Lombok Post
Metropolis

Berpotensi Picu Kenaikan Harga

RAMAI: Seorang warga dibantu anggota Polda NTB mengurus surat kendaraannya setelah lama mengantre di kantor Samsat Polda NTB, belum lama ini. Ivan/Lombok Post

MATARAM – Kenaikan biaya administrasi pengurusan STNK dan BPKB diprediksi berpotensi mempengaruhi ekonomi. Selain itu, daya beli masyarakat yang menjadi lemah. a�?Naiknya biaya ini akan merugikan daerah,a�? kata Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi, Sabtu (7/1).

Politisi Gerindra ini juga menilai, naiknya tarif STNK-BPKB jauh dari janji semasa kampanye Presiden Jokowi. Padahal, daya beli masyarakat sedang menurun, sementara beban ditambah. a�?Itu jauh dari janji-janji semasa kampanye,a�? imbuh Mori.

Mengapa berpotensi mempengaruhi ekonomi masyarakat? Kata dia, karena berbicara soal ekonomi, ini juga menyangkut psikologi massa. Biasanya begitu mendengar ada kenaikan tarif yang berkaitan dengan transportasi, para pedagang langsung menaikkan harga.

Menurutnya, perlu ada upaya agar kebijakan tersebut tidak berdampak signifikan pada kenaikan harga. Baik harga kebutuhan bahan pokok ataupun lainnya. Karena itu, sosialisasi penting dilakukan.

Apalagi gelombang aksi menolak kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB yang merupakan PNBP mulai mencuat. Jika hal ini tidak segera ditanggapi, dikhawatirkan kondisi akan semakin buruk.

Mori juga mengaku heran, lantaran Kapolri dan Menkeu saling menyalahkan atas naiknya tarif tersebut. Sehingga ia mempertanyakan profesionalitas dan koordinasi antar menteri. Selain itu, pembinaan dan wibawa Presiden kepada menteri juga perlu dipertangakan.

Menurutnya, kalau alasan penyesuaian karena biaya di Indonesia selama ini paling rendah dibanding negara-negara lain, apakah pelayanan publik di Indonesia selama ini sudah sebaik pelayanan negara-negara luar.

a�?Jika alasan untuk peningkatan pelayanan, maka mari kita awasi supaya pemerintah menaikkan kualitas pelayanan minimal tiga kali lipat,a�? ujarnya. (ewi/r7)

Berita Lainnya

Korban Gempa Dikadali, BPBD Terima Laporan Bahan Rumah Korban Gempa Tak Sesuai Spek

Kedubes Prancis Kunjungi Poltekpar Lombok

Dapil Satu-Dua Milik Kepala Garuda

320 Jamaah Belum Lunasi BPIH

Korban Gempa Tarawih di Masjid Darurat

Caleg Gagal Malas Hadiri Rapat Paripurna

Pansus DPRD Terima LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2018

Perjuangan Para Pahlawan Demokrasi Mewujudkan Pemilu Jujur dan Adil

Restoran Siap Saji Dapat Toleransi