Lombok Post
Praya

Ada Apa di Balik Pengusulan Sanjaya?

DATANG MENGADU: Perwakilan kepala dusun di Desa Lekor, Janapria Lombok Tengah, datang mengadu ke Wakil Bupati Lalu Pathul Bahri, kemarin (13/1). dedi/Lombok Post

PRAYAA�– Puluhan Kepala Dusun (Kadus) di Desa Lekor, Janapria Lombok Tengah (Loteng) datang keA� kantor bupati, kemarin (13/1). Mereka mendesak, bupati dan wakil bupati mempercepat penerbitan Surat Keputusan (SK), pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) kepala desa (kades) Lekor, atas nama Sanjaya.

a�?Jika tidak, maka menjadi polemik yang berkepanjangan,a�?A� dalih Ketua Laskar NTB Agus Setiawan, yang mengadvokasi para kadus diruang rapat utama kantor bupati.

Dihadapan Wakil Bupati Lalu Pathul Bahri, Agus mengatakan 32 kadus dan para tokoh masyarakat di Desa Lekor sudah sepakat, memilih dan menunjuk salah satu warga desa setempat, atas namaA� Sanjaya sebagaiA� Plt kades. Konon keputusan itu dilandasi atas musyawarah desa (musdes), belum lama ini.

A�Hasilnya, kata Agus sudah disampaikan pula kepada Sekda Loteng HM Nursiah. Hanya saja, sampai sekarang belum ada jawaban pasti, kapan SK yang dimaksud diterbitkan. a�?Sebenarnya, ini masalah sepele, tapi dibuat ribet oleh Pemkab. Jadi, tolong jangan dibiarkan berlarut-larut,a�? serunya.

Hal senada dikatakan perwakilan kadus Lekor Barat Bersatu Suratman. Ia menegaskan, pihaknya menolak nama lain selain Sanjaya.

“Intinya, tidak ada tawar menawar lagi. Pokoknya SK atas nama Sanjaya tolong segera diterbitkan. Itu saja keinginan kami, tidak boleh yang lain,a�? kata Suratman.

Jika dalam minggu-minggu ini tidak ada kejelasan, ia mengancam mengancam akan membawa massa yang lebih besar lagi. Bila perlu, menduduki pula Gedung DPRD setempat. a�?Tolong pertimbangkan dan laksanakan keinginan kami,a�? tegasnya.

Kengototan kelompok kades ini patut dipertanyakan. Mereka mengajukan hanya satu nama dan menolak nama lain yang dipilih oleh Pemkab. Sebelumnya selain mendesak Wabup mereka juga melakukan desakan serupa kepada Sekda.

Namun demikian menanggapi hal itu, Wakil Bupati Lalu Pathu Bahri meminta para kadus, tim advokasi dan masyarakat untuk bersabar, karena setiap keputusan yang dikeluarkan pemerintah, membutuhkan waktu, kajian dan penelaahan hukum. Tidak bisa dijalankan tergesa-gesa, apalagi menyangkut urusan pemerintah desa.

A�a�?Sehingga, kami minta tolong agar kami diberikan waktu dua atau tiga hari saja. Tujuannya, untuk urung rembuk bersama dinas dan instansi terkait,a�? usul Pathul.

Dalam hal ini, lanjut Pathul ada Sekda HM Nursiah, Asisten I Setda Loteng HL Muhammad Amin, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), bagian hukum Setda Loteng dan pemerintah Kecamatan Janapria. a�?Sekali lagi, kami tidak bisa mengeluarkan keputusan langsung,a�? sindir Pathul.(dss/r2)

 

Berita Lainnya

Tiga Kios Warga Hangus Terbakar

Redaksi LombokPost

Masih Banyak Warga Loteng Buang Air Besar Sembarangan

Redaksi LombokPost

Pemkab dan ITDC Raih Penghargaan ISTA

Redaksi LombokPost

Loteng Susun Regulasi Pendidikan Inklusi

Redaksi LombokPost

Bangun Mandalika, ITDC Pinjam Rp 3,6 Triliun ke AIIB

Redaksi LombokPost

Penjualan Songket Sukarara Anjlok

Redaksi LombokPost

Warga Merasa Bayar Angin, Bukan Air PDAM

Redaksi LombokPost

150 Pendaki Jajal Jalur Aik Berik

Redaksi LombokPost

BPK Periksa 10 Desa di Loteng

Redaksi LombokPost