Lombok Post
Headline Tanjung

Jangan Cuekin Dewan Dong!

Wakil Ketua DPRD Lombok Utara Djekat DOK/LOMBOK POST

TANJUNG – Pasca pengisian OPD baru, sejumlah jabatan masih lowong sehingga dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Salah satunya adalah jabatan Sekretaris DPRD (Sekwan) Lombok Utara. Anggota dewan meminta bupati Lombok Utara untuk melakukan komunikasi terkait pengisian posisi ini.

Wakil Ketua DPRD Lombok Utara Djekat mengungkapkan, dasar dewan meminta bupati melakukan koordinasi untuk pengisian posisi sekwan adalah UU 23 Tahun 2014. Ini terkait pengisian, penarikan, dan penempatan sekwan harus ada persetujuan pimpinan DPRD.

Untuk mendapat rekomendasi persetujuan dewan ini juga ada mekanismenya seperti Ragapim (rapat gabungan pimpinan). a�?Inilah yang menjadi rekomendasi anggota dewan kepada pimpinan untuk memberitahukan ke eksekutif menyutujui penempatan sekwan,a�? paparnya.

Djekat juga menegaskan, bupati memang memiliki kewenangan untuk menempatkan seseorang pada posisi tertentu. Tetapi untuk sekwan ada mekanismenya sendiri. a�?Ini sudah diatur Undang-Undang,a�? katanya.

Ditambahkan, penunjukkan Plt yang sudah dilakukan eksekutif memang sah. Hanya saja penarikan sekwan yang lama menjadi kepala dinas tidak sesuai mekanisme Undang-Undang. Karena seharusnya eksekutif melakukan komunikasi dulu dengan dewan.

a�?Sekwan mau pindah ke mana kami tidak persoalkan. Tetapi kalau bicara kemitraan seharusnya bupati ada komunikasi dengan kami,a�? tandasnya.

Untuk itu, dalam penunjukan sekwan nanti, Djekat berharap bupati mengikuti mekanisme dalam Undang-Undang dengan berkoordinasi dengan DPRD. a�?Kita tidak memikirkan siapa yang mengisi. Itu kewenangan mutlak bupati tetapi kami meminta tetap ada komunikasi karena ini berdasarkan aturan,a�? pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto. Politisi Hanura ini menjelaskan pengisian posisi sekwan harus mendapat persetujuan pimpinan dewan atas usul fraksi-fraksi. Komisi I juga tidak mempermasalahkan sekarang jabatan sekwan diisi Plt.

A�Tetapi sebelum bupati mengangkat sekwan definitif harus ada persetujuan pimpinan DPRD sesuai usul fraksi-fraksi di dewan. a�?Kami sarankan Plt ini jangan terlalu lama agar tidak mengganggu kinerja yang bersangkutan,a�? pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Plt Kepala BKD Lombok Utara Masjudin Ashari menjelaskan, penggeseran sekwan sesuai mekanisme dan prosedural dari proses evaluasi yang dilakukan pemda. a�?Memang tidak ada persetujuan dewan karena hasil evaluasi,a�? ujarnya.

Sedangkan untuk pengisian posisi sekwan yang sekarang lowong harus melalui pansel yang akan dilaksanakan pemda. Nanti calon yang mendaftar minimal tiga orang. Dari tiga calon tersebut diserahkan ke bupati dan didiskusikan ke pimpinan dewan untuk persetujuan. (puj/r7)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost