Lombok Post
Headline Praya

Sertifikasi Guru Nunggak Sebulan

Kasi Pendidikan Madrasah (Penmad) Kemenag Loteng Hambali Asyrofi . dedi/Lombok Post

PRAYAA�– Tunggakan pembayaran tunjangan sertifikasi guru, di lingkup Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Tengah (Loteng) kembali terjadi. Kali ini, menimpa 1.642 guru negeri maupun swasta senilai Rp 2,4 miliar lebih.

a�?Itu untuk tunjangan sertifikasi pada bulan Desember 2016 lalu saja,a�? kata Kasi Pendidikan Madrasah (Penmad) Kemenag Loteng Hambali Asyrofi pada Lombok Post, kemarin (9/1).

A�Sedangkan untuk pembayaran di Januari-November sudah rampung. Total guru yang menerima tunjangan sertifikasi sendiri mencapai 3.129 orang. 1.487 orang diantaranya sudah terbayarkan semua. a�?Tinggal menyisakan 1.642 orang itu saja,a�? katanya.

A�Total keseluruhan guru dilingkup Kemenag, terangnya mencapai 12.991 orang. Terdiri dari, guru pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 308 orang dan 12.683 orang non PNS. Mereka, melaksanakan pengabdian di 675 sekolah swasta dan negeri. 663 sekolah diantara swasta, yang terdiri dari 281 tingkat MI, 241 MTs, dan 141 tingkat MA. Sisanya, 12 sekolah negeri meliputi, empat MIN, lima MTsN dan tiga MAN.

a�?Kami sudah bersurat ke Kanwil Kemenag NTB dan pusat. Dengan harapan, tunggakan itu bisa terbayarkan di awal tahun ini juga,a�? harap Hambali.

A�Tunggakan sertifikasi itu terjadi, menurut Hambali karena miskomunikasi Kemenag dengan Kanwil dan pusat. Seharusnya, anggaran sertifikasi disiapkan untuk 3.129 orang, namun faktanya dibawah itu. Kejadian semacam itu selalu berulang setiap tahunnya.A� Bahkan tunggakan sertifikasiA� tahun 2015 saja, belum diselesaikan sampai sekarang. Jumlah guru yang belum menerima tunjangan tersebut sebanyak 658 guru, dengan nilai anggaran sertifikasi sebesar Rp 11,8 miliar lebih.

a�?Kasihan para guru-guru kami dilingkup Kemenag ini. Sudah gajinya tidak seberapa, tunjangannya tidak lancar lagi,a�? sesalnya.

Sementara itu, ketua Serikat Guru Madrasah (Sigma) Loteng Lalu Agung Pambudi menyayangkan sikap jajaran Kemenag, yang tidak tegas menyikapi persoalan tersebut. Seharusnya, mereka mengawal seluruh proses pencairan anggaran dari perencanaan, pendokumentasian dan pengusulan.

Jika seluruh tunggakan itu tidak terbayarkan hingga pertengahan tahun ini, pihaknya khawatir para guru akan turun mengelar aksi besar-besaran. a�?Karena, mereka hidup dari tunjangan itu saja. Gajinya kosong,a�? kata Agung, terpisah.(dss/r2)

 

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Longsor!

Redaksi LombokPost