Lombok Post
Headline Metropolis

Masyarakat Babak Belur!

STNK BPKB : Suasana pelayanan STNK dan BPKB di Polda Metro Jaya. . Foto : Toni Suhartono/Indopos

Keputusan pemerintah menaikkan biaya pengurusan administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) hingga 300 persen, terus menuai protes. Kebijakan itu dinilai kurang tepat dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Berikut laporannya.

***

MASYARAKATA�babak belur! Mereka dibuat pusing di awal tahun ini. Selain dipusingkan melonjaknya harga cabai dan dihapusnya subsidi listrik, ada lagi yang menambah kepusingan itu. Yakni naiknya biaya pengurusan administrasi STNK dan BPKB hingga 300 persen.

Terkait kenaikan biaya pengurusan administrasi STNK dan BPKB ini, pemerintah memang menegaskan, bahwa sebagian setoran STNK dan BPKB yang masuk dalam pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) itu, akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Tapi, tetap saja dirasa sangat memberatkan. Apalagi, kenaikan ini terkesan tiba-tiba.

Hal itu juga diperparah dengan sikap pemerintah yang terkesan tidak mau bertanggung jawab. Para pembantu presiden saling lempar tanggung jawab atas kenaikan biaya atau tarif pengurusan STNK dan BPKB ini. Sikap itu membuat masyarakat semakin kebingungan.

Ketua Fraksi PKS di DPR RI Jazuli Juwaini menilai pemerintah tidak memiliki komunikasi yang bagus. Terlebih lagi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60/2016 yang telah ditetapkan dan diberlakukan ke masyarakat malah dianggap oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlalu mahal. “Ini bagi kami sangat lucu, dimana terjadi saing lempar tanggung jawab di internal pemerintah soal penetapan tarif PNBP terkait pengurusan surat-surat kendaraan. Ini menunjukkan buruknya koordinasi di internal pemerintah serta bisa menurunkan wibawa pemerintah,” ucapnya, Minggu (8/1).

Jazuli menilai, kondisi perekonomian masyarakat saat ini makin dibuat sulit, selain kenaikan biaya kepengurusan surat kendaraan, rakyat juga harus menerima kebijakan kenaikan harga tarif dasar listrik (TDL) serta bahan bakar minyak (BBM). Dalam tarif TDL terdapat penambahan satu golongan tarif baru, yaitu rumah tangga mampu dengan daya 900 VA yang tarifnya dinaikkan secara bertahap.

Golongan tarif ini dahulu merupakan golongan tarif R-1/900 VA. Akibatnya, sebanyak 18,9 juta pelanggan listrik 900 VA yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Mampu (RTM) akan mengalami pencabutan subsidi (secara bertahap) mulai 1 Januari 2017. Sementara itu, terkait penaikan harga BBM nonsubsidi mulai berlaku pada 5 Januari 2017, untuk semua jenis BBM dengan nilai kenaikan 300 rupiah per liter di semua daerah.

“Kami Fraksi PKS secara tegas menyatakan keberatan atas tiga kebijakan kenaikan harga yang dilakukan secara bersamaan pada awal tahun ini. Hal itu karena jelas membebani dan menyengsarakan rakyat (utamanya rakyat kecil/miskin, Red) yang saat ini sedang sulit secara ekonomi. Fraksi PKS tegas meminta presiden untuk mengevaluasi kebijakan tersebut,” tegasnya.

Cermin Lemahnya Koordinasi

Senada, Anggota DPD RI Abdul Azis Khafia menilai pemerintah tidak memiliki komunikasi yang bagus karena saling lempar atas kenaikan biaya pembuatan STNK dan BPKB. a�?Itu cermin lemahnya koordinasi sekaligus lemahnya leadership presiden. Padahal, PP sudah ditandatangani,a�? kata Azis.

Menurut senator asal DKI Jakarta ini, kenaikan biaya STNK bisa menjadi pemicu naiknya harga-harga yang lain. Azis merasa pemerintah terlihat gamang dan shok menghadapi situasi ekonomi nasional serta global, yang semakin menyudutkan posisi negara dalam pergaulan internasional.

a�?Saya pikir ini karena kurang cermat atau lebih tepat belum sinkronnya aparatur penyelenggara negara (eksekutif, Red) di bidang ekonomi, sehingga terjadinya kebijakan yang tidak matang perhitungannya,” tegas Aziz.

Karena itu, Azis menyarankan pemerintah untuk segera menunda atau mengkaji ulang PP No 60/2016 daripada saling lempar tanggung jawab. “Tunda atau kaji ulang, sejak awal mustinya (jelaskan ke masyarakat),” tandas Aziz.

Namun, meski mendapat kritik, Presiden Joko Widodo tak bergeming. Ia menyatakan, tidak ada kesimpang siuran informasi apapun yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak. Terutama, soal kenaikan PNBP untuk surat-surat kendaraan. a�?Kan sudah saya teken,a�? ujarnya di sela kunjungan kerja ke Pekalongan, Jateng, kemarin (8/1).

