Lombok Post
Ekonomi Bisnis

Di NTB, Tebusan TA Periode II Rp 148,15 M

Kepala Kanwil DJP Nusra Suparno .NURUL/LOMBOK POST

MATARAM – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (Kanwil DJP Nusra) mencatat total tebusan tax amnesty (TA) periode II di wilayah Nusra mencapai Rp 281,35 Miliar. Khusus NTB total tebusan hingga akhir TA periode II pada 31 Desember 2016 lalu tercatat sebesar Rp 148,15 miliar. Sedangkan untuk NTT sebesar Rp 133,20 Miliar.

a�?Penerimaan uang tebusan amnesty pajak telah menyumbang sekitar 5,86 persen dari total realisasi penerimaan pajak 2016,a�? kata Kepala Kanwil DJP Nusra Suparno kemarin(5/1).

Dijelaskan, di Nusra yang ikut amnesty pajak sebanyak 8.751 wajib Pajak (WP) dari total keseluruhan 554.264 WP. Bila dirinci, di NTB yang ikut TA sebanyak 4.141 WP, sedangkan NTT sebanyak 4.610 WP.

a�?Hampir 50 persen dari WP yang ikut TA berasal dari UMKM baik orang pribadi maupun badan,a�? terangnya.

Program amnesti pajak masih akan berlangsung hingga 31 Maret 2017. Selama periode terakhir, tarif uang tebusan amnesti pajak akan lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak menyebutkan tarif deklarasi dalam negeri dan repatrasi naik dari 3 persen menjadi 5 persen. Sementara untuk harta deklarasi luar negeri naik dari 6 persen menjadi 10 persen. Namun, tarif tebusan untuk harta yang diungkap WP golongan UMKM masih sama yaitu 0,5 persen untuk UMKM asetnya bernilai maksimal Rp 4,8A� miliar dan 2 persen untuk yang asetnya lebih dari Rp 4,8 miliar hingga Rp 10 miliar.

Jika WP memilih ikut tax amnesty namun tidak jujur, maka harus berhati-hati. Pasalnya, harta yang tidak diungkap saat ikut program ini dan ditemukan oleh kantor pajak nantinya, akan dianggap sebagai tambahan penghasilan.

a�?Ini bisa dikenai pajak sesuai ketentuan dan sanksi 200 persen dari pajak yang terutang,a�? jelasnya.

Namun bagi masyarakat yang tidak ingin ikut TA bisa melakukan pembetulan SPT. Maka WP yang memilih tidak ikut TA harus segera menyampaikan pembetulan SPT sebelum 31 Maret 2017.

Menurut dia, UU Pengampunan Pajak dimaksudkan menjadi sarana rekonsiliasi antara pemerintah dan masyarakat WP. a�?MelaluiA� tax amnestyA� justru pemerintah merelakan kewenangannya melakukan penegakan hukum yang keras dan memberi kesempatan bagi semua warga negaranya untuk berpartisipasi,a�? tandasnya. (nur/r3)

Berita Lainnya

ILBB-Ancora Foundation Bantu Korban Gempa Lombok

Redaksi Lombok Post

Bank Mandiri-Hiswana Migas-Pertamina Jalin Kerjasama

Redaksi Lombok Post

Soft Opening Jannah Tour and Travel Meriah

Redaksi LombokPost

Masyarakat Didorong Gunakan Produk Lokal

Redaksi LombokPost

FWD Life Resmi Hadir di Lombok

Redaksi Lombok Post

Golden Palace Hotel Dikunjungi Wakil Duta Besar Australia

Redaksi Lombok Post

BI Sosialisasi Kartu GPN di Kota Bima

Redaksi Lombok Post

Distribusi Kartu Berlogo GPN Dekati Target

Redaksi LombokPost

Avian Brands Peduli Bangun Kembali Lombok

Redaksi Lombok Post