Lombok Post
Pendidikan

Pemprov Penentu Nasib SMA Swasta

MINIM SISWA: Siswa SMA Nasional Mataram melaksanakan les di sekolah setempat, beberapa waktu lalu.. Rojai/Lombok Post

MATARAMA�a�� Nasib sekolah swasta tergantung dari kebijakan pemerintah propensi. Jika pemerintah memberikan kebebasan pada sekolah negeri maka sekolah swasta akan musnah. Mati tidaknya sekolah swasta tergantung dari kebijakan pemerintah provinsi. Jika pemerintah memberi kebebasan kepada sekolah negeri dalam menerima siswa sebanyak-banyaknya maka sekolah swasta akan punah. a�?Mati tidaknya sekolah swasta ini ada ditangan pemprov nantinya,a�? kata Kepala SMA Nasional H Hadjar, kemarin (9/1).

Ia menjelaskan, jika berbicara pendidikan maka harus melaksanakan tugas dengan maksimal. Rasio siswa per kelas itu maksimal 1 : 32. Artinya satu rombongan belajar (rombel) diisi 32 siswa. Bahkan kata dia, pada ilmu pendidikan mikro teaching, idealnya satu rombel diisi 25 siswa. Jika lebih maka siswa tidak maksimal melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM). Rombel yang isinya padat tidak mungkin dilayani guru. a�?Kalau satu rombel isinya 40 lebih maka tidak mungkin bisa dilayani guru,a�? sebut dia.

Selain itu kata dia, cuaca juga mempengaruhi kondisi belajar. Panas dan hujan akan mempengaruhi siswa melaksanakan KBM. Jika cuacanya panas maka siswa tidak akan tenang. a�?Tempat belajar itu harus nyaman,a�? ujar lulusan IKIP Malang ini.

Ia mengatakan, jika jumlah siswa di sekolah negeri sesuai dengan rasio maka siswa akan berhasil nantinya. Jumlah siswa pada rombel akan menentukan sistem pengelolaan didalam kelas. Lebih kecil jumlah siswa diajarkan didalam kelas, siswa akan mudah mengerti apa yang dipelajari. a�?Jika ingin kualitas pendidikan meningkat harus sesuai rasioa�? ucap dia.

Ia mengatakan, di pulau Jawa sekolah yang banyak peminatnya sekolah akreditasi A. Tapi di sini akreditasi sekolah tidak menjadi pertimbangan bagi siswa dan wali murid.

Pengelolaan SMA/SMK ditangan provinsi sekarang ini diharapkan bisa memberikan perubahan. Terutama kebijakan pemprov dalam mengelola pendidikan. Ia berharap ada aturan diterapkan pemprov membatasi jumah siswa masuk di sekolah negeri. a�?Ini harus ada batasan, jangan sampai sekolah negeri menampung siswa semau-maunya,a�? ucap dia.

Sementara itu guru setempat Hasanuddin mengatakan, dikelolanya SMA/SMK oleh pemprov diharapkan bisa memberikan perubahan pada sekolah swasta. Terutama sekolah swasta bisa kebagian dalam menerima siswa baru. a�?Mudahan nanti sekolah kami ini bisa mendapat siswa pada PPDB,a�? harap dia.

Saat ini tambah dia, jumlah siswa di sini sebanyak 50 orang. Rinciannya kelas X sebanyak 10 siswa, kelas XI 24 siswa, dan kelas XII sebanyak 16 siswa. Dulu kata dia, jumlah siswa ini tidak seperti ini. Pada PPDB sekolah hanya menerima siswa dibawah 10 orang. Sebab, A�sekolah negeri menampung siswa sebanyak-banyaknya. a�?Banyak yang pindah sehingga jumlahnya lumayan,a�? ujar dia. (jay/r9)

Berita Lainnya

Kasek Harus Memiliki Sertifikat Cakep Nasional

Redaksi LombokPost

500 Mahasiswa UNW Ikuti PERTAMA

Redaksi LombokPost

Jurusan Pertanian SMKN 7 Mataram Kurang Diminati

Redaksi LombokPost

KBM di Kota Mataram Mulai Normal

Redaksi LombokPost

Bantuan Kemendikbud Untuk Guru PNS Rp 1,5 Juta, Honor Rp 2 Juta

Redaksi Lombok Post

Bhayangkari Percantik Taman Baca di Pesisir Pantai

Redaksi LombokPost

Sintya, Siswi MAN 1 Mataram Juara Ajang KSM Bidang Fisika

Redaksi LombokPost

SMAN 10 Mataram Kekurangan Siswa

Redaksi LombokPost

Dua Siswa Lotim Masuk Tim Paskibraka Nasional

Redaksi LombokPost