Hanya saja, dia sudah mengingatkan kepada para menteri saat rapat kabinet paripurna belum lama ini terkait kebijakan itu. a�?Hati-hati untuk hal-hal yang bisa memberikan pembebanan yang lebih banyak kepada masyarakat, contohnya PNBP,a�? lanjutnya. Kalkulasinya harus benar-benar matang.

Khusus kenaikan biaya surat-surat kendaraan, saat ini memang banyak yang belum mengerti. a�?Perlu saya tegaskan bahwa yang naik adalah biaya administrasi STNK dan BPKB,a�? tambahnya. Kenaikan itu bertujuan untk memberi layanan yang lebih cepat dan lebih baik. Masyarakat diimbau untuk tidak terburu-buru berkomentar bila belum mendapatkan penjelasan.

Terpisah, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani menuturkan, 92 persen setoran tersebut akan masuk ke Polri untuk digunakan dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. “Pertimbangan penyesuaian tarif PNBP di kepolisian ini utamanya untuk peningkatan pelayanan. Sebab, PNBP yang jadi pemasukan Kepolisian itu 92 persen digunakan untuk pelayanan di Polri. Jadi ini kembali ke masyarakat, tidak digunakan untuk yang lain dan hanya boleh digunakan untuk kegiatan pelayanan PNBP,” papar Askolani di Ruang Utama, Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha.

Askolani melanjutkan, sementara sisanya yang delapan persen, masuk ke APBN. Dia menegaskan, setoran tersebut nantinya akan digabung dengan anggaran belanja lainnya. “Jadi bisa untuk pendidikan, dana kesehatan dan juga yang lain,” lanjutnya.

Terkait tujuan kenaikan tarif setoran PNBP di kepolisian tersebut, Askolani menuturkan ada beberapa hal, diantaranya perlu adanya peningkatan fitur keamanan dan material STNK sebagai dokumen berharga pada layanan Samsat tiap daerah hingga seluruh Indonesia. Kemudian, juga diperlukan dukungan anggaran untuk melaksanakan peningkatan pelayanan STNK di Samsat.

Ketiga, terkaitA� meningkatnya biaya perawatan peralatan Samsat dan dukungan biaya jaringan agar dapat online seluruh Polres, Polda seluruh Indonesia ke Korlantas Polri (NTMC Polri).

a�?Berikutnya, perlu adanya modernisasi peralatan komputerisasi Samsat seluruh Indonesia untuk mewujudkan standar pelayanan. Kelima, perlu dukungan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kantor Samsat seluruh Indonesia agar berstandar nasional,” paparnya.

Sementara dasar kenaikan setoran tarif STNK dan BPKB tersebut, Askolani menjelaskan adanya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menyebutkan bahwa selama ini pungutan di Polri tidak memiliki dasar hukum. “BPK selama ini dalam mengaudit juga masih menemukan kelemahan, penetapan pemungutan tidak ada dasar hukumnya. Kedua, kalau kita memungut tidak sesuai tarifnya itu juga jadi temuan BPK,” kata Askolani.

Selain itu, kata Askolani, dasar lain, biaya administrasi untuk pengurusan BPKB, SNTK dan lain sebagainya di Samsat belum ada penyesuaian sejak 2010. Padahal biaya bahan baku setiap tahun selalu naik. Namun, dia menegaskan bahwa tidak ada kenaikan pajak kendaraan bermotor. “Biaya BPKB itu lima tahun sekali, bukan setahun sekali. Jadi bukan (kenaikan) biaya yang berlaku setiap tahun. Penyesuaian tarif ini bisa dibandingkan dengan biaya publik yang makin meningkat,” imbuhnya.

Usulannya dari Polri

Soal penentuan kenaikan tarif STNK dan BPKB, Askolani menuturkan, usulan awal berasal dari Polri. Secara tersirat, dia menyatakan, usulan kenaikan tarif yang diajukan Polri lebih tinggi dari yang telah disepakati pemerintah. Dalam pembahasan di Kemenkopolhukam, disetujui adanya penurunan besaran tarif STNK dan BPKB yang diusulkan polri.

a�?Usulannya dari Polri karena semua usulan tarif PNBP itu dari K/L (Kementrian/Lembaga). Sebenarnya kalau dari pembahasan di Kemenkopolhukam, pas pembahasan itu banyak (usulan tarif) yang diturunkan,a�? ujarnya.

Askolani juga mengakui jika proses pembahasan kenaikan tarif STNK dan BPKB, memakan waktu yang cukup lama dari biasanya. a�?Pada umumnya itu cuma 3-4 bulan, tapi ini sampai 15 bulan prosesnya,a�? imbuhnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo mengatakan, kesalahan pemerintah dalam hal ini adalah buruknya sosialisasi kepada masyarakat. Padahal, kebijakan baru tersebut dinilai tak seburuh yang dikira. a�?Ini kan bukan beban yang ditanggung oleh masyarakat setiap bulan atau tahun. Tetapi, biaya yang ditambahkan jika orang ingin membeli atau memindahkan wilayah kendaraan mereka,a�? jelasnya.

