Lombok Post
Metropolis

Dewan Fasilitasi Islah BPJS dan RS Swasta

ALOT: Sejumlah wakil rakyat, perwakilan Pemkot, BPJS Kesehatan dan RS swasta di Mataram membahas polemik BPJS, kemarin (9/1). Wahyu/Lombok Post

MATARAM – Polemik penghentian hubungan kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan lima Rumah Sakit (RS) Swasta di Kota Mataram coba ditengahi oleh wakil rakyat. Kemarin, DPRD Kota Mataram secara khusus mengundang pihak BPJS Kesehatan dan RS Swasta termasuk perwakilan Pemkot Mataram untuk membahas hal tersebut.

“Kalau seperti ini terus, masyarakat yang paling dirugikan,a�? kata Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi.

Dia meminta BPJS Kesehatan dan RS Swasta di Mataram untuk duduk bersama dalam satu meja membahas penyelesaian masalah. Sama-sama kekeh dengan pendirian masing-masing, jelas bukanlah solusi.

Menurutnya, jalan tengah agar masyarakat tetap dapat menerima pelayanan di RS swasta lanjutnya harus diupayakan. Penyataan itu disampaikan langsung karena dalam diskusi itu, sempat terjadi tarik ulur antara kedua belah pihak.

“Ini bukan semata soal aturan, bukan juga semata hitung-hitungan bisnis untung rugi,a�? katanya mengingatkan.

Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSI) NTB HL Ahmadi mengatakan, ada sejumlah pertimbangan yang mendasari penghentian kerja sama tersebut. RS Risa, RS Islam Siti Hajar, RS Santo Antonius, RSHK, dan RS Bio Medika merasa Permenkes 64 yang kini berlaku sangat memberatkan.

“Jangan seolah-olah kami tak mau kerja sama dan tak mau beri pelayanan kesehatan untuk masyarakat,a�? sanggahnya.

Dia menjelaskan, aturan baru tersebut sangat berbeda dengan Permenkes 52 yang digantikan. Pengaturan soal pasien VIP menjadi pangkal masalah yang dianggap tak pas oleh RS Swasta.

Dia lantas memberi gambaran, misalnya pasien BPJS kelas petama yang naik ke VIP. Ketika di kelas pertama umpamanya selama lima hari, ia harus membayar lima juta rupiah. Namun karena naik kelas meningkat menjadi Rp 10 juta.

Aturan lama mengatakan, selisih itulah yang dibayar sendiri oleh pasien. Sehingga pasien harus menambah pembayaran lima juta rupiah lagi.

Sayangnya di aturan baru, hanya selisih kamar saja yang dibayar. Dalam kasus serupa tadi, pasien hanya akan dikenakan beban tambahan biaya kamar VIP saja. Misalnya kelas satu Rp 300 ribu dan VIP Rp 400 ribu. Maka hanya Rp 100 ribu saja yang dibayar jika pasien menginap lima malam. Tambahannya hanya Rp 500 ribu saja. “Masih ada selisih Rp 4,5 juta,a�? ujarnya.

“Soalnya kami harus gaji pegawai, dokter, tenaga perawat, obat, dan banyak lagi. Berbeda dengan RS pemerintah yang ditanggung negara,a�? kata Dokter Ahmadi menjelaskan kesusahan yang dialami RS Swasta. A�Itulah yang menjadi dasar lima RS Swasta di Mataram menghentikan hubungan kerja sama.

Kepala BPJS Kesehatan Kota Mataram Muhammad Ali mengatakan, pihaknya hanya mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan. Permenkes 64 yang menggantikan Permenkes 52, disukai atau tidak merupakan hukum positif yang kini berlaku. “Itu aturan pusat yang kini jadi pegangan bersama,a�? ujarnya.

Pertemuan yang sempat memanas bahkan nyaris dead lock tersebut membuat sejumlah anggota dewan berang. Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram H Muhir mengatakan, kedua belah pihak harus menurunkan egonya masing-masing. Sebuah jalan tengah terkait rencana revisi peraturan saat ini menurutnya bisa menjadi solusi.

“Jika benar 26 Januari nanti ada perubahan, jelas itu angin segar bagi semua kalangan,a�? ujarnya.

Revisi itu disebut-sebut bakal mengakomodir keluhan RS Swasta yang membuat kerja sama dihentikan. Salah satu klausul dalam rencana revisi itu adalah membuat patokan sekitar 75 persen kenaikan harga dari harga kelas I menjadi VIP. Itu jelas lebih bisa diterima dibanding hanya menambah biaya kamar yang jika dikalkulasikan hanya menambah 20 persen saja.

“Kita harus ingat semangat bersama untuk melayani masyarakat,a�? katanya mengingatkan.

Menanggapi hal itu, ARSI NTB melunak. Setelah melalui diskusi panjang, mereka akhirnya bersedia kembali bergabung dengan BPJS Kesehatan. Bahkan bila dimungkinan, saat itu juga ARSI NTB yang menaungi lima RS Swasta siap meneken kerja sama selama satu tahun ke depan. “Tak mengapa kami rugi sampai tanggal 26,a�? ujarnya.

Bahkan jika pun revisi itu tak jadi diberlakukan, ARSI NTB tetap akan menjalani kesepakatan hingga akhir 2017. “Baiklah, untuk masyarakat Mataram dan NTB, kami mengalah, kami siap buat MoU dengan ketentuan saat ini,a�? ujarnya sembari menghela nafas panjang.

Kesediaan lima RS Swasta tersebut nyatanya tak serta merta membuat mereka kembali menjalin kemitraan dengan BPJS Kesehatan Mataram. Muhammad Ali mengatakan pihaknya masih harus mengkaji keinginan lima RS tersebut. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar bisa kembali menjalin kerja sama.

Jika nantinya dalam pemeriksaan kelengkapan persyaratan ada yang kurang, boleh jadi tak semuanya diterima kembali ke pangkuan BPJS Kesehatan. a�?Kami harus periksa berbagai persyaratan yang ada,a�? ujarnya membuat rencana rujuk kembali mengambang.

Makin memanas lantaran ARSI NTB kemudian ikut bersikukuh, lima RS Swasta tersebut jika hendak bekerja sama harus berbarengan. Jika tak seluruhnya diakomodir, mereka akan kompak memilih kembali tak bekerja sama.

“Kami siap rujuk, tapi lima-limanya, kalau ada yang masuk ada yang tidak, kami menolak,a�? tegas Dokter Ahmadi.

Kini, kedua belah pihak masih harus duduk bersama untuk mencari solusi tersebut. a�?Sekali lagi jangan sampai masyarakat yang dikorbankan,a�? pesan H Didi Sumardi sang Ketua DPRD Kota Mataram. (yuk/r5)

Berita Lainnya

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost

Modal Awal Rp 800 Ribu, Kini Omzetnya Rp 2,5 Juta Sehari

Redaksi LombokPost

Hujan Deras, PDAM Tetap Ngadat

Redaksi LombokPost

Penyakit Menular Serang Anak Pengungsi

Redaksi LombokPost

Waspada ! Semua Pohon Berpotensi Tumbang!

Redaksi LombokPost

Lahan Menyempit, Petani Terjepit

Redaksi LombokPost