NTB, Tebusan TA Periode II Rp 148,15 M

Kepala Kanwil DJP Nusra Suparno .NURUL/LOMBOK POST

MATARAM – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (Kanwil DJP Nusra) mencatat total tebusan tax amnesty (TA) periode II di wilayah Nusra mencapai Rp 281,35 Miliar. Khusus NTB total tebusan hingga akhir TA periode II pada 31 Desember 2016 lalu tercatat sebesar Rp 148,15 miliar. Sedangkan untuk NTT sebesar Rp 133,20 Miliar.

a�?Penerimaan uang tebusan amnesty pajak telah menyumbang sekitar 5,86 persen dari total realisasi penerimaan pajak 2016,a�? kata Kepala Kanwil DJP Nusra Suparno kemarin(5/1).

Dijelaskan, di Nusra yang ikut amnesty pajak sebanyak 8.751 wajib Pajak (WP) dari total keseluruhan 554.264 WP. Bila dirinci, di NTB yang ikut TA sebanyak 4.141 WP, sedangkan NTT sebanyak 4.610 WP.

a�?Hampir 50 persen dari WP yang ikut TA berasal dari UMKM baik orang pribadi maupun badan,a�? terangnya.

Program amnesti pajak masih akan berlangsung hingga 31 Maret 2017. Selama periode terakhir, tarif uang tebusan amnesti pajak akan lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak menyebutkan tarif deklarasi dalam negeri dan repatrasi naik dari 3 persen menjadi 5 persen. Sementara untuk harta deklarasi luar negeri naik dari 6 persen menjadi 10 persen. Namun, tarif tebusan untuk harta yang diungkap WP golongan UMKM masih sama yaitu 0,5 persen untuk UMKM asetnya bernilai maksimal Rp 4,8A� miliar dan 2 persen untuk yang asetnya lebih dari Rp 4,8 miliar hingga Rp 10 miliar.

Jika WP memilih ikut tax amnesty namun tidak jujur, maka harus berhati-hati. Pasalnya, harta yang tidak diungkap saat ikut program ini dan ditemukan oleh kantor pajak nantinya, akan dianggap sebagai tambahan penghasilan.

a�?Ini bisa dikenai pajak sesuai ketentuan dan sanksi 200 persen dari pajak yang terutang,a�? jelasnya.

Namun bagi masyarakat yang tidak ingin ikut TA bisa melakukan pembetulan SPT. Maka WP yang memilih tidak ikut TA harus segera menyampaikan pembetulan SPT sebelum 31 Maret 2017.

Menurut dia, UU Pengampunan Pajak dimaksudkan menjadi sarana rekonsiliasi antara pemerintah dan masyarakat WP. a�?MelaluiA� tax amnestyA� justru pemerintah merelakan kewenangannya melakukan penegakan hukum yang keras dan memberi kesempatan bagi semua warga negaranya untuk berpartisipasi,a�? tandasnya. (nur/r3)

Berita Lainnya

Laminating Mobil, Mau ?

Redaksi LombokPost

Alhamdulillah, Angin Segar dari Garuda Indonesia

Redaksi LombokPost

Komisi XI Dalami Pengelolaan Keuangan NTB

Redaksi LombokPost

Telkomsel MAXstream dan Viddsee Kolaborasi

Redaksi Lombok Post

Alami Kecelakaan Kerja, Segera Lapor ke BPJS Ketenagakerjaan

Redaksi Lombok Post

Kredit Rumah Incaran Generasi Milenial

Redaksi LombokPost

OJK: Jangan Terbuai Kemudahan Pinjaman Online

Redaksi LombokPost

Pelatihan Pengelolaan Dana Desa Masih Minim

Redaksi LombokPost

Kemenkop UKM RI Dorong UKM Bangkit

Redaksi LombokPost