Lombok Post
NASIONAL

Rektorat Harus Transparan

INTERAKTIF: Suasana perkuliahan di prodi HI Unram beberapa waktu lalu.

JAKARTA – Rencana kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) mendapat sinyal positif dengan sejumlah catatan. Paling banyak, mendorong adanya transparansi kenaikan.

Anggota Komisi X Ferdiansyah mengatakan, rektorat harus terbuka soal rencana kenaikan UKT ini. Bila memang diperuntukkan untuk biaya operasional, tentu wajib dijabarkan komponen apa saja yang mengalami kenaikan. Sukur-sukur bisa didetilkan per fakultas.

Dia mencontohkan, untuk keperluan laboratorium misalnya. Jika ada kenaikan untuk alat, cairan kimia dan lainnya maka harga-harganya wajib untuk dirinci. Dengan begitu, sasaran kenaikan ini menjadi akuntable.

a�?Sebelum dinaikkan harus jelas untuk apa. Kalau alasannya dana kurang, ya kurangnya di mana dan untuk apa. Jangan ujug-ujug naik tapi tidak jelas untuk apa,a�? ujarnya pada Koran ini, kemarin (15/1).

Kenaikan ini pun didorong ada koordinasi dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Ristek Dikti). Sehingga, bila ada poin kenaikan yang tak sesuai bisa langsung ditindaklanjuti.

Selain itu, Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu mendesak Kemenristek Dikti membuat aturan soal batasan kenaikan ini. Meski PTN BH memiliki kewenangan untuk menentukan UKT, namun harus ada batas atas dan bawah untuk setiap unit cost. Sebab, dikhawatirkan kenaikan terlalu tinggi hingga akhirnya justru membebani mahasiswa.

a�?Sebetulnya kan dorongan Komisi X untuk adanya kenaikan bantuan operasional PTN kemarin harapannya agar tidak perlu ada penaikan UKT ini. Tapi bila memang diperlukan (kenaikan UKT, Red) tentu harus sesuai,a�? tuturnya.

Presiden BEM Universitas Airlangga Surabaya Muhammad Rizky Fadilah menuturkan sudah berdiskusi dengan pihak rektorat untuk membahas rencana kenaikan tersebut. Dari hasil diskusi itu, rektorat Unair menjanjikan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) disesuaikan dengan kebutuhan yang makin bertambah.

a�?Saya kemarin diskusi dengak rektor pak Nasih dan pak Hadi Subhan. Memang akan ada kajian lagi dari Unair selama beberapa waktu kedepan terkait hal ini,a�? ujar dia kemarin (15/1).

Di Unair, presiden BEM masuk dalam jajaran anggota wali amanat yang punya hak suara dalam pembahasan kebijakan kampus. BEM akan terus memantau recana kenaikan itu agar tepat sasaran. Selain itu, kenaikan UKT perlu transparansi standarisasi penghitungan biaya.

a�?Tidak setuju kalau salah sasaran. Kalau merugikan kami siap nagih rektorat terkait transparansi UKT. Jangan sampai merembet ke yang bawah (masyarakat miskin, Red),a�? ujar mahasiswa Jurusan Ilmu Sejarah Unair angkatan 2012 itu.

Mahasiswa asal Sidoarjo itu mengungkapkan, tahun lalu ada sekitar 200 mahasiswa yang berhasil dibantu untuk diturunkan UKT karena keberatan dengan besaran biaya pendidikan. Dia berharap rektorat Unair bisa mencari sumber pendanaan dari sektor lain seperti unit usaha kampus sehingga tidak membebankan pada mahasiswa.

Presiden BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia menuturkan selama ini kampus tersebut mencitrakan diri sebagai kampus rakyat. Bila ada kenaikan UKT yang drastis tentu hal itu justru akan bertolak belakang dengan misi kampus.

a�?Saya berfikir harus disosialisasikan lebih detail. Jangan sampai merembet kepada mahasiswa menengah ke bawah,a�? ujar Alfath.

Mahasiswa jurusan Politik Pemerintahan angkatan 2013 ini berharap, jenjang UKT itu bisa diperbanyak. Dia mencontohkan mahasiswa dari keluarga yang punya penghasilan Rp 10 juta dan Rp 50 juta punya UKT yang sama. Belum dipertimbangkan pula jumlah anggota keluarga yang harus ditanggung dalam keluarga tersebut. a�?Usulan kami, jenjang UKT lebih diperbanyak. Rentangnya bisa lebih presisi lagi,a�? tambah dia. (mia/jun/r5)

Berita Lainnya

Lion Air JT 610 Bermasalah di Bali, Jatuh di Karawang

Redaksi LombokPost

16 Instansi Belum Umumkan Seleksi Administrasi CPNS

Redaksi Lombok Post

Jokowi Beri Sinyal Subsidi BPJS Kesehatan

Redaksi LombokPost

Tes CPNS Baru untuk Instansi Pusat

Redaksi LombokPost

Pendaftar CPNS Segera Lapor Dukcapil Kalau Data NIK Tidak Muncul Saat Daftar

Redaksi Lombok Post

Separo Kuota CPNS untuk Pendidik

Redaksi Lombok Post

Sampai Jumpa di Guangzhou 2022

Redaksi Lombok Post

Tiga Jamaah Haji NTB Meninggal di Tanah Suci

Redaksi Lombok Post

Busana Adat Warnai Peringatan HUT RI di Istana

Redaksi Lombok Post