Lombok Post
Ekonomi Bisnis

Sasar 242.912 Objek Pajak di Mataram

SIBUK: Sejumlah wajib pajak tampak sibuk mengurus pajak kendaraan bermotor di Kantor UPT Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Mataram kemarin (5/1) Edy Gustan/Lombok Post

MATARAM – Sebanyak 242.912 pengguna kendaraan di Mataram terkena imbas PP Nomor 60 Tahun 2016 yang mengatur tentang tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak. Data tersebut merupakan data dari Unit Pelayanan Tekhnis Badan Kantor Pelayanan Pajak Daerah.

Menurut Kepala UPT Badan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Mataram Ervan Anwar penerimaan PNBP itu nantinya masuk kas negara. “Itu bukan kenaikan pajak tapi penerimaan negara bukan pajak,” kata Ervan yang baru menjabat Kepala UPT KPPD Mataram kepada wartawan di Mataram kemarin (5/1).
Dikatakan, ada mis informasi yang diserap masyarakat terkait PNBP itu. Dia mengaku terkejut melihat meningkatnya animo masyarakat mengurus pajak kendaraannya. Terlebih, ketentuan itu mulai diberlakukan pada 6 Januari, hari ini.
Meski begitu, pihaknya belum dapat memperkirakan berapa jumlah pemasukan yang diserap dengan penerapan ketentuan tersebut. Adapun yang harus dibayarkan sesuai ketentuan PP 60 itu adalah penerbitan STNK baru dan perpanjangan Rp 100 ribu, penerbitan tanda surat coba kendaraan bermotor Rp 25 ribu untuk kendaraan roda 2 dan roda 3 sedangkan roda 4 Rp 50 ribu.
Selanjutnya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor untuk roda 2 dan roda 3 Rp 60 ribu dan roda 4 Rp.100 ribu. Serta pengesahan STNK Rp 25 ribu untuk roda 2 dan roda 3, Rp 50 ribu untuk kendaraan roda 4. “Tapi kan masih ada 45 persen dari jumlah objek pajak yang tidak melakukan daftar ulang,” papar dia.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB H Lalu Dharma Setiawan menegaskan pentingnya koordinasi dengan legislatif sebelum ketentuan itu dilaksanakan. Pihaknya berharap masyarakat berpikiran positif terhadap kebijakan pemerintah mengenai penarikan biaya bukan pajak itu.
Politikus Golkar itu mengatakan di satu sisi perlu pengetatan kebijakan untuk menekan angka kendaraan yang mulai memenuhi jalanan di NTB. Jika penarikan dana itu dimaksudkan untuk meminimalisasi jumlah kendaraan, maka dia menilai pungutan itu tepat sasaran.

a�?Tapi jangan sampai masyarakat berpikir bahwa penarikan pembayaran itu bukan karena maraknya saber pungli sehingga mencari cara untuk berlindung di balik pungutan itu,” ujarnya.
Maka itu, dia mendorong agar ketentuan itu ditinjau ulang apalagi berdampak secara masif ke daerah. Dari jumlah objek pajak, kata dia, sudah menggambarkan angka yang dicapai dengan ketentuan tersebut. (tan/r3)

Berita Lainnya

ILBB-Ancora Foundation Bantu Korban Gempa Lombok

Redaksi Lombok Post

Bank Mandiri-Hiswana Migas-Pertamina Jalin Kerjasama

Redaksi Lombok Post

Soft Opening Jannah Tour and Travel Meriah

Redaksi LombokPost

Masyarakat Didorong Gunakan Produk Lokal

Redaksi LombokPost

FWD Life Resmi Hadir di Lombok

Redaksi Lombok Post

Golden Palace Hotel Dikunjungi Wakil Duta Besar Australia

Redaksi Lombok Post

BI Sosialisasi Kartu GPN di Kota Bima

Redaksi Lombok Post

Distribusi Kartu Berlogo GPN Dekati Target

Redaksi LombokPost

Avian Brands Peduli Bangun Kembali Lombok

Redaksi Lombok Post