Lombok Post
Tanjung

Perda Nomor 4 Tahun 2010 Bakal Direvisi

Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar. Dok

TANJUNG – Awal tahun ini, Pemkab Lombok Utara bersama DPRD langsung membahas Raperda Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang retribusi golongan jasa umum. Rapat paripurna dengan agenda penjelasan kepala daerah tersebut digelar di aula kantor DPRD Lombok Utara, kemarin (5/1). a�?Raperda ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum untuk melakukan pungutan,a�? ujar Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar.

Dalam Raperda ini diatur beberapa perubahan yakni ketentuan perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi serta retribusi penggantian cetak KTP dan akta catatan sipil. Perubahan ini disesuaikan dengan perhitungan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 dan surat yang dikeluarkan Kementerian Keuangan dengan nomor S-349/PK/2015 perihal penetapan penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana diatur di dalam pasal 124 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.

Dalam penjelasan pasal 124 tersebut, bahwa pungutan retribusi 2 persen dari NJOP PBB menara dinyatakan dihapus dan tidak berlaku lagi. Selain itu, dengan keluarnya Keputusan Gubernur dan Mahkamah Kostitusi tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 79 A Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Pada UU ini dijelaskan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Demikian juga dengan mekanisme penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang selanjutnya berpedoman pada pasal 151, pasal 152, pasal 155 dan pasal 161 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Lebih lanjut, Najmul menjelaskan, penetapan tarif retribusi menara telekomunikasi harus memperhatikan honorarium petugas pengawas, biaya perjalanan dinas, uang makan alat tulis kantor serta disesuaikan dengan lokasi menara dan frekuensi pengawasan atau pengendalian menara. (puj/r7)

Berita Lainnya

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost

Sekjen FPM dan BSMI Kunjungi Korban Gempa Lombok

Redaksi LombokPost

PAD Diperkirakan Sudah Tembus Rp 3 Miliar

Redaksi LombokPost

Dikpora Pertanyakan Juklak dan Juknis

Redaksi LombokPost

Warga Sekitar Tambang Khawatirkan Longsor

Redaksi LombokPost

Disbudpar dan Warga Gili Meno Gelar Mandi Safar

Redaksi LombokPost