Apalagi, lanjut dia, kenaikan tersebut dibarengi dengan janji untuk pemutakhiran sistem layanan kepolisian. Mulai dari pengurusan berkas STNK online hingga tilang online. Hal tersebut tentu berkaitan dengan keinginan lama masyarakat untuk menghapus praktek calo dan pungli di Indonesia.

a�?Daripada uang itu masuk calo, lebih baik masuk ke dana peningkatan layanan Polri. Kalau ternyata tidak meningkat, baru nanti dipertanyakan lagi,a�? ungkapnya.

YLKI Tidak Setuju

Di sisi lain, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi tidak setuju dengan keputusan tersebut. Menurutnya, alasan Menkeu dalam menaikkan tarif pembuatan STNK dan BPKB karena inflasi kurang tepat. Pasalnya, STNK dan SIM bukan produk jasa komersial tetapi pelayanan publik yang harus disediakan birokrasi.

a�?Alasan inflasi akan tepat jika produk tersebut adalah produk ekonomi komersial yang berbasis cost production dan benefit. Atau setidaknya produk yang dikelola oleh BUMN,a�? jelasnya.

Namun, jika memang harus ada kenaikan, dia menegaskan harus ada jaminan untuk meningkatkan pelayanan. Kenaikan itu harus paralel dengan reformasi pelayanan angkutan umum di seluruh Indonesia. Hal tersebut harusnya menjadi penyaluran visi pemerintah untuk mendorong migrasi ke angkutan umum.

Respons Masyarakat Beragam

Sementara itu, kenaikan tarif STNK dan BPKB direspons beragam oleh masyarakat. Ada yang keberatan dan ada juga yang tidak. Salah satu lokasi pengurusan perpanjang pajak tahunan motor di Jakarta adalag di mal Gandaria City.

Dian Warastuti warga Jakarta Selatan mengatakan, saat ini memang sedang ramai masyarakat merespon keberatan soal kenaikan biaya pengesahan dan pembuatan STNK serta pengurusan BPKN. Namun ibu satu anak yang akan mengurus pajak motor itu menilai kenaikan tarif masih dalam jangkauannya.

Menurut dia kenaikan BPKB dan STNK adalah jenis kenaikan layanan jasa. Bukan kenaikan harga konsumsi. “Apalagi keuangan negara sedang tidak baik. Hitung-hitung bantu negara,” katanya.

Dia hanya menyayangkan tidak ada sosialisasi dari pemerintah. Sehingga muncul kesan kebijakan ini dikaji dalam tempo singkat, kemudian langsung disahkan. Dian juga berharap pemerintah khususnya terkait layanan STNK dan BPKB sportif dengan kenaikan itu. Masalah seperti calo, antrian panjang, sampai blanko STNK dan BPKB kosong jangan sampai terjadi.

Sementara itu Muhammad Anwar warga Joglo, Jakarta Barat menjelaskan dari sisi rupiah kenaikan biaya STNK maupun BPKB tidak terlalu besar. Namun jika dilihat secara persentase, memang tinggi. Ada yang naik 100 persen bahkan sampai 300 persen.

Nah dari persentase kenaikan itu, Anwar menilai terlalu besar. Dia mengatakan kenaikan sebaiknya di kisaran 30 persen sampai 50 persen. “Kemudian dibarengi dengan peningkatan pelayanan serta dievaluasi,” katanya. Anwar mengaku senang ada layanan samsat di mal seperti di Gandaria City. Sehingga bisa mengurus STNK sekaligus jalan-jalan.

Meski ramai kabar kenaikan biaya STNK dan BPKB, tingkat kunjungan warga tidak mengalami perubahan signifikan. Setiap orang dalam antrean normal, biasanya menunggu antara 15 menit sampai 20 menit untuk dipanggil. Layanan samsat di Mal Gandaria City dibuka mulai Senin sampai Sabtu.

Sebelumnya, Seknas Fitra juga telah mendesak pemerintah agar membatalkan pemberlakuan kenaikan tariff STNK dan PNBP. Menurut Sekretaris Jenderal Fitra Yenny Sucipto, kenaikan hingga 300 persen tidak sepadan dengan pelayanan yang diberikan Polri pada masyarakat, khususnya pelayanan pengurusan SIM, STNK dan BPKB yang rumit dan tidak transparan. Kemudian, pihaknya juga menyoroti bahan materi STNK dan BPKB yang kenaikan harganya tidak meningkat tajam.

a�?Proses penyusunan PP Nomor 60 tahun 2016 ini juga tidak transparan. Misalnya, tidak ada uji publik sehingga masyarakat kaget tiba-tiba naik. Karena itu, kami merekomendasikan agar PP tersebut dibatalkan dan sebaiknya pemerintah mencari alternative PNBP yang lebih efektif,a�?paparnya.A� (ken/bil/wan/JPG/r5)

Berita Lainnya

2.368 Formasi CPNS Bakal Lowong

Redaksi Lombok Post

EMAS HITAM DARI NTB

Redaksi Lombok Post

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post