Lombok Post
Metropolis

Pemerintah Lembek, Pedagang Semaunya

TAK KUNJUNG DIGUSUR: Deretan 33 toko di atas saluran air di Cilinaya, masih beroperasi hingga kemarin(5/1). Padhal, toko-toko ini jelas menyalahi aturan. Wahyu/Lombok Post

MATARAMA�– Pemkot Mataram mengakui kebijakannya yang sangat lunak pada para PKL dan pedagang kecil di daerah ini. Bahkan dalam banyak kasus, pemerintah cenderung mengikuti keinginan dan ritme para pedagang.

“Kita sudah sangat lembut dan baik sama para pedagang,a�? kata Aisten Ekonomi Setda Kota Mataram Wartan, kemarin.(5/1)

Sikap tersebut merupakan pilihan karena Mataram memang bergantung pada jasa dan perdagangan. Tidak adanya kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah membuat Mataram sangat bergantung pada sektor tersebut. Bahkan pada pedagang kecil memainkan peran yang tak bisa disepelekan.

“Sejarah mencatat, kita selamat dari krisis karena sektor riil itu,a�? ujarnya.

Langkah-langkah penguatan bahkan terus dilakukan agar para pedagang kecil, mulai dari PKL hingga pedagang pasar tradisional bisa bertahan. Upaya mempertahankan sektor riil yang menggerakkan roda ekonomi tersbeut menurutnya akan terus dipertahankan.

“Kita dorong melalui serangkaian regulasi dan kebijakan,a�? ujarnya.

Sayangnya sikap pemerintah yang terlalu mengikuti ritme pedagang itu membuat pemerintah seolah kehilangan tajinya. Di Cilinaya, 33 pedagang bertahun-tahun melanggar aturan dan dibiarkan.

Mereka mendirikan lapak semi permanen yang kini berubah menjadi permanen seolah sudah menjadi hak milik yang tak bisa diganggu gugat. Di depan Kantor Imigrasi Mataram di Jalan Udayana, sejumlah pedagang nekad berjualan di pinggiran jalan. Mereka yang dulu pernah ditertibkan kembali lagi seolah mengolok-olok pemerintah.A� a�?Tidak ada yang larang, di sini ramai soalnya,a�? kata Masitah, seorang pedagang di sana.

Padahal tak jauh dari lokasi itu, lapak yang lebih baik sudah disediakan. Namun sayangnya mereka memilih meninggalkan lapak pemerintah tersebut dan membangun lapak baru yang jelas merusak estetika, membuat kemacetan baru, dan mengganggu masyarakat umum.

Contoh lain di kawasan Eks Pelabuhan Ampenan, sejumlah lapak yang ada ditinggalkan begitu saja. PKL memilih menggelar sendiri dagangan di sepanjang depan Pantai Ampenan. a�?Sudah lama lapak bagian belakang ditinggal, mereka tak mau kembali, alasannya sepi,a�? kata Camat Ampenan Ki Agus M Idrus dalam sebuah kesempatan.

Ketua Jaringan Aktivis Peduli Daerah (Japda) NTB L Syafaruddin menyindir sikap yang dianggapnya terlalu lunak itu. Dengan sikap itu, menurutnya Pemkot Mataram akan terus dikangkangi pedagang. Ia mengingatkan tugas pemerintah adalah mengatur rakyatnya. Bukan sebaliknya rakyat yang mengatur pemerintah.

“Kalau mereka tak mau dibina, harusnya pemerintah berani ambil tindakan tegas,a�? sarannya.

Ketidaktegasan pemerintah menurutnya justru hanya akan memperburuk citra kepala daerah. Dengan rencana Ahyar Abduh untuk mengejar kursi NTB Satu dan Mohan Roliskana untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Mataram, harusnya sikap tegas pemimpin ditunjukkan. a�?Jangan perlihatkan sikap pimpinan yang memble dan plin plan,a�? tukasnya. (yuk/r5)

Berita Lainnya

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Bikin Menu Nasiq Lobi Hingga Manuq Sebur Saus Lebui

Redaksi LombokPost

Ayo, Keruk Sungai Ancar!

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Harus Nabung Stok Sabar

Redaksi LombokPost

Pol PP Mengeluh Lagi

Redaksi LombokPost

Evi: Kasihan Pak Sudenom

Redaksi LombokPost

Yang Lolos TKD Jangan Senang Dulu!

Redaksi LombokPost

Sekolah Sesak, ABK Terdesak

Redaksi LombokPost

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost