Lombok Post
Metropolis

Pemkot Gak Adil!

TUNTUT KEADILAN: Puluhan sopir bemo kuning saat mendatangi kantor Dishub Kota Mataram pekan lalu. Mereka menuntut penghapusan BRT yang dianggap mematikan lahan usahanya. Wahyu/Lombok Post

MATARAM – Subsidi hingga satu miliar rupiah yang diberikan pada pengelola Bus Rapid Transport (BRT) untuk operasional selama satu tahun dinilai tidak adil oleh para supir bemo kuning. Mereka yang terdampak pasca kehadiran BRT justru hanya disiapkan anggaran Rp 150 juta saja.

a�?Pemerintah yang adil dong,a�? kata Ketua Organda Kota Mataram Sutarman Hadi.

Menurutnya supir bemo kuning mestinya paling diperhatikan. Semenjak kemunculan BRT, lahan pencarian lebih dari 200 sopir bemo kuning di Kota Mataram makin tergerus. Beroperasi di rute yang sama, mereka jelas kalah saing dari BRT. Memberikan subsidi besar-besaran pada BRT menurutnya makin menunjukkan ketidakadilan tersebut.

a�?Yang menderita bemo, yang dapat uang BRT,a�? keluhnya.

Makin aneh lagi karena BRT sebenarnya program pusat yang diturunkan pada propinsi. Pengelolanya juga adalah Damri, bukan Pemkot Mataram. Sehingga mestinya yang memberi anggaran untuk BRT adalah provinsi, bukan pemkot.

Secara perbandingan jumlah, BRT dan bemo kuning jelas tak setara. Hanya ada 25 armada BRT, yang secara kasar, akan mendapat kucuran dana satu miliar rupiah tersebut. Itu belum termasuk bantuan lainnya dari provinsi dan Lombok Barat.

Sementara itu Kadishub Kota Mataram H Khalid berdalih, BRT merupakan program pusat. Sehingga sepatutnya harus didukung.

Terkait anggaran untuk bemo kuning, hingga kini, ia mengaku belum tahu pasti hendak diapakan. Tim analisa, lanjutnya, akan bekerja terlebih dulu, memetakan solusi terbaik untuk bemo. Setelah itu baru ditentukan dalam bentuk apa bantuan diberikan.

a�?Untuk apa dan kapan diberikan, belum sejauh itu,a�? ujarnya.

Sebelumnya sempat ada rencana menjadikan bemo kuning sebagai pengumpan alias feeder. Bemo kuning nantinya bakal terkoneksi bus bongsor tersebut. Dalam skema itu, bisa saja bemo kuning dipasangkan semacam alat penghitung. Selanjutnya, berapa jarak tempuh tiap kendaraan bisa dikalkulasikan dan dirupiahkan sebagai semacam kompensasi. Karena rute baru yang bakal diberikan untuk bemo pasti tak seramai rute lama, dan butuh waktu untuk penyesuaian penumpang.

a�?Bisa jadi seperti itu, tapi belum tahu juga, semua tergantung tim yang menganalisa,a�? jelasnya.

Ketua Himpunan Angkutan Bemo Kuning Mataram H Sukanah mengatakan, menuding bemo kuning coba a�?dibunuha�? perlahan. Saat BRT mulai mengaspal, rute baru untuk bemo yang sudah dijanjikan tak kunjung direalisasikan. Bemo kuning dinilainya jelas kalah saing dengan BRT yang menawarkan aneka kelebihan, mulai dari pendingin udara hingga kursi empuk.

a�?Kita dibunuh pemerintah sendiri,a�? tudingnya.

Mewakili sopir lainnya, ia menjelaskan beragam kejanggalan lain. Selain subsidi besar yang berat sebelah, pemerintah begitu getol membangun halte untuk BRT. Namun bus itu dibiarkan menaikturunkan penumpang sembarangan di luar halte. Jika terus dibiarkan jelas penumpang akan lebih memilih bus.

a�?Gaya bemo yang berhenti di mana saja diikuti, pemerintah membiarkan pelanggaran itu,a�? ketusnya.

Kenaikan biaya STNK menjadi lonceng akhir pertanda kematian para sopir angkot. Berbeda dengan BRT yang jelas akan ditanggung pemerintah sebagai pemiliknya dengan kucuran uang rakyat yang tak terbatas.

a�?Kami sudah susah makan, pemerintah masih senyam-senyum saja,a�? keluhnya. (yuk/r3)

Berita Lainnya

2.368 Formasi CPNS Bakal Lowong

Redaksi Lombok Post

EMAS HITAM DARI NTB

Redaksi Lombok Post

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post