Lombok Post
Headline Sumbawa

Pemda Sikapi Keterlambatan Pembayaran Tagihan

HADANG : Salah seorang pengusaha lokal melakukan aksi blokir jalan di Gate Benete, Kecamatan Maluk. Aksi ini dilakukan karena tagihan pekerjaan mereka sejak tiga bulan terakhir belum dilunasi PT AMNT. IST/RADAR SUMBAWA

TALIWANG a�� Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyikapi serius kasus tunggakan ribuan invoice (tagihan) yang menjadi kewajiban PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) kepada sub kontraktor mereka. Pemda KSB melayangkan surat resmi untuk meminta penjelasan perusahaan pengganti PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) itu.

a�?a��Suratnya sudah kita layangkan. Bupati langsung yang menandatangani surat tersebut. Pemerintah ingin mendapat penjelasan langsung terkait hal tersebut,a��a�� jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) KSB H Abdul Hamid kepada Radar Sumbawa (Lombok Post Group), kemarin.(9/1)

H Hamid mengatakan, Pemda KSB juga berinisiasi melakukan pertemuan dengan pihak AMNT. Hanya saja, untuk kepastian waktunya masih menunggu keputusan pihak AMNT.

a�?a�� Kita harap, pekan ini sudah ada kepastian,a��a�� katanya.

Untuk nominal tagihan yang belum dibayar AMNT, sejauh ini belum diketahui pasti pemerintah. Namun yang pasti, nilai tagihan yang harus dibayar AMNT ditaksir mencapai puluhan miliar.

a�?a�� Mungkin itu bisa dikonfirmasikan langsung kepada masing-masing sub kontraktor,a��a�� katanya menyarankan.

Soal alasan belum dibayarnya tagihan sub kontraktor, dari informasi yang diterima pemerintah lebih disebabkan adanya perubahan struktur manajemen dari PT NNT ke AMNT.

a�?a��Kalau informasi yang kita dapat seperti itu. Ada keterkaitan dengan perombakan manajemen. Tapi untuk lebih jelasnya, kita tunggu saja penjelasan resmi dari AMNT,a��a�� katanya.

Sementara itu, pihak AMNT melalui siaran pers yang diterima koran ini menjelaskan, kondisi ini terjadi karena AMNT dalam proses penyesuaian. Terutama setelah proses perubahan pemegang saham dari PT NNT ke AMNT tuntas November 2016 lalu.

a�?a��Setelah proses perubahan pemegang saham perusahaan selesai pada A�November lalu, saat ini perusahaan (AMNT) sedang melakukan penyesuaian di berbagai aspek yang diperlukan. Kami berharap, operasi AMNT akan dapat berjalan berkelanjutan untuk memberikan manfaat yang sebesarnya bagi seluruh pemangku kepentingan AMNT,a��a�� jelas General Supervisor Departemen Komunikasi PT AMNT Ruslan Ahmad, kemarin.(9/1)

Tunggakan tagihan PT AMNT kepada sub kontraktor ini sudah berlangsung antara tiga sampai empat bulan. Kondisi ini tentu saja menimbulkan banyak spekulasi. Terutama posisi keuangan perusahaan yang diduga dalam kondisi tidak normal.

a�?a��Masalah ini tidak lepas dari situasi keuangan perusahaan yang belum normal pasca akuisisi saham PT NNT oleh PT Amman Mineral Internasional,a��a�� jelas Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) KSB Benny Tanaya, kemarin.

Selain menghadapi situasi buruk dengan sub kontraktor, manajemen PT AMNT juga saat ini tengah disibukkan dengan proses negosiasi perjanjian kerja bersama (PKB) dengan serikat pekerja. Salah satu poin yang ikut dibahas dan dirundingkan dalam PKB baru ini tentang pembiayaan.

a�?a��Ini juga yang menjadi pertanyaan kita. Kalaupun PKBnya selesai dibahas, apakah perusahaan juga sanggup melaksanakan semua keputusan itu,a��a�� jelasnya.

Senin (kemarin,red) merupakan jadwal terakhir negosiasi PKB antara AMNT dengan serikat pekerja. Benny sendiri mengaku belum mengetahui pasti apakah PKB baru ini sudah disepakati kedua belah pihak.

a�?a��Yang jelas Senin (kemarin,red) merupakan jadwal terakhir pembahasan PKB,a��a�� tandasnya.

Di sisi lain, Beny mengaku tunggakan selama tiga sampai empat oleh AMNT kepada perusahaan sub kontraktor ini termasuk kejadian luar biasa. Apalagi di saat tambang Batu Hijau lepas dari Newmont dan Sumitomo selaku perusahaan asing ke tangan AMI, sebagai perusahaan nasional.

a�?a��Baru berjalan tiga bulan dan masuk ke pengelolaan fase tujuh, perusahaan sudah dihadapkan pada situasi sulit. Sebagai pemilik SDA, kita prihatin. Dan tidak ingin situasi ini berlarut-larut, apalagi sampai berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan nilai inflasi di KSB,a��a�� katanya.

Sementara itu, DPRD Sumbawa Barat juga memberikan tanggapan atas persoalan ini. Ketua Komisi III DPRD KSB A�Dinata Putrawan ST mendesak Pemda KSB menyikapi masalah tersebut. Apalagi, masalah ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Pasalnya, sebagian besar sub kontraktor AMNT merupakan pengusaha lokal.

A�a�?a��Kita minta pemda segera bersikap,a��a�� tegasnya.

Menurut politisi PAN ini, ketika tambang Batu Hijau diambil oleh nasional, seharusnya keberpihakan kepada pengusaha lokal harus ditingkatkan. Namun konidisi yang terjadi di lapangan saat ini sebaliknya.

a�?a��Ini menyangkut keberpihakan nasional. Batu Hijau saat ini sudah sudah dikuasai perusahaan nasional. Tapi malah dampak yang terjadi seperti sekarang. Ini harus dipehatikan,a��a�� katanya. (far/r4)

Berita Lainnya

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost